Rupiah Lunglai, Ekonomi Berasap  

Hari-hari ke depan adalah situasi yang bakal rumit. Baik karena inflasi tinggi, daya beli rendah, industri bangkrut, yang dirumahkan, PHK dan kemiskinan bertambah, harga komoditas merosot, impor meningkat, devisa mengalir intens ke luar negeri; maupun bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah dan swasta yang besar bukan kepalang. Apakah serentet masalah itu ada jalan keluarnya?

Ketika nilai dolar Amerika mulai mendaki, berkembang diskusi kusir bendi tentang manfaat dan mudharat. Banyak kalangan mulai merasa ketar-ketir. Kemelut ekonomi 1998 menampakkan gejala berulang. Hanya segelintir pihak yang merasa situasi makro ekonomi baik-baik saja, aman-aman saja. Menkeu Bambang Brodjonegoro (10/3) dengan gagah bilang, “Setiap pelemahan nilai tukar justru akan memberikan surplus terhadap APBN”. Pernyataan semberono ini pun spontan di-bully di sosial media.

Kemerosotan nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat. Baik karena kendurnya peran perekonomian nasional maupun karena meningkatnya nilai mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional. Bagi pelaku bisnis yang berbasis impor dengan orientasi pasar domestik, pelemahan ini berdampak pada peningkatan biaya produksi. Apabila berkepanjangan, nilai perusahaan akan melorot. Pada level pasar, harga produk akan disesuaikan dengan cara menaikkan harga. Posisi ini berimplikasi pada indikator stabilitas ekonomi makro, yaitu inflasi.

Secara umum, daya beli masyarakat juga akan tergerus karena kenaikan harga. Saat terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, rezeki yang diterima Indonesia adalah peningkatan ekspor terhadap barang-barang yang berorientasi ekspor. Kontribusi yang cukup besar berasal dari CPO. Indonesia tercatat menjadi pemasok CPO terbesar di dunia dengan total produksi 21,14 juta ton. Untuk konsumsi dalam negeri 4,86 juta ton dan 16,28 juta ton lainya diekspor. Total ekspor CPO menyumbang 11,3 % terhadap total ekspor Indonesia.

Tapi, memang tak banyak yang bisa disebut selain CPO/sawit. Rezeki nomplok alias surplus devisa itu disumbang oleh udang, kakao, kopi, karet dan produk karet, produk hasil hutan, alas kaki. Dua items lain yang termasuk 10 komoditas ekspor besar, elektronik dan otomotif, bekontribusi ala kadar karena ketergantungan komponen impornya yang besar. Meroketnya nilai kurs dolar dengan sendirinya mendongkrak biaya produksi/pengolahan yang menggerus profit margin.

Dalam setengah tahun terakhir, rentetan efek pelemahan ekonomi unjuk bukti dalam wujud yang kasat mata: rasionalisasi karyawan, atau dirumahkan tanpa batas waktu, atau malah di-PHK akibat perusahan-perusahaan kehilangan kemampuan finansial, operasional pabrik-pabrik terpaksa dihentikan, jumlah pengangguran dan  kemiskinan meningkat. Secara potensial, perluasan populasi tenaga kerja yang terdampak bermuara pada menggumpalnya bibit keresahan sosial.

 

Diawali Industri Meubel dan Tekstil

Hingga September tahun ini, Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) mencatat sudah sekitar 16.000 karyawan yang dirumahkan (belum sampai PHK). Para pengusaha meubel atau furnitur mengambil langkah merumahkan karyawan adalah pilihan rasional. Sebab, untuk penyelamatan bisnis, hampir tak tersedia alternatif  lain di tengah ekonomi yang lesu dan dolar yang terus menguat terhadap rupiah.

Dari 16.000 yang kehilangan pekerjaan, terbanyak di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. PHK paling besar dilakukan oleh perusahaan meubel asing yang eksis di Indonesia. “Terutama perusahaan yang membeli raw material dari luar, tapi pasarnya domestik. Bahkan ada anggota anggota AMKRI masih bahan baku dan industri pendukungnya 70% dari luar. Sebanyak 2.000 anggota kita asing, hanya 10% domestik,” ujar Sekretaris Jenderal AMKRI Abdul Sobur.

berasap

Di samping lantaran penguatan dolar, daya saing di pasar ekspor mulai tergerus oleh negara pesaing. Khususnya Vietnam dan Cina yang juga masuk di segmen ini. “Nilai ekspor industri furnitur tahun lalu US$1,9 miliar. Hingga Juni 2015, nilai ekspor produk kayu Indonesia baru US$930 juta”. Hal yang membuat industri furnitur kurang berkembang, menurut Sobur, adalah pemberlakuan sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) oleh pemerintah. Alhasil, harga bahan baku industri kayu tak kompetitif. Vietnam tak memberlakukan aturan SVLK. Mestinya kita juga begitu.

Selanjutnya, simak pula hal yang tak berbeda jauh dengan yang dialami industri meubel.  Sejak awal 2005, tak kurang dari 36.000 pekerja tak lagi absen tiap hari di pabrik seperti biasanya. “Sejak Lebaran (sudah terjadi PHK). Awalnya 6.000 karyawan, kemudian bertambah hingga 30.000 orang,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia/API, Ernovian G. Ismi (1/10). Para pekerja yang dirumahkan berasal dari 18 perusahaan tekstil. Boleh jadi jumlah sebenarnya lebih besar karena banyak perusahaan tekstil yang memilih tidak melaporkan kebijakan tak popular itu.

Sebab musabab menonaktifkan karyawan sangat jelas: pihak perusahaan terbebani biaya produksi yang tinggi karena lonjakan harga bahan baku akibat nilai tukar tukar rupiah yang konsisten melemah. Sebagaimana kita tahu, sebagian besar bahan baku tekstil, yaitu kapas, harus diimpor. Selama ini, kata Ismi, 40 persen kapas disimpan di Malaysia. Nilainya mencapai US$420 juta/tahun.

Tiga puluh tahun sudah berjalan Indonesia mengimpor kapas sekitar 700.000 ton/tahun dengan nilai US$1,4 miliar. Dari kebutuhan itu, 300.000 ton kapas diimpor dari Malaysia. Selain dilanda PHK besar-besaran, “Beberapa perusahaan tekstil sudah gulung tikar,” sebut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia/API, Ade Sudrajat.

Perlambatan ekonomi sudah dirasakan berbagai sektor industri, salah satunya industri tekstil. Beberapa perusahaan tersebut yang terpaksa gulung tikar. Perlambatan ekonomi ini diperparah dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap US$ yang menembus level Rp14 ribu. Konsekuensinya, harga bahan baku—yang tentunya dibeli dalam US$–otomatis melonjak.

Selama pemasaran orientasinya ekspor, kenaikan kursnya tidak jadi masalah berarti. Lain halnya jika perusahaan tersebut pasarnya berorientasi dalam negeri. Bagi mereka, pilihan yang bisa diambil hanya dua: tutup kegiatan, atau pabrik jalan terus dengan mengurangi jam kerja. Apa pun, menjual barang di pasar domestik semakin sulit karena penurunan daya beli masyarakat. Masyarakat akan cederung anggaran untuk kebutuhan barang sekunder seperti tekstil. Kalau orientasinya pasar dalam negeri, pilihannya sangat sempit. “Tutup atau terus kurangi jam kerja,” imbuhnya.

 

Lebih Berat dari Krisis 1998

 

Tatkala krisis global yang mengakibatkan perekonomian Indonesia terpukul hingga US$ di ambang Rp15.000, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyodorkan angka PHK fantastis. “Sampai akhir Agustus, 9 juta pekerja pribumi sudah terkena PHK, yang  bertambah tiap hari,” ujar Ketua Apindo, Anton Supit. Disayangkan bahwa rezim ini masih saja melakukan kebohongan, seolah rakyat bodoh semua. Anton minta kabinet kerja menghentikan pencitraan.

Alih-alih diapresiasi dan dijadikan pemicu untuk mencermati kinerja, menteri-menteri Kabinet Kerja malah mengemukakan data ‘tandingan’. Menaker Hanief Dhakiri menyatakan “hanya 26.000 tenaga kerja yang kena PHK”. Reaksi lebih parah dipertontonkan Menteri Perindustrian, Saleh Husin. Politisi dari Partai Hanura ini pura-pura kaget.  “Di mana? Perusahaan mana? Pabrik mana? Benar enggak? Jangan hanya lihat dunia maya saja,” kata Menperin Saleh (02/10).

Menperin mengaku tidak tahu menahu tentang PHK di sejumlah industri. Saleh Husin malah mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke Kemenperin jika industri melakukan PHK. “Lapor saja kalau ada masyarakat yang terkena PHK. Yang jelas, hingga saat ini, tidak ada laporan terkait PHK,” ujarnya. Seorang wartawan berbisik kepada rekan di sebelahnya, “Buat apa lapor, gak ada gunanya. Presiden sama anak buahnya sama saja…”

Silat lidah kedua menteri, yang demi sekadar cari muka kepada sang juragan, sontak bungkam ketika Sofjan Wanandi angkat bicara. Sekaligus ‘meluruskan’ istilah perlambatan ekonomi ala Presiden Joko Widodo, Staf Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla itu secara jelas menyebut, “Kondisi sektor riil saat ini tengah mengalami masa-masa berat, bahkan lebih berat dari krisis keuangan di 1998 lalu. Kita tidak pernah merasakan kayak begini. Hampir semua pengusaha mengeluhkan kondisi ekonomi, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang turun”.

Dalam dialog Apindo dengan Penegak Hukum (21/9), Sofjan tanpa basa basi mengakui, daya beli masyarakat Indonesia saat ini sangat turun. Kondisi lesunya sektor riil ini, katanya, belum pernah dihadapi oleh Indonesia “Bagaimana sekarang teman-teman pengusaha harus rumahkan karyawan karena tenaga beli turun. Turunkan dari 3 shift menjadi 1-2 shift. Bahkan berhentikan. Kita oke depan masalah ekonomi dunia tidak bisa diprediksi,” ujar Sofjan.

 

Apa Pasal di Balik Kegaduhan?

Ekonomi Indonesia saat ini bagaikan hutan kebakaran. Mengapa bisa terjadi? Salamuddin Daeng, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, mencermati hal ini bersumber dari lima gebrakan Jokowi. Pertama, menaikkan harga BBM di awal pemerintahan. Ekonomi Indonesia langsung lesu, bagai tubuh yang kehilangan darah. Kenaikan harga-harga (inflasi) yang tinggi, dan langsung memukul daya beli masyarakat, tak kecuali pelaku usaha. Inflasi yang tinggi dan daya beli yang rendah menyebabkan investasi enggan masuk ke Indonesia, karena imbal hasilnya akan negatif.

Kedua, membuat puluhan MOU dibuat untuk mendapatkan utang Cina dan Investasi Cina. Langkah membahayakan ini akan menjadikan Indonesia sebagai pelampung penyelamat ekonomi Cina.

Ketiga, kebijakan BI menaikkan suku bunga berakibat langsung pada pelemahan kredit dan konsumsi yang selama ini menopang lebih dari 57% PDB Indonesia. Kebijakan BI ini memicu bank bank menaikkan suku bunga gila gilaan, yang kemudian berdampak pada perlambatan kredit dan usaha.

Keempat, target ambisius dalam pembangunan infrastruktur yang dipandang para pelaku ekonomi akan memperparah defisit neraca berjalam Indonesia. Proyek proyek infrastuktur skala besar tersebut pastilah akan memicu impor gila gilaan sehingga akan menyedot cadangan devisa Indonesia.

Kelima, target kenaikan APBN yang sangat ambisius dalam APBN P 2015 hingga 30% dinilai oleh lembaga lembaga keuangan internasional tidak masuk akal dan tidak akan tercapai, karena ekonomi nasional dan global sedang melemah. Target kenaikan pajak dan cukai yang juga ugal-ugalan langsung memukul ekonomi nasional, menyebabkan bangkrutnya perusahaan dan memicu PHK.

Hitung punya hitung, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah utang luar negeri yang ditarik swasta dan pemerintah pada Juli 2015 sebesar US$303,7 miliar atau mencapai Rp4.376,3 triliun (kurs terkini Rp14.410/US$). Angka tersebut turun 3,7 persen dibanding posisi bulan yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). Statistik BI menunjukkan perlambatan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) terjadi pada sektor swasta (US$169,2 miliar) dan sektor publik (US$ 134,5 miliar).

Keranjingan berhutang yang membuat Indonesia besar pasak dari tiang. Menjadi makin parah ketika dana hutang itu digunakan untuk membangun infrastruktur nonprioritas. Misalnya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa dan di mana urgensi proyek bernilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp80 triliun itu? Bukankah itu mempertajam ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa? Bukankah lebih penting membangun kereta api regular di Kalimantan, Sulawesi dan Papua?

Terkait pelemahan rupiah, intervensi yang dilakukan selama lima bulan terakhir telah menggerus US$7,9 miliar cadangan devisa. Jika pada akhir April 2015 posisi cadev masih US$ 110,9 miliar, pada 20 September 2015 posisi cadev tinggal US$103 miliar.

Top of Form

Bottom of Form

Pertanyaannya adalah; sampai kapan dan sampai sekuat apa kita akan terus ‘korbankan’ untuk hadapi pelemahan rupiah?

Dalam enam bulan pemerintahan Widodo-Kalla, mengutip laporan BPS, “Kemiskinan melonjak hampir 900 ribu jiwa. Pada Bulan Maret 2015, kemiskinan di perkotaan mencapai 8,29% (naik dari 8,16%); sedangkan di perdesaan 14,21% (naik dari 13,76%),Bukan hanya itu, target angka kemiskinan sebesar 10,3 persen dalam RAPBN-P 2015 tidak akan tercapai,” ujar Ecky Awal Mucharam, Anggota Komisi XI DPR RI/PKS (16/9).

Tampaknya, hari-hari ke depan adalah situasi yang rumit bagi mayoritas penduduk negeri berpenduduk seperempat miliar ini. Baik karena inflasi tinggi, daya beli rendah, industri bangkrut, harga komoditas merosot, impor meningkat, devisa mengalir deras ke luar negeri tinggi, maupun bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah dan swasta yang besar. Apakah serangkaian masalah serius itu ada jalan keluarnya? Tergantung. Selama pemegang posisi yang memprasyaratkan kenegarawan adalah politisi kelas teri, jarak antara harapan dan kenyataan bakal permanen terbentang lestari.

Bagikan ke: