Program Solar untuk Koperasi Nelayan Siap Uji Coba di Surabaya

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki saat meninjau kesiapan lokasi piloting di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/9/2022). Foto: Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Adanya SPBU khusus nelayan mempermudah mereka mendapatkan solar dengan harga resmi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) memastikan Program Solusi Nelayan (Solar untuk Koperasi Nelayan) siap diujicobakan di Kampung Nelayan Desa Kedung Cowek, Bulak, Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki saat meninjau kesiapan lokasi piloting di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/9/2022).

Teten mengatakan, rapat koordinasi KemenKopUKM, Kementerian BUMN dan PT Pertamina pada Senin (5/9/2022) menyepakati piloting akan dilakukan selama 3 bulan ke depan di 7 lokasi, yaitu Surabaya, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Aceh Besar, Deli Serdang, dan Lombok Timur. Selanjutnya akan diperluas di seluruh Indonesia.

“Kita ingin para nelayan bisa membeli solar sesuai harga SPBU bukan harga dari pengecer, sehingga margin pendapatan nelayan akan bertambah dan semakin sejahtera,” kata Teten Masduki dalam rilisnya, Kamis (15/9/2022).

Dijelaskan Teten, bahwa nantinya koperasi nelayan akan mengelola SPBU khusus nelayan. Pengurus koperasi diwajibkan mendata anggotanya agar BBM yang dipasok oleh PT Pertamina (Persero) tersalurkan secara tepat sasaran.

“Nanti yang bisa dapat BBM solar harus yang terdaftar di koperasi. Ini tugas koperasi nelayan untuk memastikan anggotanya disiplin supaya teratur,” kata mantan Kepala Staf Kepresidenan.

Dengan keberadaan SPBU khusus nelayan, Teten berharap nelayan bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan BBM.

Selama ini sekitar 60 persen biaya produksi nelayan adalah untuk pengadaan BBM. Untuk itu diperlukan upaya yang nyata agar biaya produksi para nelayan bisa ditekan dengan memberikan kemudahan akses terhadap BBM yang murah sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Pertamina.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi menambahkan, di lokasi ploting Surabaya belum ada SPBU Nelayan.

“Tentu ini menjadi penting agar ke depan nelayan membeli Solar dengan harga resmi,” ujar Deny.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan Pertashop khusus nelayan dibutuhkan berbagai persyaratan administratif. Maka itu, Deny berharap agar para nelayan yang tergabung dalam koperasi cepat dalam memenuhi persyaratan administratif tersebut.

“Kami perlu data terbaru dari para anggota koperasi. Memang kemarin ada beberapa kendala, tapi sudah ada solusinya. Intinya dari Pertamina mendukung untuk bisa melayani nelayan mendapatkan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Deny.

Ketua Koperasi Bahari 64, Muhammad Sukron mengatakan, selama ini para nelayan mengeluhkan sulitnya mendapat BBM yang murah. Dengan jarak SPBU yang jauh, para nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan harga yang lebih mahal.

Untuk BBM jenis Solar, nelayan mendapatkan harga dari pengecer dengan rata-rata Rp10.000 – Rp11.000 per liter dan Pertalite Rp12.000 per liter.

Padahal harga resmi yang dipatok Pertamina untuk solar Rp6.850 dan Pertalite Rp10.000 per liter.

“Dengan adanya SPBU khusus bagi nelayan yang dikelola koperasi, menurut saya akan menjadi langkah konkrit untuk memberikan solusi bagi temen-teman nelayan dalam mendapatkan BBM. Selama ini permasalahan kami hanya soal BBM,” kata Sukron.

Ia menjelaskan, rata-rata kebutuhan BBM untuk nelayan setiap harinya sekitar 5 liter. Sukron optimistis kebutuhan BBM murah bisa disuplai oleh Pertamina melalui SPBU mini yang dikelola oleh koperasi.

“Kebutuhan BBM solar sangat berdampak bagi teman-teman nelayan, di samping itu jarak melaut kita semakin jauh sehingga ongkosnya bertambah. SPBU nelayan ini akan jadi solusi tepat bagi nelayan,” kata Sukron.

Direktur SME PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Amam Sukriyanto menyatakan kesiapannya untuk membantu para nelayan mendapatkan akses pendanaan yang murah.

“BRI mendapat mandat dari pemerintah untuk ikut menyukseskan Program Solusi Nelayan,” ujar Amam.

BRI siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk melakukan pembaharuan alat tangkapnya dan kebutuhan produksi lainnya.

“KUR bisa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam pengelolaan hasil tangkapannya. KUR ini masih disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 persen,” tandasnya.

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.