Redam Inflasi, Pemda Wajib Alokasikan Dana Bansos 2 Persen

Foto: Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Anggaran 2 persen untuk bantuan sosial berasal dari dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).  

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan dana sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial (bansos).Hal ini sebagai respon kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak terhadap inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Dalam aturan itu, daerah akan belanjakan wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember 2022 sebesar 2 persen dari DTU sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal antara APBN dan APBD.

 “Perlindungan sosial  dari dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari DTU dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH),” ujar Menkeu.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 24,17 khusus bantuan sosial yang akan didistribusikan pada minggu ini. Adapun tambahan bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat di tengah gejolak harga pangan dan komoditas.

“Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menambahkan, penyaluran bansos akan dilakukan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November dan Desember 2022. Penyalurannya bisa melalui program yang sudah berjalan maupun baru.

“Bansos ini nanti bisa didesain apakah tambahan dukungan Pemda ini diberikan kepada program existing atau yang sudah berjalan. Atau dibuat program  baru yang menyasar untuk ojek atau nelayan juga transportasi umum di daerah masing-masing. Itu dibolehkan,” ujar Suahasil.  

Ia berharap dengan adanya penyaluran bansos ini, misalnya ke sektor transportasi akan berdampak pada laju inflasi. Khususnya dampak kenaikan BBM terhadap meningkatnya harga bahan pokok.

Suahasil menjelaskan, pemerintah memberikan tiga jenis bansos dan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 150.000 perbulan untuk 4 bulan. “Ini untuk 20,6 juta keluarga penerima manfaat dan diberikan dalam dua kali pencairan,” jelasnya. (s1).

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.