Pertumbuhan Belanja Kuartal I 2022 Capai Rp 484,83 Triliun

Ilustrasi Foto : Investasi.

JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara kuartal I 2022 sebesar Rp 484,83 triliun. Adapun realisasi tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 151,49 triliun,

belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 162,68 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 176,46 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan realisasi belanja negara mencapai 18,1 persen dari target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2022.

Realisasi APBN sampai dengan triwulan I-2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Belanja telah mencapai 18,1 persen dan realisasi penyaluran TKDD mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022.

Menurutnya APBN mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat sekaligus sebagai shock absorber akibat guncangan dikarenakan gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, dan pemulihan yang masih belum merata. Pada 2022 belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.714,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,6 triliun dan TKDD sebesar Rp 769,6 triliun.

“Tahun ini adalah momen emas untuk pemulihan ekonomi nasional. Maka itu pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan pencapaian program program strategis nasional, terutama kelanjutan program PC-PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM, serta pemulihan ekonomi,” Ucap Hadiyanto, Selasa (12/4/2022)

Ke depan kinerja anggaran diharapkan dapat dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga belanja negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.

“Untuk mempercepat realisasi belanja, kementerian/lembaga perlu untuk membuka blokir alokasi anggaran agar belanja dapat strategis dan segera dilaksanakan untuk membawa manfaat bagi rakyat Indonesia lebih awal,” ucapnya.

Selanjutnya, penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak kerja juga perlu didorong untuk mencegah idle money dan idle asset yang dapat menunda pemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat.

Bagikan ke: