SAHALA PANGGABEAN Lawan Stigma Negatif Koperasi

Menyeleksi koperasi berkualitas dengan sentuhan bisnis dan manajemen profesional agaknya bukan perkara mudah. Maklum
selama ini usaha koperasi terkesan amatiran, manajemen sekadarnya dan selalu menunggu bantuan sosial atau kredit murah dari pemerintah.  Anggapan itu membuat sejumlah koperasi yang sejak awal memang menjalankan usahanya secara genuine jadi amat terganggu.  Tudingan terhadap koperasi sebagai sarana investasi bodong beberapa waktu lalu, juga membuat koperasi makin tak bertaji. “Kita harus melawan stigma negatif terhadap koperasi,  jika orang-orang koperasi diam saja maka tudingan terhadap usahanya yang tidak profesional itu mungkin saja benar,” sergah Sahala Panggabean.
Pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari yang bermarkas di Semarang Jawa Tengah ini  memang vocal jika bicara citra koperasi yang terpuruk karena isu buruk. Itu sebabnya dengan sejumlah mitra usahanya sesama KSP, Sahala Panggabean sebagai Ketua Umum mendirikan Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Seluruh Indonesia (Askopindo) pada 30 Januari 2014 (No. Akta Pendirian: 256 oleh Notaris : Veronika Sri Hartati,SH). Askopindo diprakarsai beberapa KSP besar di Indonesia yaitu Sahala Panggabean,MBA (KSP Nasari); Iwan Setiawan (Koperasi Sejahtera Bersama); Yuni Soraya (Kopnus); Andi Arzan Djunaid (Kospin Jasa); Gottfried Tampubolon (Kop.Serambi Dana); Vonny Contessa (KSP Surya Kencana); HR. Soepriyono (Kop.Kodanua); Agus Pratomo (BMT Inti); Sutoro (Pamardi Utomo). Asosiasi ini diharapkan membentengi martabat dan posisi tawar KSP terhadap kebijakan yang tidak memihak.

penghargaan nasari

Hampir dua tahun Askopindo beroperasi, apa saja kiprah yang menonjol?

Askopindo didirikan untuk  memberikan kenyamanan dan kepastian  bagi anggotanya dalam berusaha.  Kami memang tidak ingin gembar gembor terhadap kegiatan yang sudah dan tengah dijalankan. Salah satu kegiatan internal yang dilakukan saat ini membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi KSP Koperasi Keuangan Indonesia (KKI) (KSP; IKSP; INKOPDIT; BMT), sehingga diharapkan ada standar manajemen pengelolaan KSP yang sama. Standarisasi ini penting untuk menjaga mutu pelayanan KSP kepada anggota.
Memangnya selama ini aturan main disetiap  KSP berbeda ya?
Kesannya ya begitu, masing-masing koperasi punya aturan sendiri bahkan penetapan suku bunga simpanan atau pinjaman pun tidak standar. Ada yang mematok bunga  tinggi sementara KSP lainnya  hanya mematok suku bunga moderat, hanya dua atau tiga persen di atas perbankan.
Apakah Askopindo punya wewenang untuk menentukan batas suku bunga KSP?

Hampir dua tahun Askopindo beroperasi, apa saja kiprah yang menonjol? Askopindo didirikan untuk  memberikan kenyamanan dan kepastian  bagi anggotanya dalam berusaha.  Kami memang tidak ingin gembar gembor terhadap kegiatan yang sudah dan tengah dijalankan. Salah satu kegiatan internal yang dilakukan saat ini  membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi KSP Koperasi Keuangan Indonesia (KKI) (KSP; IKSP; INKOPDIT; BMT), sehingga diharapkan ada standar
manajemen pengelolaan KSP yang sama. Standarisasi ini penting untuk menjaga mutu pelayanan KSP kepada anggota.

Memangnya selama ini aturan main disetiap  KSP berbeda ya?

Kesannya ya begitu, masing-masing koperasi punya aturan sendiri bahkan penetapan suku bunga simpanan atau pinjaman pun tidak standar. Ada yang mematok bunga  tinggi sementara KSP lainnya  hanya mematok suku bunga moderat, hanya dua atau tiga persen di atas perbankan.

Apakah Askopindo punya wewenang untuk menentukan batas suku bunga KSP?

Mengapa tidak. Jika disetujui bersama oleh segenap anggota tentu bisa jalan. Bukankah  organisasi ini didirikan dari dan untuk kepentingan anggotanya yaitu KSP. Jika penetapan tingkat suku bunga tidak standar  kan tidak sehat dan merugikan internal KSP itu sendiri. Karenanya saya ingin duduk bersama guna menetapkan berapa seyogyanya tingkat suku bunga yang layak bagi KSP. Misalnya 10% hingga 15%.

Kalau lebih tinggi dari batas tersebut nanti berapa menjualnya kepada anggota?

Ke depan, KSP harus kompak dan  membuat regulasi bersama. Askopindo memang bukan satusatunya perkumpulan KSP, ada IKSP dan juga Inkopdit. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kedua koperasi sekunder KSP itu bergabung dengan Askopindo,
sehingga kita  punya tim yang kuat untuk mengadvokasi KSP dari perlakukan tidak fair.

Belakangan ada KSP yang mengalami pemberitaan negatif di sejumlah media massa, apa yang Anda lakukan?

Kalau KSP itu anggota Askopindo tentu akan kami bela, tetapi tidak dengan cara solidaritas buta. Kami sigi terlebih dulu tingkat kesalahannya. Jika KSP  yang bersangkutan memang nakal tentu  kami tidak bisa berbuat banyak. Tetapi jika hanya pemberitaan sentimen apalagi menjurus fitnah maka kami giring ke meja pengadilan.

Apakah Askopindo pernah melakukan pembelaan terhadap anggotanya yang kena bully media massa?

Pers itu sahabat kami, dan tidak pernah membully koperasi karena mereka juga sadar bahwa melalui koperasi yang dikelola dengan benar ini perekonomian masyarakat bisa terangkat.  Yang terjadi selama ini hanyalah miscomunication maupun salah kutip dari ucapan pejabat berwenang sehingga berita yang muncul malah merugikan koperasi.
Anda masih ingat ketika sejumlah media massa mengekspose Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merilis  14  KSP yang dituding  melakukan investasi bodong dimana  dua diantaranya adalah KSP anggota Askopindo yang usahanya justru kredibel.  Askopindo langsung bereaksi keras mendatangi dan menayakan kebenaran tersebut. Hasilnya, OJK mengakui bahwa terjadi kesalahan kutip karena badan usaha koperasi memang bukan kewenangan mereka.

Tindakan Anda memprotes kebijakan OJK termasukberani, apa yang  melatar belakangi langkah tersebut?

Saya hanya merasa ada yang salah dengan ekspose OJK tersebut yang dampaknya sangat merugikan masyarakat koperasi. Mengacu pada  UU No.25 Tahun 1992,  koperasi bukan perusahaan investasi.  Koperasi hanya melayani dari dan untuk anggota. Koperasi juga dilarang untuk melakukan investasi seperti di pasar saham, pasar uang, asuransi, danareksa, dan lainlain. Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM sehingga bukan merupakan lembaga yang diawasi oleh OJK. Oleh karena itu koperasi tidak perlu mengajukan izin apapun kepada OJK untuk memasarkan simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi kepada anggota maupun calon anggotanya. Koperasi adalah Leks Spesialis, artinya Perizinan; Pengawasan; Pembubaran wewenang berada di Kementrian Koperasi & UKM RI, tetapi bukan lantaran alasan hukum itu saja kami melakukan pembelaan, lebih jauh dari itu Askopindo ingin berdiri di garda depan terhadap perlakuan yang tidak fair terhadap anggotanya.

Hikmah Anda petik dari peristiwa dengan OJK itu?

Anggota Askopindo  agar lebih membuka infornasi terhadap  media publik . Jika usaha Anda positif,  tidak merugikan negara dan masyarakat mengapa harus tertutup. Biarkan masyarakat yang memberi penilaian. Akibat ketertutupan informasi manjemen dan operasi KSP selama ini, jangankan  masyarakat, lembaga pemerintah sekelas  OJK pun bisa salah memasukkan beberapa nama KSP yang justru kredibel ke dalam daftar investasi negatif.

Apa saja langkah konkret dilakukan Askopindo guna membangun  citra positif KSP?  

Selain bertindak reaktif atas berbagai isu yang merugikan KSP, Askopindo melakukan sejumlah langkah konstruktif. Misalnya  mendukung upaya pemerintah mendata dan menertibkan koperasi yang hanya tinggal papan nama melalui pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi koperasi aktif.  Dengan adanya NIK, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk memantau dan mengontrol koperasi-koperasi tidak aktif yang rawan diselewengkan.  Askopindo menawarkan sejumlah keuntungan
kepada anggotanya, antara lain mendapatkan advokasi, bantuan modal baik melalui mitra perbankan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), ada Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK), bisa mengembangkan dana usaha bersama semisal pendirian ATM Koperasi maupun Minimarket Koperasi. Selain itu, setiap anggota akan memperoleh sertifikat
yang akan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).  Namun, tidak mudah untuk bisa menjadi anggota Askopindo. Mereka wajib melewati berbagai tahap seleksi. Tujuannya untuk menakar, apakah mereka benar-benar koperasi atau koperasi abal-abal. Sedangkan bagi masyarakat, perlu mengecek legalitas dan laporan kinerjanya, saat hendak menjadi anggota koperasi.

nsr

Grand startegy Askopindo ke depan?

Pertama, perlu digagas tentang fungsi the lender of the last resort.  Askopindo dapat menjadi bantalan terakhir bagi anggotanya jika menemui kendala likuiditas. Sehingga asosiasi memiliki magnet untuk menarik minat anggota. Kedua, perlu dipikirkan tentang suku bunga koperasi, baik simpanan maupun pinjaman. Tingkat suku bunga ini dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam menentukan suku bunga.  Hal ini mengadopsi perbankan dimana ada BI rate yang menjadi suku acuan bagi
perbankan dalam menentukan suku bunga kredit dan simpanan. Karena bersifat acuan, tentu saja tingkat suku bunga tidak dapat diseragamkan oleh seluruh koperasi. Namun setidaknya anggota memiliki referensi dasar tentang suku bunga acuan. Ini juga merupakan upaya terobosan dalam menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi terpercaya. Ketiga, Askopindo perlu meminta insentif pajak bagi anggota penyimpan. Bahkan, jika perlu simpanan dikoperasi dibebaskan dari pajak. Sebab, pada umumnya anggota koperasi berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Semangatnya adalah mengajak masyarakat untuk gemar menabung. Hal ini sejalan dengan kampanye  pemerintah untuk meningkatkan melek keuangan (financial literacy) di tengah masyarakat.  Yang tidak kalah pentingnya adalah Askopindo perlu merumuskan Arsitektur KSP Indonesia (AKI). Adanya cetak biru akan memberi panduan bagi pengembangan KSP ke depan.  Sehingga daya tawar KSP lebih tinggi di mata masyarakat dan pemerintah.

Bagikan ke: