Perketat Pengawasan Koperasi

PEMERINTAH menengarai masih banyak koperasi yang dalam praktiknya menyimpang dari prinsip jatidiri. Penyimpangan dimaksud antara lain, menghimpun dana masyarakat non anggota, bahkan ada koperasi yang berpotensi menjadi lahan pencucian uang (money laundering).

Guna memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat, Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengawasi dan memberi sanksi kepada koperasi yang terbukti menyimpang.

“Saya minta satuan tugas yang telah ada untuk berani dan tidak takut menutup atau membekukan usaha koperasi yang tidak memiliki izin ataupun menyimpang dari tujuan koperasi, karena kita memiliki dasar hukum,” kata Deputi Pengawasan Kemenkop & UKM Suparno saat penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemrov Bengkulu, Rabu (3/5), di Bengkulu.

Mou yang pertama itu menyoal tentang Peningkatan Kapsitas SDM Pengawasan  dan Pelaksanaan Pengawasan serta Penerapan  Sanksi bagi Koperasi yang ditengarai menyimpang.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengapresiasi kesediaan Kemenkop UKM yang telah menggandeng Bengkulu sebagai provinsi pertama dalam penerapan pengawasan terhadap koperasi yang ditengarai illegal.

Gubernur berharap,  adanya MOU ini, pengawasan dan perkembangan koperasi di Bengkulu semakin sehat, sehingga benar-benar menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah dan masyarakat Bengkulu. (Ira)

 

Bagikan ke: