Tax Amnesty Diharapkan Kurangi Defisit APBN 2022

Ilustrasi-Foto: San Yang.

JAKARTA—Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan reformasi perpajakan, seperti kebijakan Tax Amnesty diharapkan dapat mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, yaitu lebih kecil dari target Rp868 triliun atau 4,85 persen.

Febrio mengungkap sewaktu   menyusun APBN 2022 pada Oktober 2021, banyak asumsi yang belum dimasukkan [dalam menetapkan defisit].

Ada reformasi perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [UU HPP], defisit akan jauh lebih kecil dari 4,85 persen.

“Bisa 4,4 persen sampai 4,3 persen atau lebih rendah kalau kita lihat performace memang sesuai yang kita harapkan,” jelas Febrio, Rabu (12/1/22).

UU HPP yang disahkan Oktober tahun lalu memuat sejumlah reformasi peraturan dan administrasi perpajakan.

Sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam UU tersebut seperti kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen pada April 2022, penambahan satu layer tarif PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Febrio mencontohkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat nilai harta bersih dari seluruh program PPS yang dibuka awal tahun ini sudah mencapai Rp1,39 triliun. Capaian tersebut adalah pada hari ke-11 pelaksanaan program yang juga disebut sebagai tax amnesty jilid II.

Optimisme Febrio juga berasal dari pencapaian pada APBN 2021 yang mencatat defisit lebih rendah dari yang ditargetkan. Pada APBN 2021, pemerintah membukukan defisit yang lebih rendah dari target yaitu 4,65 persen (dari target 5,7 persen).

Dia mencatat kinerja penerimaan negara tahun lalu lebih besar mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target.

Kinerja ekonomi di 2022 juga diperkirakan akan ditopang oleh efek harga komoditas unggulan Indonesia yang masih tinggi. Setidaknya, hingga pertengahan tahun.

Febrio menyebut komoditas seperti batubara, nikel, minyak kelapa sawit dan karet masih akan mendukung kinerja ekspor Indonesia hingga semester I/2022.

“Harga komoditas unggulan Indonesia, seperti ikel, CPO, karet, batubara, ini produk-produk yang mendapatkan windfall,” pungkasnya.


Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *