Tingkatkan Kesejateraan UMKM Perempuan, Menkeu Berikan Subsidi Modal Usaha

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, pada International Conference on Women and Sharia Community Empowerment, Senin (11/8/2022). foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Pemerintah terus mendorong untuk memperkuat dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mayoritas didominasi oleh perempuan. Sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia adalah bagian dari perekonomian Indonesia yang berpengaruh dalam penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Konstribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga sangat besar berada di angka 61,97 persen Maka itu, peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan UMKM terus dilakukan dengan berbagai instrumen. Salah satunya menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembebasan pajak pada sektor UMKM.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus memberikan modal usaha bagi pelaku UMKM, termasuk yang didalamnya dikelola oleh perempuan.
Dari sisi keuangan negara akan dikucurkan bantuan bagi pelaku UMKM perempuan. Karena pemerintah menyakini perempuan berperan besar dalam menentukan kemajuan negara, sehingga menurut Menkeu, dari sisi perekonomian mereka harus tetap dijaga.

“Perempuan dalam sebuah negara akan sangat menentukan kemajuan dari negara tersebut. Di luar yang berkarir di perusahaan-perusahaan besar, perempuan di Indonesia membantu perekonomian keluarganya dengan menjalankan usahanya dalam kapasitas UMKM,” kata Sri Mulyani, pada International Conference on Women and Sharia Community Empowerment, Senin (11/8/2022).

Sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia yang mayoritas didominasi oleh kaum perempuan. Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut menurut Menkeu, merupakan bagian dari perekonomian yang sangat menentukan kesempatan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Pemerintah menurutnya, mempersiapkan berbagai instrumen fiskal yang telah digunakan negara untuk mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya fasilitas pembebasan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5 persen untuk omzet tertentu.

“Belanja negara tahun ini untuk yang pusat saja mencapai lebih dari Rp900 triliun, dan di daerah hampir Rp800 triliun. Itu semuanya berpotensi untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai kegiatan procurement untuk usaha kecil menengah,” kata Menkeu.

Selain itu, tambah Menkeu, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) atau lembaga, sesuai dengan arahan Presiden harus memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk membelanjakan anggaran dari APBN terutama di sektor UMKM.

Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak kepada UMKM yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,5 miliar. Ada juga subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebagai modal usaha UMKM juga sudah disiapkan. “Kalau UMKM yang meminjam dana ke bank dalam skema KUR, maka hanya membayar suku bunga. Bebannya sangat minimal karena diberikan subsidi yang sangat banyak oleh pemerintah bisa mencapai lebih dari Rp 24 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Terhadap UMKM yang belum bisa masuk ke dalam sistem perbankan pun juga ada dana bergulir yang disiapkan pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) yan yang dibawahi kementerian atau lembaga. Dana bergulir biasanya disalurkan melalui koperasi-koperasi.

Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai uga memiliki pusat bisnis yang membantu UMKM bisa ekspor ke luar negeri. Ditambah dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran membantu literasi pelaku UMKM mengelola keuangannya.

“Negara hadir untuk memperkuat dan mengempower UMKM. Dan karena mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan, kita juga memberikan pemberdayaan,” imbuh Menkeu.

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.