Subsidi 8,8 Juta Pekerja, Kemenkeu Tambah Anggaran Rp10 Triliun

Ilustrasi pekerja-Foto: Liputan6.

JAKARTA—Kementerian Keuangan akan menambah anggaran Rp10 triliun untuk mendukung perlindungan sosial bagi 8,8 juta pekerja yang terdampak  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/21), Menteri Keuangan Sri  Mulyani mengaku sudah membahas bantuan ini dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

“Sebanyak Rp10 triliun akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp 1,2 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan khusus bagi program Prakerja, kini juga dipakai dalam program BSU.

Menkeu menyebutkan, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BSU digunakan untuk pekerja yang dirumahkan dan atau dipotong jam kerjanya.

Sementara  Kartu Prakerja diperuntukkan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui pemberian insentif upah tersebut, Sri Mulyani mengharapkan pelaku usaha tidak perlu sampai melakukan PHK terhadap karyawan.

Lanjut Sri Mulyani, pekerja yang mendapatpak BSU merupakan pekerja dengan upah bulanan tidak sampai Rp 3,5 juta. Para pekerja, terutama di sektor non kritikal yang tidak boleh beroperasi di tengah PPKM, juga mendapatkan bantuan.

“Sehingga ini yang jadi target bantuan subsidi upah pekerja yang tidak di-PHK dan pekerjanya mengalami penurunan penerimaan karena mereka bekerja di sektor non kritikal,” pungkas Sri Mulyani.

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *