UU Migas Versus Hajat Hidup Orang Banyak

Pola usaha migas dalam UU No. 22/2001 memisahkan hubungan yang abadi antara bangsa Indonesia dan wilayah kuasa pertambangan migas.UU ini jugatidak melindungi pelaku ekonomi nasional, mempercepat dominasi asing, dan munculnya kembali monopoli atau oligopoli swasta.

 

PENETAPAN UU No.22/2001 tentang minyak dan gas bumi membuka paradigma baru pengelolaan dan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Sebelumnya, patokan judisialitumengacupada UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak danGas Bumi dan UU No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau yang lazim disebut UU Pertamina—keduapayunghukuminiefektifdigunakan sampai dengantahun 2000.

PengesahanUU No.22/2001 tidaksertamertamenghentikan pro-kontradi tengahmasyarakat.Sebab, regulasimigasinidinilai berwatakliberal.Implikasinya yang paling kentara,pasokan BBM dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeritidak terjamin.Itusebabnyabeberapa tahun terakhir mencuat isu untukmelakukanrevisi,Para ahli dan pengamat migas mengkritisi, substansi dalam UU ini tidak melindungi kepentingan nasional—malah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di Indonesia, di samping menciptakan sistem birokrasi yang rumit bagi investor.

Secarahistoris,lahirnya UU No. 22/2001 inimerupakan bagian dari paket Letter of Intent (LoI) yang dipaksakan oleh IMF dan kartel ekonomi politik internasional, seperti World Bank. Merekamenekan Indonesia untukmeliberalisasi dan menderegulasi sektor-sektor strategis.Pasalnya, bahwa LoI tersebut merupakan sejumlah ketentuan yang wajib ditaati Indonesia, sebagai syarat menerima “bantuan” dalam penanganan krisis moneter di akhirabadlalu.

Dalam kerangka liberalisasi tadi, undang-undang ini bertujuan untuk memecah (unblunded) sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang tadinya terintegrasi. Di sektor hulu, dari dulu pihak asing memang sudah menguasai 80% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia. Di sektor hulu, UU ini melucuti kewenangan Pertamina sebagai  pemegang kuasa tunggalpertambangan minyak dan gas bumi. Pertamina diperlakukan sebagai pemain “biasa”, seperti kontraktor migaslainnya. Pertamina pun harus mengelaborasi diri ke dalam ranting-ranting usaha hulu dan hilir yang terpisah.

Di antara bukti implementasi paham liberal dalam UU No.22/2001, cermatilah pasal 13 ayat (1), yang bunyinya,“Wilayah kerja pertambangan yang digarap oleh perusahaan swasta dapat diklaim sebagai cadangan migas yang ditemukan melalui serangkaiankegiatan eksplorasi daneksploitasibesertaleveragenyamerupakanproperty mereka masing-masing, selama masa kontrak dengan pemerintah Indonesia masih berlaku”.Demikian halnya dengan penjualan hasil migas bagian negara yang kini dijualkan oleh pihak pengusaha swasta dan asing (Pasal 44 ayat 3 huruf g).

Dalam situasi seperti ini, pola usaha migas dalam UU No. 22/2001 otomatis memisahkan hubungan yang abadi antara bangsa Indonesia dan wilayah kuasa pertambangan migas. Selain itu, UU inisamasekalitidak melindungi pelaku ekonomi nasional, mempercepat dominasi asing dan munculnya kembali monopoli atau oligopoli swasta, sehingga akhirnya seluruh rakyat Indonesia tidak dapat memanfaatkan migas yang sejatinyamerupakanberkahalamiitusecaramaksimal.

Tidakbisaditafsirkanlain, UU No. 22/2001 mendekonstruksi secara revolusioner ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Khususnya ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Betapa tidak, karena pengertian “dikuasai oleh negara”, dalam pemahaman mainstream konvensional, mencakup elemen kekuasaan negara untuk menyelenggarakan semua kegiatan usaha migas (dari hulu ke hilir): eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan.

 

TafsirMbalelo “Dikuasai Negara”

 

Konstitusimenetapkan, negara (c.q. Pertamina) menguasai seluruh usaha migas dari hulu ke hilir. Pertamina boleh menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta nasional atau asing dalam bentuk production sharing contract. Mitra-mitratersebuthanya berperan sebagai kontraktor jasa dari Pertamina. Bagi hasilnya harus masukkekas negara, melalui Pertamina yang bertugas menyelenggarakan pengusahaan migas. Selama pelaksanaan kontrak, bagi hasil tetap menjadi milik Pertamina dan tidak pernah bisa diklaim oleh kontraktor sebagai properti mereka.

i07_17420975

Penguasaan oleh negara atas semua kekayaan alam juga sejalan dengan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 pra-amendemen keempat UTJD 1945 tanggal 10/8/2002 yang menyatakan “Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang”. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya”.

Dalamversi UU No. 22/2001, pengertian “dikuasai negara” sebagaimana uraian diatas menjadi bias dan kerdil. Tidak mengherankan jika sejak awal keberadaannya hingga RUU itu dibahas di DPR, masyarakatmenentangdengangencar. Terlepasdariakurat/tidaknyaisutentang praktek money politic di balik hingar-bingar pengesahan UU tersebut, perubahan regulasimigasini bukan mustahil terlahir dari skenario besar kaum kapitalis—dengan memanfaatkan pengaruh dan agen mereka dalam kekuatan politik parlemen.

Upayaperlawananspartananaknegeridariberbagaikalangan, alhamdulillah, berbuiah manis ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 22/2001 melalui Putusan Perkara No. 002/PUU-112003 (diputuskan pada 15 Desember 2004, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada 21 Desember 2004). Pembatalan sebagian ketentuan UU tersebut oleh MK karena pengertian “dikuasai oleh negara” dalam UU No. 22/2001 sangat jauh berbeda dan tidak sesuai dengan pengertian yangdinyatakansecaraeksplisitdalam UUD 1945.

Anehnya, meski ketentuan tentang mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 22/2001 telah dinyatakan MK tidak berlaku, sampai saat ini pemerintah bersikukuh memberlakukan harga migas ‘mengikuti’ standar harga pasarinternasional. Jika kita berpegang pada sistem negara hukum sebagaimana mandat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap kebijakan negara yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan batal demi hukum (null and void) karena peraturan yang rendah harus tunduk kepada aturan yang lebih tinggi (lex superior derogate lex inferiors).

Cukupjelasbahwa berubahnya landasan hukum tata kelola sumber energi primer sektor migas, dari UU No.8/1971 menjadi UU No. 22/2001, mengubah secara keseluruhan nilai dan proses ekonomi pada sektor migas di Indonesia. Faktanya, latar belakang UU No. 22/2001 tidak diturunkandarirohUUD 1945 pasal 33 dan tidak sesuai dengan realita Indonesia. Pembentukan UU tersebut semata-matamengakomodirkepentingan politiksesaat, sembarimenguraskekayaanalamsebagaiwarisannenekmoyangketimbangmenyikapinyasebagaipinjamandarianakcucu.

Hakikat dari hukum yang dibentuk adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat.Keadilan merupakan keharusan dari rasio manusia secara umum.Rasio manusia itu(pancaran) rasio Ilahi.Keadilan merupakan kehendak Ilahi bagi manusia agar bisa hidup damai dan mencapi sejahtera. Menurut Savigny, dengan teori volkgeit-nya, terdapat hubungan organikdantidak terpisahkan antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum sejati tidak dibuat, tapi harus ditemukan, digalisecarakreatifdarirealitaskonstelasikemasyarakatansebagai basis empiriknya.

Ironisnya, UU No. 22/2001 tidak mengejawantah dari denyutnadidankhazanahjiwa masyarakat sepertidiperintahkan undang-undang.Dialebihmenyerupai alien yang diutusdari planet antahberantah, lalumenclokdanbersimaharajalela di Nusantara, bahkanmenancapjauhkekedalamanperutbumikita.

Bagikan ke: