Tata Niaga, Karpet Merah Buat Penguasa Pasar

Jika negara abai mewujudkan ‘ketahanan pangan’—lantaran makin mabuk kepayang membodohi diri dengan timbunan utang, utang dan utang—pertanyaan paling logis diajukan adalah, apa masih ada masa depan bagi seperempat miliar penduduk negeri ini?

stop import pangan

Bagaimana menjelaskan secara sederhana tentang cabai yang di tingkat petani lokal Rp7.500/kg harus dibeli konsumen Rp20.000/kg? Lalu, kapan kita bisa berhenti mengatakan, “Impor komoditas pangan ini dan itu terpaksa dilakukan (pemerintah) karena jumlah pasokan lokal tidak memadai?” Bukankah dalih apa pun di balik praktik impor dengan segenap tata niaganya tersembunyi masalah ‘ketahanan pangan’ sebagai sebuah persoalan nasional yang serius?

Istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan PBB tahun 1971. Definisi untuk istilah itu disempurnakan pada Internasional Conference of Nutrition 1992 menjadi: tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Biaya distribusi pangan dari petani/sentra produksi lokal hingga ke konsumen tak pernah efisien. Soalnya, rantai distribusi pangan di Indonesia terlalu panjang, 7 sampai 9 titik. Dalam catatan Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, biaya itu sangat tinggi, mencapai 21% dari harga pangan. Hampir empat kali lipat dari biaya distribusi rata-rata di negara ASEAN dan Asia yang sekitar 6%.

Hal senada dikemukakan Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Pedagang kata Abdullah selalu dijadikan kambing hitam jika terjadi kenaikan harga. Mereka dituduh menimbun, padahal harga dikendalikan oleh kartel besar. “Kepedulian terhadap urgensi efisiensi biaya distribusi nyaris tidak ada sama sekali. Infrastruktur tidak memadai dan belum ada standar biaya angkutannya,” ujarnya.

Upaya memangkas itu dikoordinir Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, melalui rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri BUMN yang diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, KADIN, lembaga koperasi, pelaku usaha pangan.

            Tidak mudah membenahi sistem tata niaga pangan dalam struktur pasar yang tidak sehat puluhan tahun. Tempat bercokolnya para pencari rente. Tempat birokrat mengais rezeki serakah, berkongkalingkong dengan mafia pangan. Puluhan tahun pula persoalan ini dibahas di berbagai forum, tanpa rumusan final. Selain infrastruktur yang tidak memadai di daerah-daerah sentra produksi bahan pangan, kondisi pasar yang tidak layak, dan ruas jalan yang selalu bermasalah.

 

Beras, Dari Bulog ke Pasar Bebas

Pangan primadona bagi mayoritas bangsa Indonesia dengan makanan pokok nasi tentulah beras. Kebutuhan akan karbohidrat memang tidak hanya dapat dicukupi dengan tanaman beras.  Alternatif untuk asupan karbohidrat bisa diberikan oleh tanaman singkong, jagung, ketela, kentang, ubi jalar, sagu, ataupun sejenis umbi-umbian. Hanya saja, mengubah pola konsumsi bukan perkara mudah.

Program swasembada beras sudah dicanangkan di era Soekarno, selama 1952-1956.  Badan Urusan Logistik (Bulog) dibentuk sebagai badan penyangga pangan, 14 Mei 1967. Tugas pokoknya adalah agen pembeli beras tunggal, dengan proyeksi menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme, yakni stabilisasi harga dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer.

Di era Orde Baru, Bulog mendapatkan tugas/peran baru sebagai pengimpor gula dan gandum, tahun 1971.  Mengadopsi program revolusi hijau sejak tahun 1974, program berbiaya mahal tersebut a hanya menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984, 1985, dan 1986.

Di masa transisi, Letter of Intent (LoI) ditandatangani Presiden Soeharto, 21 Oktober 1997. Di dalamnya berisi poin penting di bidang kebijakan pertanian. Bulog harus meninggalkan praktik monopoli beras dan peran pengawasan terhadap harga-harga produk pertanian ataupun kebutuhan pokok seperti beras, gula, cengkeh, kedelai, dan lain-lain.

Harga-harga kebutuhan pokok pangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Liberalisasi di sektor pertanian praktis diterapkan sejak 1998. Operasi pasar ala kadar oleh pemerintah tak bisa dikatakan intervensi, karena dampaknya hanya bersifat sementara. Antara tahun 1998 hingga 2000, peran impor maupun distribusi beras sepenuhnya diatur mekanisme pasar.

Pemerintah Megawati mencoba menggerakkan kembali peran Bulog agar lebih mampu untuk memfungsikan secara kelembagaan untuk melakukan stabilisasi harga. Sekalipun demikian, stabilisasi harga tersebut seringkali hanya bersifat sementara, serta tidak mampu menahan kerentanan terhadap gejolak harga yang bersumber dari luar (impor beras).

Era kepemimpinan Yudhoyono sebagai RI-1, liberalisasi diperluas kepada sejumlah komoditi. Ada program ‘Revitalisasi Pertanian’ berjalan sejak tahun 2007 yang pengembangannya difokuskan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kerja sama yang dijalin bersama pusat penelitian pangan di Xinchua (China) pun hanya membawa bibit-bibit beras yang diharapkan bisa cocok dibudidayakan di Indonesia.

 

Distorsi Menyertai Mafia

Dimensi tata niaga beras (dan beberapa komoditas pangan lain yang melibatkan impor) mecakup permasalahan yang lebih rumit dari yang anda bayangkan; bersifat multi-dimensi, mulai dari aspek ekonomi, politik, hingga sosial-kultural. Pelaku ekonomi tata niaga beras terdiri dari petani, tengkulak, pedagang pengumpul, penggilingan padi, pedagang besar, Bulog, pengecer, dan konsumen.

Bukan rahasia lagi di kalangan pemerhati, distorsi semacam ini sudah lama berlangsung. Khususnya setelah mafia beras mencengkeramkan kukunya. Mereka bekerja dengan cara tertutup rapi, tidak jarang membentuk kartel, beroperasi di wilayah abu-abu, dan kerap bekolaborasi: kolusi baik di antara mafia dan jaringannya, maupun bersekongkol dengan pengambil kebijakan dan oknum aparat birokrasi.

Mafia beras terbiasa pula membentuk atau memanfaatkan struktur pasar gabah yang cenderung oligopsonis, beroperasi menggunakan tangan-tangan tengkulak, pengagep, perantara atau middlemen yang memiliki jaringan sampai di tingkat kecamatan dan pedesaan. Pada level yang lebih tinggi, para mafia beras memiliki akses yang baik kepada perumus dan pengambil kebijakan ekonomi, bahkan memanfaatkan atau turut-serta mempengaruhi sistem tata niaga beras, terutama yang melibatkan impor.

 beras putih bulog

Daging Sapi, Dari Fresh ke Beku

Jelang Ramadhan, apalagi Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016, menyeruak polemik soal harga daging sapi. Pemicunya adalah permintaan tak lazim Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Senin, (23/5). Mantan Walikota Solo itu dengan gagah ‘meminta’ harga daging sapi di pasaran tidak lebih dari Rp 80.000/kg sebelum Lebaran.

Upaya ganjil ‘memaksa’ harga daging sapi menjadi Rp80.000/kg memicu spekulasi dan bully. Kebijakan harga, ujar Direktur Indef, Enny Sri Hartati, seharusnya didasarkan pada biaya produksi daging sapi lokal, bukan pada impor daging beku yang belum jelas kualitasnya. Aneh tapi nyata, dua hari jelang Ramadhan, di Banda Aceh daging sapi diperjualbelikan dengan harga Rp170.000/kg.

Dengan penetapan harga daging Rp80 ribu/kg, lebih dari 6 juta petani peternak dengan 15 juta ekor sapi akan menanggung potensi kerugian sekitar Rp70 triliun. Sebab, harga sapi hidup akan jatuh dari Rp45 ribu/kg menjadi Rp30 ribu/kg. Rata rata nilai per-ekor sapi di peternak adalah sekitar Rp14 juta (Rp 45 ribu x rerata 300 kiloan per ekor),” tuturnya.

Soal impor daging juga mendapat kritikan dari masyarakat. Thomas Sembiring, Ketua ASPIDI (Asosiasi Pengusaha Impor Sapi) mempertanyakan motif bergesernya pola impor dari sapi bakalan ke daging beku. “Apa memang pemerintah akan merubah pola kebijakan impor sapi dalam bentuk bakalan kepada pola impor daging beku ?” tanyanya dalam acara BBA, dengan tema “Rationalitas Harga Daging Sapi”.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam penunjukan swasta dalam proses importasi tersebut. Soalnya, sejumlah pemain lama yang selama ini dilarang mengimpor daging secondary cut justru tak mendapat jatah impor yang baru dibuka tersebut.

“Selama ini, importer lama, termasuk yang masuk asosiasi importer, sudah pengalaman, punya fasilitas pendingin, gudang, dan sebagainya. Yang dikasih jatah impor, perusahaannya dirahasiakan Mendag. Artinya, ada penumpang gelap yang memanfaatkan situasi importer daging di bulan Ramadhan dan Lebaran ini. Pemburu rente dengan meminta jatah,” tutur Rochadi. Larang menjual daging impor di pasar tradisinol/becek (Permendag No. 5/2016) diganti dengan Permendag No. 37/2016 yang justru membolehkannya.

Bagaimana soal harga? Kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, harga pembelian daging beku di Australia berkisar US$4,7-US5,2/kg (Rp67.000-Rp73.000/kg). Itu artinya, sangat tidak rasional melepas harga daging fresh di bawah Rp 100.000/kg, apalagi Rp80.000/kg seperti disuarakan Joko Widodo. Sebab, importer membeli sapi hidup dari Australia saja sudah US$3,15 (Rp44.100/kg/berat hidup).

Harga karkas sapi impor di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) saja sudah pada kisaran Rp87.000-Rp88.000/kg. Secara logis, harga jual daging fresh di pasar tradisional berkisar Rp115.000-Rp 120.000/kg. Itulah harga paling kompromis. Maka, jelas mustahil pedagang daging menurunkan harga daging fresh sampai di bawah Rp80.000/kg. Kecuali 2 ton daging sapi berkualitas yang disubsidi Prabowo Subianto dengan harga Rp95.000/kg,  dan disalurkan melalui Koperasi Garudayaksa Nusantara di Kabupaten Sukabumi (4/6).

 

Oligopsoni Kedelai

Impor kedelai sangat dipengaruhi oleh produksi kedelai dunia. Terutama negara produsen utama, Amerika Serikat, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.  Ini yang membuat pasar kedelai di dalam negeri bersifat oligopsonistik. Yaitu pasar dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai pasokan (menjadi pembeli tunggal) atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Kedelai lokal diproduksi oleh petani di daerah sentra produksi, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Produk kedelai yang dihasilkan petani adalah kedelai biji kering, kedelai basah bertangkai, dan jenis edamame. Kedelai biji kering petani dijual kepada pedagang pengumpul di tingkat desa, lalu ke pedagang besar, selanjutnya kepada KOPTI (Koperasi Pengusaha Tahu dan Tempe Indonesia), industri makanan, pengecer, dan lain-lain.

Tata niaga kedelai mulai tidak sehat setelah harga kedelai melambung terlalu tinggi, karena kekurangan pasokan pada bulan Oktober 2013. Kebijakan lainnya, importer kedelai tidak lagi Importer Terdaftar (IT) tetapi Importer Umum (IU). Lagi pula, rantai pasok kedelai impor sangat pendek, tidak serumit jalur yang ditempuh kedelai lokal.

Di atas struktur pasar kedelai yang tidak sehat dan tidak kompetitif, praktik kartel menjadi sangat mudah dilangsungkan. Kartel adalah kesepakatan resmi di antara pengimpor yang seakan-akan berkompetisi. Melalui kartel ini, mereka membentuk pasar oligopoli pada saat menjual barang dan pasar oligopsoni pada saat membeli barang.

Alhasil, rumitnya menjawab kapan bisa menghentikan impor komoditas pangan ini itu tingkat setara dengan upaya mulia menegakkan ketahanan pangan, bukan? (Nay)

Bagikan ke: