Pertalite Naik, Inflasi Tembus 7 Persen

Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai jika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertalite di tengah risiko gejolak ekonomi global, kondisi ini akan membuat inflasi Indonesia tidak terkendali.

Kenaikan harga Pertalite menurutnya, bisa mendongkrak pertumbuhan indeks harga konsumsi (IHK) berpotensi membuat laju inflasi menembus angka 7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Saat ini, inflasi kita mencapai 4,94 persen.Kalau Pertalite naik, inflansi akan semakin tinggi, bisa 7 persen lebih,” kata Nailul.

Menurutnya, kenaikan inflasi 7 persen bisa terjadi kalau kenaikkan Pertalite lebih dari 50 persen. Hal ini berdampak pada kenaikan harga barang dan transportasi, serta daya beli masyarakat menjadi turun.

“Harga pertalite dinaikkan akan jadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Ini bahaya bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Namun demikian, Nailul memahami kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin besar.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa membengkak melebihi yang dianggarkan sebesar Rp 502 triliun.

Tetapi kalau pemerintah tidak menambah kouta BBM subsidi, maka kelangkaan Pertalite akan terjadi di berbagai SPBU. Hal ini menurutnya berpotensi menyulut keresahan sosial.

Nailul menyarankan pemerintah merealokasi anggaran tidak produktif dan anggaran pertahanan Indonesia. Misalnya kata dia, anggaran untuk infrastruktur bisa dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.

“Anggaran IKN dan food estate, itu bisa dialihkan ke subsidi,” ujarnya.

Selain itu ada cara lain, yaitu menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) guna meredam kenaikan inflasi. Namun kata Nailul, BI masih berusaha menahan suku bunga acuan meski nilai tukar rupiah melemah dan menambah naik anggaran subsidi minyak.

Ada juga cara paling tepat yakni menaikkan harga BBM non pertalite. Tapi kebijakan itu akan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite, maka perlu antisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok.

“Langkah paling telat harga non Pertalite dinaikkan. Jadi harga Pertalite masih tetap,” pungkasnya. (S1).

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.