Stroom

JELANG ayam berkokok bulan Juli, masyarakat tersengat. Pasca didera merangkaknya harga semua kebutuhan dasar/pokok saat Ramadhan/Idul Fitri 1438 H, datang giliran setrum. Angkanya fantastis. Dari Rp318/kWh pada posisi tahun lalu menjadi Rp1.476/kWh per Juli 2017. Meroketnya harga 364% itu untuk pemakai generik (900 VA). Tak sulit dimengerti jika, di sosmed, bejibun komplain dan kemarahan meluncur dengan ringan dan bertubi-tubi.

Seorang pengguna listrik PLN dengan daya 900 kWh (prabayar/sistem Token) nulis begini: Tahun 2016 kalau beli Rp100.000 dapat 161. kWh, kemudian menjadi 131 kWh, dan bulan Juni 2017 hanya dapat 72 kWh. Kok bisa sesuka-suka begitu? Menurut pengamat kebijakan publik, Syafril Sofyan, dengan menyetujui pencabutan subsidi—tanpa pengawasan dan audit PLN forensik—wakil rakyat gagal memperjuangkan listrik rakyat.

Adalah Kadiv Niaga PLN, Benny Marbun, yang umumkan harga baru tersebut. “Hanya untuk golongan 900 VA rumah tangga kategori mampu”. Namun, Dirut PLN, Sofyan Basir belagak kebakaran jenggot. Ia tuduh berita itu hoax, dan ancam proses hukum bagi penyebar kabar kenaikan TDL. Padahal, sebelumnya dia menyebut hal yang kurang pantas, “Kalau mau tarif listrik turun, cabut meterannya.” Lalu, Menteri ESDM Ignatius Jonan umumkan tarif Juli hingga Desember 2019 tidak naik, sesuai arahan Presiden.

Murah tidaknya TDL bukan perkara relatif. Ada fatsoen-nya. Menyangkut kebutuhan dasar rakyat banyak, pemerintah di dunia tidak menaikkan harga secara serampangan. Baik itu pajak, BBM, tarif Listrik, UMR maupun harga-harga lainnya. Biasanya, kenaikan itu pada kisaran 10-20% setiap tahunnya. Di era SBY, misalnya, TDL hanya naik dari Rp445 (2010) ke Rp605 (2014).

Mari bandingkan secara agak apple to apple. Tarif pemakaian untuk konsumsi 50 kWh: Malaysia Rp32.600, Vietnam Rp42.200,  Thailand Rp49.870, Indonesia Rp67.600. Untuk konsumsi 100 kWh: Malay Rp65.200;  Nam Rp87.900; Thai Rp111.170; Ina Rp132.500. Untuk konsumsi 200 kWh: Malay Rp130.400,  Nam Rp192.100, Thai Rp247.470, Ina Rp270.400. Untuk konsumsi 400 kWh: Malay Rp394.600, Nam Rp469.000, Thai Rp539.670, Ina Rp540.800

Harga jadi mahal apa pasal? Usut punya usut, kata kuncinya: PT PLN mestinya tidak bergantung pada pihak swasta yang tergabung di Independent Power Producer (IPP). Dari 35 ribu MW, porsi swasta mencapai 20 ribu MW. Tarif listrik selaiknya mengacu pada biaya variabel dan non-variabel dari pembangkit listrik yang dimiliki swasta.

Dan solusinya? “Kembalikan pengelolaan listrik kepada PT PLN. Setelah itu, lakukan kebijakan subsidi silang,” tutur Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies/IRESS, Marwan Batubara. Tak dipungkiri, banyak subsidi listrik yang tidak tepat sasaran dalam APBN. Di tengah situasi pengap begini, sungguh aneh 575 anggota DPR dan 132 anggota DPD tetap belagak pilon, bukan?

 

Salam,

Irsyad Muchtar

Bagikan ke: