Top-down

DALAM pakem idealnya, pembangunan koperasi sejatinya dimulai dari bawah (bottom-up), berdasar kehendak anggota. Itu sebabnya koperasi identik dengan badan usaha rakyat yang tumbuh dari aspirasi lapis bawah dengan tujuan menolong diri sendiri secara bersama-sama (mutual self help). Dalam praktiknya, tak sepenuhnya orang taat dengan pakem berkoperasi tersebut.

Di sejumlah negara berkembang, terutama di negeri penganut paham sosialis, koperasi justru tumbuh dari atas (top-down) alias dikontrol oleh mekanisme birokrasi pemerintah. Pendekatan antara atas dan bawah itu sering kali menimbulkan perdebatan yang bermuara pada dikotomi benar dan salah. Bahwa hanya dengan pendekatan bottomup saja koperasi boleh dibilang sebagai organisasi sejati. Di sisi lain, pendekatan top-down tentu saja dinilai ngawur, cuma melulu untuk kepentingan politik penguasa.

Di kalangan akademisi perkoperasian kita, pendekatan topdown tak lain dari perpanjangan tangan politik kolonial di masa lalu. Penjajahan ekonomi melalui meja akademis itu dimulai oleh Booke. Dalam tesisnya ia mematok bahwa hanya koperasi yang cocok bagi lalu lintas ekonomi tradisional kaum pribumi. Maka, pemerintah Hindia Belandasetuju mengadopsi koperasi sebagai
wadah usaha rakyat di lapis bawah (grassroots). Adakah yang keliru ketika pemerintah (baik Sukarno maupun Soeharto) melanjutkan pembinaan koperasi dengan pendekatan top-down? Di masa Sukarno, terjadi mobilisasi politik koperasi secara besar-besaran. Intervensi terhadap koperasi tidak hanya secara legal yaitu mengubah berbagai peraturan perundangundangan, tetapi juga melalui institusi. Di masa Orde Lama, tulis Revrisond Baswir, Sukarno menempatkan orang-orangnya dalam Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).

Puncaknya, dalam Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II pada Agustus 1965, gerakan koperasi dicanangkan sebagai bagian dari gerakan rakyat revolusioner berporoskan Nasakom. Pemimpin Tertinggi gerakan Koperasi ketika itu langsung dipegang oleh Sukarno selaku Bapak Koperasi Indonesia. Episode berikutnya, selama tiga dasa warsa kekuasaan Orde Baru, sekilas tidak ada yang salah dengan pola top-down itu. Koperasi tumbuh pesat, terutama koperasi unit desa (KUD) yang 100% murni produk topdown. Kontribusi positif KUD juga ditunjukkan ketika pada 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Selain itu, KUD mencatat sukses sebagai mitra bisnis pemerintah di bidang disrtribusi pupuk, beras dan komoditas pertanian lainnya.

Naasnya, ketika rezim Orde Baru tumbang, masa keemasan koperasi top down ikut pula rontok. Bagai gelembung sabun, satu persatu KUD hilang ditelan udara reformasi. Bahkan di sejumlah daerah, banyak pengurus KUD yang merubah bangun usaha koperasinya dengan merk lain. Bersamaan dengan itu, koperasi yang tumbuh dari bawah mulai menunjukkan tajinya. Koperasi petani sawit, kakao malah meraup untung besar dari imbas krisis moneter 1997 lantaran depresiasi dolar AS. Tetapi keinginan setiap rezim untuk menjadikan koperasi sebagai bagian dari motor penggerak kekuasaannya, seolah tak pernah sirna. Dengan alasan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, kuku penguasa tetap saja hinggap ditubuh gerakan koperasi. Tidak hanya ribuan koperasi primer yang mandeg berusaha lantaran menunggu dana bergulir pemerintah, tetapi induk organisasi koperasi seperti Dekopin juga tak berdaya menolak kucuran dana anggaran negara.

Adakah yang harus kita hujat dengan pola top-down? Memang sebuah pertanyaan pahit. Maka di pagi yang cerah itu, Kamis 16 Oktober 2008 di Kampus Ikopin, Jatinangor, mantan menteri koperasi Bustanil Arifin mendapat kehormatan dan pengakuan sebagai tokoh koperasi dan pendiri Ikopin. Ia tercatat sukses menumbuhkembangkan gerakan koperasi dimasa Orde Baru. Dalam usia yang tak lagi muda itu, Bustanil masih saja bersemangat berbicara koperasi. Ia amat bangga dengan perbedaan sudut pandang antara dirinya dengan Bung Hatta, yang membangun koperasi
pola bottom-up. Bagi Bustanil, dalam konteks Indonesia, pola top-down tetap lebih pas, karena mayoritas rakyat masih hidup dalam kemiskinan.

Masalahhnya bukan soal dikotomi top-down dan bottom-up itu, yang kita butuhkan adalah koperasi memang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam tesa yang lebih profan, boleh jadi Deng Xiao Ping benar ketika ia mengatakan, tidak masalah apakah seekor kucing berbulu hitam atau putih, asal ia bisa menangkap seekor tikus. Dan China pun kemudian menikmati kemakmuran di bawah panji ekonomi kapitalis yang malu-malu.

Bagikan ke: