Sumbar Menuju Lumbung Pangan Wilayah Barat

Sejak 2013, Sumbar diproyeksikan jadi salah satu provinsi pendukung swasembada pangan nasional. Ada kendala di sana sini. Dengan keikutsertaan TNI-AD, optimisme itu membaik.

Harapan menjadikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)  sebagai lumbung pangan di wilayah Barat menunjukkan geliat positif. Banyak hal dibenahi untuk bisa menyokong upaya peningkatan produksi yang sudah dicapai selama ini. Berbagai kondisi disiapkan, dipulihkan, dan dikembangkan demi mewujudkan iklim pertanian yang kondusif.

Satu hal positif yang perlu disyukuri pihak terkait di ranah Minang, “Secara nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menyiapkan pendukung, seperti perbaikan irigasi,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar,Candra, kepada PELUANG.

Produktivitas padi Sumbar secara nasional rata-rata menempati peringkat atas. Meski begitu, ikhtiar peningkatan terus  dilakukan. Antara lain, penerapan teknologi baru yang tepat guna. Artinya, harus dipilih mana yang pling sesuai digunakan oleh petani setempat. Prinsipnya, teknologi tersebut tidak menyulitkan pengguna tapi berdampak besar. Misalnya, teknologi jajar legowo di pertanian.

Dukungan Pemerintah Pusat terwujud berupa droping alat mesin pertanian dan sarana produksi. Jajar Legowo (Jarwo), misalnya, adalah satu teknologi penyokong pertanian yang dapat membantu  peningkatan produksi 10-15 persen. “Dengan teknologi Jarwo, kita harapkan tambahan hasil 20 persen. Hingga, rata-rata pencapaian yang kini 5,1 ton/ha menjadi di atas 7 ton/ha,” tutur Canda. Maka, secara kumulatif, total produksi yang kini 2,6 juta ton akan menjadi 3 juta ton pada akhir 2017.

Saat ini, sekitar 2.500 hektare area sawah tidak terairi akibat putusnya kepala bendungan di daerah Batang Sangki, Kabupaten Tanah Datar. Minimnya pasokan air yang sangat diperlukan jelas merupakan ancaman yang serius bagi hasil panen. Padahal, lokasi pertanian ini amat strategis karena terhampar di area kawasan hutan lindung. “Kita juga berupaya mencari solusi  dari Kementerian LHK, agar memberikan izin untuk perbaikan irigasi yang rusak di Batang Sangki,” katanya lebih lanjut.

Keseriusan upaya menggalakkan tanaman padi si Sumbar diintrodusir lewat Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar. Yang pertama, SE  Nomor 521.1/1984/Distanhorbun/2017 Tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi. SE ini menuai polemik yang mencemaskan tergerusnya kewenangan petani. Gubernur Irwan Prayitno tanggap dan segera meluncurkan SE kedua, dengan nomor 521.1/2088/Distanhorbun/2017, Tentang Gerakan Tanaman Pangan, Maret lalu.

Ada tiga butir penting yang tercakup dalam SE tersebut. “SE yang pertama kan ada bahasa ambil lahan dan soal hitung-hitungannya, tapi pada SE kedua diganti dengan bahasa jajaran TNI AD mengajak petani melakukan penanaman padi pada lahan tidak dimanfaatkan,” ujar Candra.

Butir pertama mengajak petani agar segera melakukan penanaman padi sehabis panen sehingga tidak ada lahan  yang bera (kosong). Untuk itu, Pemprov menggerakkan seluruh petugas terkait termasuk jajaran TNI AD. Pada butir kedua menyerukan agar petani harus menanami lahannya 15 hari setelah panen.  Jika 30 hari setelah panen tidak dikelola, maka pengelolaan lahan akan diambil alih oleh Koramil bekerja sama dengan UPT Pertanian kecamatan setempat.

Butir ketiga menegaskan, lahan yang diambil alih pengelolaannya diatur dengan kesepakatan para pihak terkait (petani dan pengelola) dengan ketentuan, seluruh biaya tani ditanggung pengelola. Setelah panen, biaya usaha tani dikembalikan kepada pengelola. “Keuntungan dari usaha tani dibagi, 20 persen untuk petani dan 80 persen untuk pengelola. Kerja sama pengelolaan antara Koramil dan UPT Pertanian kecamatan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri,” ujar Candra.

Tanpa menjelaskan SE Gub yang pertama dicabut, ketetapan tersebut berubah dari SE pertama. Candra mengklarifikasi, keluarnya SE Gub yang kedua dalam rangka mamperkuat dan memperjelas SE sebelumnya. “Tujuan kita dalam SE ini semata-mata untuk meningkatkan produksi padi. Tidak ada maksud lain. Percepatan target swasembada pangan berkelanjutan dilakukan melalui upaya khusus (Upsus). Dan ini memerlukan dukungan penuh Gubernur, Bupati/Wali Kota dan instansi terkait, termasuk jajaran TNI AD,” katanya.

 

Brigade Tanam

Guna mengatasi perlambatan kegiatan bertanam padi, pemerintah setempat membentuk Brigade Tanam. Brigade inilah yang akan bergerak di setiap kabupaten dan kota. Dalam gerakan ini,, TNI-AD dilibatkan sebagai team leader. Dukungan nyata TNI lewat keterlibatan di lapangan seperti ini, sebagaimana juga terjadi di wilayah lain di Tanah Air, mengisyaratkan perkembangan kemajuan tanaman pangan yang positif bagi Sumatera Barat.

“Keterlibatan TNI umumnya membangkitkan motivasi dan energi positif masyarakat. Secara teritorial, TNI toh sudah terlatih dalam berbagai bentuk mobilisasi cepat. Selain didukung tenaga andal dalam jumlah memadai, TNI memiliki perangkat teknologi pertanian yang efektif,” ujar Candra. Brigade Tanam mengusung bantuan kinerja dari 50 traktor yang siap meng-cover 500–1.000 hektare area untuk satu kali gerakan brigade tanam.

Buktinya, “Keberhasilan cetak sawah dengan memanfaatkan fasilitas Brigade Tanam ini cukup signifikan. Sejak 2013, kita mencetak sawah biasanya memanfaatkan rekanan biasa. Setelah bekerja sama dengan TNI, muncul sebutan positif tentang ‘seragam’ bertani. Hal ini sekaligus menjelaskan, protokoler di Sumbar tidak mengerikan. Dari 19 kabupaten dan kota yang menggerakkan Brigade Taman di sekitar Kota Padang, misalnya, 13 kabupaten meraih penghargaan,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra.●(yeyen/Red)

Bagikan ke: