Untung Rp10,6 T, PLN Malah Cabut Subsidi

Pemerintah memastikan akan mencabut subsidi listrik, terhitung 1 Januari 2017. Khususnya yang dinikmati oleh 18,94 juta pelanggan berdaya 900 Volt Ampere (VA). Pencabutan itu berkisar 82,2 persen dari total jumlah pengguna listrik 900 VA yang jumlahnya 23,04 juta pelanggan. Pencabut subsidi tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Tarif listrik per kilowatt-hour (KWh) setiap periodenya akan naik 32 persen.

Artinya,  bagi golongan ini harus membayar lebih mahal. Dari posisi saat ini Rp585/KWh menjadi Rp774/KWh per Januari. Bulan Maret, tarifnya meningkat lagi menjadi Rp1.023 per KWh, dan menjadi Rp1.352/KWh pada Mei. Jadi, jika pelanggan 900 VA yang selama ini membayar Rp74 ribu, bulan Mei mereka harus merogoh kocek Rp180 ribu—ketika subsidi sepenuhnya dicabut. Tak tanggung-tanggung, melonjak 143 persen hanya dalam tempo enam bulan.

Dalih Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun, tagihan listrik bagi pengguna daya 900 VA masih jauh dari harga keekonomiannya. Subsidi selama ini dianggap mubazir, setelah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menemukan: hanya 17,8% pengguna listrik 900 VA tertuju kepada yang berhak, 74 persen subsidi listrik (Rp60 triliun) dinikmati oleh golongan mampu.

Anehnya, ketakmampuan PLN menertibkan tata kelola administrasi pelanggannya, lalu konsumen yang disalahkan dan dijatuhi sanksi. Bagi Direktur Eksekutif Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI), M Ridha, pencabutan subsidi listrik bagi pengguna konsumen 900VA sangat tidak masuk akal. Pasalnya, pada 2016 lalu PLN memetik laba bersih Rp10,6 triliun.

“Menjadi pertanyaan bagi konsumen, dengan posisi perusahaan negara yang meraup keuntungan bersih Rp10,6 triliun, mengapa kenaikan listrik harus diberlakukan? Perhitungan tiga komponen, harga bahan bakar, inflasi, dan kurs mata uang, yang menjadi dasar perhitungan kenaikan tarif ini tidak dijelaskan, khususnya untuk bulan Mei ini,” kata Ridha.●

Bagikan ke: