Tutup Mata Kuli Impor

Investasi Cina yang mensyaratkan satu paket dengan pekerja dari negeri asal mereka (turnkey project) otomatis memicu fron terbuka dengan kebutuhan tenaga domestikakan pekerjaan. Di sini negara wajib hadir, demi kemaslahatan warganya. Jangan belagak pilon.

            kuli import

Sepanjang 2014-2015, tenaga kerja asal Cina membanjiri Indonesia. Hingga Mei 2015, Kementerian Ketenagakerjaan telah memberi izin kepada 41.365 tenaga kerja Cina. Total tenaga kerja Cina yang menetap di dalam negeri saat ini 12.837 orang. Secara keseluruhan, jumlah ini memang kurang dari 0,1 persen dari jumlah total buruh lokal Indonesia. “Jumlah angkatan kerja kita 129 juta,” kata Mennaker Hanif.
Sektor yang banyak diisi tenaga kerja Cina pada periode 1 Januari 2014-31 Mei 2015 adalah perdagangan dan jasa (26.579 orang), industri (11.114 orang), dan pertanian (3.672 orang).Untuk beberapa proyek listrik dan lain-lain, disebut-sebut akan masuk 50.000 orang lagi tenaga dari Cina di Medan (Sumut).

Semua investasi Cina di Indonesia itu bersifat Turnkey Project, alias satu paket dengan tenaga kerjanya. Mulai dari pekerja kasar (kuli, tukang masak, operator mesin foklift, mandor), manajer sampai bosnya semua diimpor dari Cina. Sudahlah unskill, perilaku mereka sangat tidak terdidik, tidak bisa baca dan tulis, bicara pun cuma bisa pakai bahasa Cina. Sangat jorok dan tidak mengerti kebersihan. Ketika beberapa kali polisi mendatangi proyek, kebanyakan mereka ngumpet ketakutan.

Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali, dikerjakan empat kontraktor: Cina Huadian Power Plant, Cina Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali (4.800 pekerja). Pembangunan pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Bayah, Kab Lebak, Banten (1.000 pekerja). Pembangunan smelter bauksit oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Kec Kendawangan, Kab Ketapang, Kalbar; dikerjakan PT Chinna Hongqia dan PT Winning Investment (Tiongkok) dengan PT Citra Mineral Investindo, anak usaha Harita Group.

Di Gresik terdapat 500 lebih pekerja asing. Menurut Kepala Disnakertrans Pemkab Gresik, Mulyanto, SH, jumlah TKA tersebut di antaranya berasal dari RRC, Jepang dan lainnya. “Kami saat ini hanya melakukan koordinasi dengan Kemenakertrans agar bisa dibatasi. Lagipula, keberadaan mereka tidak berkontribusi apa-apa terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena belum ada Perda yang mengatur tenaga asing. “Setelah Perda terbit, mereka dikenakan retribusi Rp12 juta per tahun,” kata Mulyanto.

Di perusahaan tambang batu bara dan kebun kelapa sawit, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu, jumlah TKA asal Tiongkok mencapai 400 orang. Menurut Kepala Disnakertran Bengkulu, Kurniadi Sahab, 31 orang—satu di antaranya wanita—ditangkap dan dibawa ke Bengkulu karena tak memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Sebagian besar (300 orang) di Kabupaten Bengkulu Tengah.  Sedangkan sisanya 100 orang bekerja di perusahaan pertambangan batu bara di Bengkulu Utara.

Di proyek PLTU Bunton II dengan investasi Rp2,2 triliun, di Desa Bunton, Kec Adipala, Kab Cilacap, dilibatkan sekitar 400 pekerja Cina. Mereka merupakan TKA ilegal saat awal bekerja. Di pabrik semen di daerah Lebak, Provinsi Banten, sekitar 1.000 orang tenaga kerja juga didatangkan langsung oleh pihak perusahaan dari negeri leluhurnya, Tiongkok. Di Papua, keberadaan ratusan pekerja asal Cina mulai menyundut friksi dengan warga lokal.

Tercatat 40 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di PT SDIC Papua Cemen Indonesia, pabrik semen Maruni, Distrik Manokwari Selatan, telah dideportasi pihak imigrasi ke negara asalnya. Rata-rata, mereka tidak memiliki Izin Kerja (RPJKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA). Dari 359 TKA yang ada di sana, sekitar 200-an TKA telah mengajukan Permohonan Pengurusan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kantor Imigrasi Manokwari.

Di Jakarta, tercatat 5.000 TKA masuk di Jakarta. TKA itu bekerja diberbagai bidang seperti garmen, infrastruktur, teknil sipil, teknologi informatika dan industri lainnya. “Selama mereka memiliki izin bekerja yang legal dan perusahaannya tidak melanggar aturan, kami tidak dapat melarang,” ujar Kepala Disnakertrans DKI, Priyono.

Praktik Turnkey Project sebenarnya bukan fakta baru. Di era Orde Baru, ketika Sinar Mas (Indah Kiat) bangun pabrik pulp dan paper, serta pembangkit tenaga listrik sendiri di Purwakarta, semua dari mulai tenaga kasar sampai direkturnya didatangkan dari Cina. Tapi, waktu itu, DPR tidak diam dan Habibie sebagai menristek juga protes keras, akhirnya jumlah dari tenaga dari Cina dikurangi. Pembangunan Lippo Karawachi di tahun 1993, juga dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja dari Cina. Di Muara Jawa-Kutaikertanegara, PLTU kecil saja tenaga kerjanya juga dari Cina.

Berbarengan dengan itu, ternyata ada celah lain yang ikut dimanfaatkan. Kebijakan penerapan “visa on arrival” diduga kuat sebagai pendorong maraknya penggunaan tenaga kerja asing nonprosedural di Indonesia. Menurut Plt. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan, Muji Handaya, “Yang paling banyak dari Cina”.

Tutup mata tutup telingapemerintah menyikapi masalah TKA Cina ini sebagai benih konflik sosial memang mengherankan. “Ini sama saja dengan mengusir orang Indonesia,” ujarpengamat politik Muslim Arbi.Pribumi yang tuan rumah di negeri ini dibiarkan menjadi budak di negerinya sendiri.“Sudah masuk puluhan ribu pekerja tak terampil yang dibawa pemodal asal Cina, padahal perusahaan pemodal asing yang sudah berdiri lebih lama tak diberi kelonggaran yang sama,” katanya lebih lanjut.

Padahal, jauh-jauh hari sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan agar korporasi asing menaati peraturan perundang-undangan Indonesia. Mereka dilarang menerima buruh kasar asing untuk dipekerjakan. Wapres Jusuf Kalla mengatakan, “Buruh atau pekerja asing yang boleh dipekerjakan di Indonesia adalah yang sudah mendapatkan sertifikasi tertentu dari Kementerian Tenaga Kerja.” (31/9/15).

Kualifikasinya apa, tenaga kasar atau tenaga ahli, bisa berbahasa Indonesia atau tidak? Beredar rumor mereka berasal dari penjara-penjara di RRC.Sampai-sampai seorang Edi Swasono menyoal, “Apakah mereka bukan ‘Tentara Merah?’ yang menyamar sebagai buruh yang sengaja ingin menduduki Indonesia?”“Jika dibiarkan,ini berpotensi konflik dengan para calon tenaga kerja Indonesia yang membutuhkan pekerjaan yang sama,” kata Irgan Chairul Mahfiz, anggota Komisi IX DPR RI, dan meminta agar perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja kasar asal Cina itu ikut diperiksa.

Tudingan banyak pihak bahwa Joko Widodo sebenarnya proxy RRC agaknya sulit dibantah.Menjajakan gagasan bernas semacam TriSakti dan Nawacita, untuk sekadar isapan jempol, sungguh bukan sikap terpuji—untuk tak menyebut pendusta. Dahsyatdan dalamnya hutang kepada Cina–berkacadari trikmereka di Angola dan Timor Timur—hanyaakan menghasilkan simbiosis mutualisme, melainkan simbiosis parasistisme.Indonesia justru akan menjadi pihak yang diterkam dan dipecundangi. (Dody M.)

Bagikan ke: