Tax Amnesty, Sriwijaya Air Repatriasi Dana untuk Beli Pesawat

img_3140-sriwijaya-air-chandra-lie Jakarta – CEO (chief executive officer) Sriwijaya Air Group, Chandra Lie mengaku mendapat kemudahan dalam proses pelaporan dan pendaftaran program tax amnesty. Atas kemudahan tersebut ia pun mengajak seluruh pengusaha ikut tax amnesty sesegera mungkin. Penilaiannya tarif tax amnesty yang diterapkan di Indonesia tergolong murah jika dibanding negara-negara lain.

“Pemerintah membuat kemudahan-kemudahan dalam tax amnesty. Pelayanan luar biasa dan saya rasa ini yang terbaik di dunia. Pemerintah kita hanya memberi 2 persen. Paling murah di dunia. Di Amerika 25%,” paparnya saat ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Selasa (27/9).

Maskapai penerbangan Sriwijaya Air Grup telah mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Rencananya dana yang direpatriasikan akan digunakan sebagai modal investasi perusahaan.”Untuk beli pesawat dan modal kerja lagi,”imbuh Chandra.

Seperti diketahui, Sriwijaya Air pada 2015 lalu membeli 20 pesawat Boeing untuk mengantisipasi pertumbuhan penumpang pesawat yang berkisar antara 6 – 8 persen per tahun. Perusahaan juga akan membeli 20 unit seri terbaru Boeing 737 Max 8 mulai 2017 dan 2018 dengan total nilai mencapai USD 2,2 miliar.

Chandra mengaku terdorong untuk ikut Tax Amnesty setelah berdiskusi panjang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bertemu Presiden Jokowi saat diundang makan malam bersama ratusan pengusaha lain di Istana Negara beberapa waktu lalu. Dia mengatakan Presiden Jokowi beserta Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi berani pasang badan dan memberi jaminan keamanan kepada para peserta Tax Amnesty.

Pemerintah juga akan mengupayakan segala hal agar program ini sukses. “Tujuan pemerintah paling utama berharap uang di luar negeri bisa masuk ke Indonesia dikelola anak bangsa lebih besar lagi dan pengusaha jangan ragu dan takut ini sangat rahasia sekali,” ungkapnya.
Selain deklarasi, dia juga mengatakan perusahaan menarik hartanya dari luar negeri ke Indonesia atau repatriasi. Hanya saja, Chandra tidak mengungkap total harta-hartanya itu ataupun persentasenya. “Seluruh deposito perusahaan yang di luar negeri sudah kami tarik. Sebesar 99% yang harapkan pemerintah uang di luar negeri bisa dibawa ke Indonesia, 1 persen administrasi di luar negeri,” pungkasnya. Adang Sumarna

Bagikan ke: