Permudah Izin Investasi, Longgarkan Pajak, Jurus Baru Jokowi Atasi Gelombang PHK

Jika paket kebijakan September I memangkas deregulasi peraturan, kini Presiden Jokowi kembali meluncurkan paket ekonomi tahap kedua. Sasarannya, percepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan.

Tidak perlu berdebat dengan jumlahnya,versi pemerintah yang simpang siur ataupun versi asosiasi para pengusaha. Faktanya PHK itu kini terjadi dimana-mana dan makin membengkak jika rupiah terus anjlok. Nah, naga-naganya, kebijakan ekonomi paket 1 yang diluncurkan September lalu kayaknya tidak mempan, lantaran rupiah masih saja loyo. Maka akhir September,  Presden Jokowi meluncurkan lagi paket kebijakan II dengan sasaran kemudahan di sektor investasi dan keringanan perpajakan. Masalahnya, paket pertama itu bukan tidak mempan, sergah Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Dampak positif dari paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah butuh waktu panjang. Artinya meski ada paket kebijakan ekonomi, untuk jangka pendek tak bisa langsung mengatasi persoalan PHK. “Begini, paket itu kan baru kemarin dijelaskan, itu fokusnya pada investasi, ekspor, properti, tapi
itu memerlukan investasi baru, sehingga perlu waktu. Tidak berarti begitu keluar kemudian langsung PHK berhenti,” ujar Darmin, di Kantor Presiden
Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menyoal PHK yang kian mengancam itu, menurut Darmin lantaran perlambatan ekonomi di Indonesia maupun di dunia.  Ia yakin kondisi kuartal III-2015 dan selanjutnya akan lebih baik dibandingkan pada kuartal II2015. Setidaknya, perlambatan itu diperkirakan sudah makin mengecil. “Tapi
tidak berarti PHK akan sepenuhnya berhenti. Ini adalah proses, tidak bisa diputar balikan begitu saja,” tegas Darmin lagi. Mantan Gubernur Bank
Indonesia ini mengungkapkan, ekspor Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup signifikan, terutama dari industri makanan dan minuman. Mengenai paket jilid1 yang tidak tokcer itu, Darmin mengakui masih banyak perusahaan atau pengusaha bingung soal paket
kebijakan ekonomi yang diumumkan awal September lalu. Karenanya pemerintah akan memberi penjelasan ulang secara rinci sektor per sektor. “Ya itu diulang, dijelaskan, karena kita melihat memang belum terpahami dengan baik semuanya. Jadi ya kita ulang saja. Biar bisa dimengerti oleh dunia usaha, oleh masyarakat,”  ungkapnya. Selama September yang panik kemarin, memang banyak pihak (pengusaha) yang datang dan bertanya kepada Darmin, setelah paket kebijakan ekonomi jilid I diumumkan, khususnya tumpang tindih aturan yang bertentangan dengan paket kebijakan tersebut.

Menyoal paket kebijakan ekonomi jilid II itu, Darmin mengatakan investor yang akan membangun pabrik di kawasan industri cukup mengurus sejumlah izin yang memakan waktu sekitar 3 jam. Izin lingkungan di kawasan industri sudah diberikan kepada kawasannya sehingga untuk investasi di dalamnya tidak perlu izin lagi. Dengan demikian, waktu untuk mengurus izin investasi di kawasan industri menjadi jauh lebih cepat, Izin Investasi Cukup 3 Jam Memperkuat pernyataan Darmin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyebutkan, izin  investasi yang bisa diselesaikan selama 3 jam mencakup izin prinsip, akta perusahaan, dan NPWP.

Darmin Nasution
Darmin Nasution

 

Untuk keperluan ini, BKPM akan menyiapkan in-house notaris. “Selain itu, investasi yang ditetapkan paling sedikit Rp 100 miliar atau yang bisa menyerap 1.000 tenaga kerja Indonesia. Kawasan industri sudah ada amdal (analisis dampak lingkungan). Namun, investor tetap harus bangun
pengelolaan limbah,” ujarnya seraya menambahkan dengan izin yang hanya memakan waktu 3 jam, investor bisa langsung pilih lokasi di kawasan industri, dan langsung  mulai merencanakan pembangunan  dan membuat konstruksi pabrik.

Di tempat terpisah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menilai paket kebijakan ekonomi tahap II yang dikeluarkan pemerintah cukup positif. Namun harus dibarengi dengan realisasi penyerapan anggaran pemerintah di sektor infrastruktur yang belum terwujud dengan baik sampai saat ini. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi jilid II ini telah kembali menggairahkan dunia usaha.  Bahkan, paket
kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution itu memberikan sentimen positif bagi kinerja emiten di pasar modal Indonesia. Apalagi, masih  kata Tito, banyak  cara yang dilakukan pemerintah untuk mendatangkan sentimen positif bagi kinerja indeks, seperti pengurangan pajak bunga deposito dan pemangkasan proses  perizinan investasi.

Bagikan ke: