Punishment Kelewat Lemah

Jerat hukum yang lemah tak menciptakan ketakutan bereksperimen di kalangan pelaku investasi tipu-tipu. Setelah

sanksi berat atas Ongko, 29 tahun silam, penyelesaian kasus-kasus penggelapan dana masyarakat praktis sangat permisif.

ojk office

Yusuf Ongkowijoyo, pelaksana arisan berantai, dijerat pidana penipuan dan korupsi. Kasus heboh Yayasan Keluarga Adil dan Makmur tahun 1987 itu berbuntut penjara 15 tahun buat Ongko. Setelah itu, praktis tak ada hukuman yang cukup berat untuk para penyelenggara kejahatan keuangan. Umumnya hilang dengan uang investasinya sebelum otoritas industri keuangan ataupun polisi mulai turun tangan. Beberapa pelaku malah sekadar dideportasi ke negara asalnya.

Di Amerika, hukuman untuk Bernard Madoff, pelaku kejahatan investasi tahun 2008, dijatuhi hukuman penjara 150 tahun. Atau Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, penyelenggara investasi bodong tahun 1882, yang harus menjalani sisa hidupnya dalam penjara. Satu hal, investasi bodong makin marak sejalan dengan melemahnya jerat hukum untuk para penipu berkedok investasi dan melambatnya ekonomi.

Berikut ini perangkat hukum yang dapat dikaitkan dengan aktivitas investasi bodong:

 

KUHP. Kitab UU Hukum Pidana adalah batu landasan utama untuk menjerat pengelola investasi bodong. Biasanya polisi akan menjerat mereka dengan pidana penipuan. Sayangnya penipuan masuk dalam delik aduan, artinya polisi baru bisa bergerak kalau ada investor atau otoritas industri keuangan yang mengadu.

 

UU Perbankan. Siapa pun yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Menteri Keuangan diancam penjara 15 tahun dan denda Rp20 miliar. Di dalamnya tercakup UU No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan; UU No. 7/1992 tentang Perbankan; dan UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Sayangnya, UU Perbankan makin ditinggalkan pasca munculnya UU Bank Indonesia dan UU OJK.

 

UU Bank Indonesia, terdiri atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia; UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia; dan UU No. 6/2009 tentang perpu menjadi UU Bank Indonesia.

                                   

UU OJK (UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Sebelum ini, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kerap saling lempar tanggung jawab terkait investasi bodong. OJK lahir dengan harapan menjadi pengawas tunggal industri keuangan. Namun tidak sepotong pasal pun dalam UU OJK yang memuat kewajiban badan ini menyelesaikan masalah investasi bodong.

 

TPPU, terdiri atas: UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 25/2003 tentang Perubahan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

UU Kepailitan. UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kini muncul tren untuk memasukkannya dalam pengadilan niaga di bawah UU Kepailitan. Dengan kata laiin, semua masalah dianggap sebagai utang piutang biasa. Penyelenggara investasi bodong cukup menyerahkan sisa aset untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Jangan tanya sisa aset perusahaan-perusahaan itu seperti apa, karena pasti sudah diraup pemiliknya sedari awal.●(Red)

Bagikan ke: