Tegas, Dekopin Tolak Draf RUU PPSK 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Dewan Koperasi Indonesia (DPN Dekopin) Ferry Juliantono. Foto: Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Pengaturan keterlibatan OJK dalam tata kelola usaha simpan pinjam koperasi tidak tepat dan rentan menimbulkan pertentangan.

Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwalilan Rakyat (DPR) RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Dalam peraturan RUU PPSK itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diberi mandat untuk mengawasi kinerja koperasi di Indonesia. 

Terkait kebijakan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Dewan Koperasi Indonesia (DPN Dekopin) Ferry Juliantono berharap, hadirnya RUU PPSK tidak akan tumpang tindih dengan regulasi lain yang mengatur koperasi yakni RUU Perkoperasian.

Menurut Ferry, OJK memiliki tugas untuk mengawasi lembaga jasa keuangan yang bertransaksi dengan masyarakat.Sedangkan usaha simpan pinjam tidak melakukan transaksi dengan masyarakat.

“Pasal 6 UU 21 tahun 2011 tentang OJK tidak mengatur tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi usaha sektor keuangan koperasi sehingga Pengaturan OJK tertuang dalam RUU PPSK ikut serta dalam mengatur dan mengawasi usaha simpan pinjam koperasi bertentangan dengan tugas OJK”, ujar Ferry Juliantono.

Menurut Ferry, kehadiran OJK dalam tata kelola usaha sektor keuangan koperasi tidak pada usaha simpan pinjam koperasi sebagai transaksi pelayanan. Tetapi pada Lembaga keuangan Mikro yang memberi ruang usaha sektor keuangan koperasi dapat bertransaksi dengan masyarakat bukan anggota sebagai transaksi bisnis koperasi.

Ferry menegaskan bahwa pengaturan keterlibatan OJK dalam tata kelola usaha simpan pinjam koperasi tidak tepat dan rentan menimbulkan pertentangan.

“Keterlibatan OJK juga rawan terjadi dishormanisasi regulasi di sektor usaha keuangan koperasi yang dapat menimbulkan kebingungan dan carut-marut di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan, perubahan pasal 44 UU 25 tahun 1992 dalam draft RUU PPSK yang di kembangkan menjadi 24 pasal baru bertentangan dan disharmonisasi dengan draft RUU perkoperasian tentang usaha simpan pinjam koperasi.

Tujuan penjaminan simpanan adalah upaya untuk menjaga keselamatan simpanan anggota koperasi dalam usaha sektor keuangan koperasi. 

Hal ini menurut Ferry,  baik usaha sektor keuangan koperasi yang beruang lingkup internal koperasi, maupun yang lingkup eksternal ketika koperasi melakukan transaksi bisnis sektor keuangan dengan masyarakat bukan anggota.

Ferry mengatakan, bahwa 

Pengaturan Lembaga Penjaminan Simpanan Anggota Koperasi tidak perlu diatur di RUU PPSK, tetapi diatur dalam RUU Perkoperasian. 

“Ini untuk menghindari tumpang tindih, disharmonisasi pengaturan. Maka Draft RUU PPSK yang atur OJK terlibat usaha Simpan Pinjam Koperasi harus di tolak,” tandas Ferry 

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *