Sujarwanto Dwiatmoko, Bisnis koperasi harus diawasi agar tidak melenceng

Bicara tegas, serius namun tidak mengurangi sifat humor dan keakraban dengan lawan bicaranya, begitulah gaya Sujarwanto Dwiatmoko berinteraksi dengan kolega maupun mitra kerjanya. Sikap tegas itu cerminan dari konsistensi yang ingin ditunjukkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ini, bahwa tugas yang dipikulnya kini adalah mengatur manusia alih-alih benda mati. Manusia itu adalah kalangan usahawan mikro kecil dan koperasi yang selama ini acapkali terpinggirkan oleh kebijakan makro ekonomi yang kurang memihak. Koperasi itu badan usaha, kata pria kelahiran Klaten 4 Desember 1965 ini, sehingga harus diperlakukan sebagai lembaga ekonomi yang mendulang profit. Karenanya perlu manajemen profesional. “Kalau masih ada koperasi yang menunggu bantuan sosial berupa dana hibah pemerintah, untuk tahap awal boleh saja, tapi ke depan harus mandiri karena koperasi bukan badan sosial,” tegas sarjana teknik jebolan Fakultas Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta tahun 1990 ini.

sujarwanto

Lewat gaya kepemimpinannya yang tegas dan mengayomi itu, Jarwanto boleh dibilang berhasil menumbuh kembangkan perkoperasian di Jateng, bahkan pamor koperasi Jateng kini lebih menonjol dibanding Jawa Timur yang dikenal sebagai gudangnya koperasi-koperasi berprestasi. Agar kinerjanya tetap terkontrol, Jarwanto tidak segan-segan mengeluarkan perintah kepada seluruh pengelula koperasi yang ada di wilayahnya melaporkan usaha dan organisasinya secara berkala ke kantor dinas koperasi setempat. “Bukannya saya rewel, tetapi pembina kami wajib tahu kondisi koperasi yang dibinanya, sehingga kami juga mengerti perkembangan usaha mereka,” ujarnya. Hasilnya memang patut dibanggakan. November lalu misalnya, sebanyak lima koperasi simpan pinjam Jateng merebut penghargaan KSP Award 2014 dari 10 kategori yang dilombakan. Berikut bincang wartawan Majalah PELUANG, Irsyad Muchtar dengan ayah tiga anak penggemar fotografi dan travelling ini.

KOPERASI DI JAWA TENGAH TUMBUH SUBUR DENGAN KINERJA USAHA YANG MENEMBUS PRESTASI DI TINGKAT NASIONAL. APA RESEP ANDA MEMBINA KOPERASI DI SINI?

 

Ha..ha..sebenarnya gak ada resep istimewa. Semuanya mengalir sesuai program yang ada. Hanya yang selalu saya dorong adalah bagaimana para pengurus dan pengelola mampu menerapkan watak koperasi itu dalam praktik, jangan kaku. Jika ada peluang bisnis yang bagus dengan kalkulasi yang menguntungkan koperasi langsung saja diambil oleh manajemen, gak usah menunggu rapat formal para pengurus, nanti peluangnya malang terbang diambil orang lain.

 

APAKAH SARAN SEPERTI ITU TIDAK MENYALAHI PRINSIP KOPERASI YANG MENGEDEPANKAN DEMOKRASI DAN MUSYAWARAH?

 

Ya, tidak kaku seperti itu lah. Musyawarah dan demokrasi itu adalah rohnya perkoperasian yang sudah tercermin lewat rapat anggota tahunan. Karenanya, selalu saya sampaikan kalau di pemerintahan ada legislatif dan eksekutif yang saling bersinergi, maka di koperasi ada pengurus dan lembaga pengelola yang duduk bersama memutuskan program usaha. Nah kalau keputusan sudah diambil, maka dalam pelaksanaannya ya gak usah rapat lagi tapi guide nya jelas sehingga pengelola dapat menerjemahkan keinginan para pemilik koperasi.

KALAU ADA KOPERASI YANG BERJALAN HANYA BERDASAR SELERA PENGURUS ATAU PENGELOLANYA SAJA BAGAIMANA?

 

Gak benar. Koperasi itu ranahnya adalah kolektivitas dengan kata kunci menuju kesejahteraan bersama. Kalau mau sejahtera maka harus ada usaha yang menguntungkan dan para direksi atau pengelola harus menjadi mesin yang rasional sementara pengurusnya menjaga nilai-nilai koperasi dalam prilakunya. Perbedaan peran itulah yang terus saya tekankan dan selalu kita awasi.

SEPERTI APA KONKRITNYA PENGAWASAN TERHADAP KOPERASI YANG ANDA MAKASUDKAN ITU?

Kalau formalnya, pengawasan koperasi itu memang belum ada, karenanya Kementerian mendorong adanya tugas-tugas pengawasan atau pokja pengawasan yang ditetapkan dalam bentuk kelembagaan. Di Jateng, saya minta setiap koperasi, apapun jenisnya, harus diawasi minimal sekali dalam setahun. Jangan dikonotasikan pengawas koperasi itu seperti petugas security yang kejam, kumis tebal, tetapi pengawas yang saya kirim itu adalah mereka yang paham prinsif dan hukum perkoperasian, ia datang bukan untuk menyalahkan tapi memberi solusi terhadap kinerja koperasi yang belum baik. Dia juga harus mengenali kelebihan dan kekurangan koperasi yang diawasi, kelebihannya terus didorong agar terus dikembangkan, sedangkan kekurangannya diperbaiki dengan tidak menyalahkan pengelolanya. “Pokoknya kamu salahn” itu tidak boleh tetapi harus dijelaskan dasar hukumnya kenapa dia salah. Jika yang bersangkutan mengakui kesalahannnya baru kita keluarkan surat teguran. Jadi bukannya menyalahkan atau menghukum tapi kita giring agar mereka menyadari bahwa cara yang dilakukan itu salah, sehingga mereka menyadari kesalahan itu. Di sini ada proses belajar, ada transfer of knowledge.

 

JAWA TENGAH TERKENAL DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM NYA YANG RATA-RATA BERKEMBANG SUBUR. BAGAIMANA KIAT ANDA MENGAWASINYA?

 

Koperasi Simpan Pinjam atau KSP di sini memang ada yang tumbuh besar bahkan menjadi terbaik di tingkat nasional, tertapi masih banyak KSP lainnya yang terus berproses untuk tumbuh menjadi besar. Yang menarik dari KSP di Jateng ini bukan besaran aset atau omsetnya, tetapi KSP tumbuh bersamaan dengan pasarnya masing-masing. Dan mereka tetap kita awasi agar tidak menyimpang.

 

PENYIMPANGAN APA YANG MENURUT ANDA SANGAT POTENSIAL DILAKUKAN KSP?

 

Dari segi perputaran uang. Dulu waktu saya melakukan pengawasan ke lapangan, banyak saya temui KSP yang tidak fair dalam menyalurkan kembali dana yang dihimpunnya dari anggota, calon anggota maupun dari masyarakat. 78% dari dana tersebut mengalir ke kantong induk koperasinya dan hanya 22% ke masyarakat.

 

KSP seperti itu saya tegur, dan kini datanya sudah membaik, hampir 90% dana yang dihimpunnya kembali masyarakat tempat koperasi itu beroperasi. Ini kan satu hal yang bagus dari fungsi pengawasan itu.

KSP-KSP itu kita awasi dalam tiga hal, pertama, berapa posisi asetnya. Karena aset itu bisa jadi ukuran makin makmur atau tidaknya anggota koperasi. Kedua, omsetnya, harus diminta laporannya untuk diketahui seberapa jauh memberikan kontribusi perputaran ekonomi. Ketiga, perubahan tenaga kerja dari waktu kewaktu.

 

PEMERINTAH AKAN MENUNJUK KEMBALI KUDSEBAGAI DISTRIBUTOR PUPUK, BAGAIMANA DENGAN KESIAPAN JAWA TENGAH?

Saya kira Jateng paling siap karena orientasi pembangunan memang sudah berkiblat ke pedesaan, dan sejak lima tahun lalu kami sudah menguatkan kelembagaan ekonomi di pedesaan, yaitu koperasi. Saat ini di seantero Jateng terdapat sekitar 30 KUD yang menjadi distributor pupuk, kalau pengecer jumlahnya malah lebih banyak. Jadi jika pemerintah hendak memberdayakan kembali peran ekonomi koperasi di pedeaan melalui KUD, maka Jateng ibaratnya hanya tinggal on saja, semua sudah siap. KUD juga paling siap karena dari segi pengelolaan logistik mereka sudah punya gudang, lantai jemur dan kios. Dari segi institusional, keberadaan mereka memang sudah dari dulu berada di pedesaan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SETELAH 15 TAHUN MANDEG APAKAH KUD-KUD YANG MASIH ADA KINI MAMPU MENJALANKAN KEMBALI BISNISNYA SEBAGAI PENYALUR PUPUK DI PEDESAAN?

Bisa, asal kebijakannya itu memang pro koperasi. Kalau hanya setengah-setengah maka nanti yang menang tetap saja kalangan swasta PT atau CV yang kapitalistik yang untuk menjadi distibutor pupuk harus meletakkan jaminan hingga Rp 500 juta, transaksionalnya cash and carry dan kebijakan itulah yang selama ini berjalan.

 

KALAU BEGITU BAGI KUD YANG TIDAK PUNYA MODAL TENTU SULIT UNTUK IKUT BERSAING SEBAGAI DISTRIBUTOR PUPUK.

Tidak ada yang sulit kalau kebijakannya memang sudah pro koperasi. Jika Permendag yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi kurang menguntungkan koperasi kan kan bisa direvisi. Kalau aspek permodalannya masih lemah, pemerintah kan bisa mengendorkan peraturan dana bergulir di LPDB agar bisa lebih familier dengan KUD. Kalau KUD belum punya dana yang cukup, kan bisa diberi softloan (pinjaman lunak) dengan jaminan SPJB, surat perjanjian jual beli dan perikatannya dengan PT Pusri dan PT Petrokimia. Ini susah saya sampaikan kepada Menteri Koperasi UKM dan Direktur Utama LPDB. Tetapi fungsi bisnis koperasi tetap harus dikedepankan, biarkan koperasi bekerja mandiri dan pemerintah cukup hanya memberi akses dan kemudahan pinjaman pembiayaan. Jika semua kemudahan itu diberikan tanpa kontrol maka boleh jadi kita akan mengulangi kesalahan jilid dua.

 

BAGAIMANA DENGAN KUD YANG TERSANGKUT KREDIT USAHA TANI (KUT), APAKAH BOLEH MENDAPAT JATAH DISTRIBUTOR PUPUK?

Masalah KUT ini seharusnya sudah selesai tahun lalu tapi ternyata masih tetap nyangkut tahun ini. Menurut saya, kalau KUT itu menjadi bad debt bagi KUD baiknya diampuni saja, tetapi tetap wajib mengembalikan utangnya. Ini bukan diputihkan lo ya. Kalau diputihkan berarti utangnya itu hilang, ini malah tidak mendidik dan kasihan koperasi lain yang sudah bayar. Makanya harus ada pengakuan utang agar KUD yang punya bad debt ini bisa mengakses kembali ke lembaga pembiayaan.

Tetapi KUD-KUD juga harus mereformasi diri dengan menata manajemen, organisasi dan keanggotaannya sehingga dia tahu persis kemana akan menyalurkan pupuk, siapa saja petani anggotanya, berapa luas lahannya dan kapan penggunaannya. Karena pupuk itu mesti syaratnya tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutunya. Makanya KUD distributor pupuk harus tahu betul pola karakter pola tanam, juga tahu betul tentang anggotanya.

 

SARAN ANDA UNTUK REFORMASI KOPERASI KE DEPAN?
Koperasi yang ada sekarang umumnya masih terkendala dengan pola manajemen lama yang bergantung pada figur. Makanya sering kita lihat ada koperasi yang langsung tutup ketika ketua atau pimpinannya meninggal dunia. Kalau koperasi kita mau kompetitif ke depan, ya benahi pola manajemen, cari orang muda untuk memimpin koperasi, kalau yang tua-tua itu kan sudah batuk-batuk tapi maunya memimpin terus.

Bagikan ke: