Per 18 Desember, Kantor Swasta di DKI Jakarta Juga Wajib WFH 75%

Ilustrasi-Foto: Kumparan.

JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan akan mengikuti arahan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi  dan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menerapkan Work From Home tidak saja bagi kantor pemerintahan, tetapi juga swasta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan jajarannya tetap akan terus memberikan pelayanan, sementara untuk swasta aturan itu menurut rencana berlaku mulai Jumat (18/12/20). Wakil Ketua Komite Penanganan Covid‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut B Panjaitan untuk menekan laju penyebaran Corona pada libur Natal dan tahun baru.

“Kami  akan turut mengawasi terkait peraturan yang akan dicanangkan tersebut. Kami akan merazia dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar,” kata Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/20).

Pemprov DKI Jakarta akan merevisi surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut. Persentase saat ini WFH 50 persen, 50 persen WFO. Sesuai arahan Pak Luhut, kami akan menyesuaikan, sedang merevisi SE tentang jam kerja ASN.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir kepada wartawan, Selasa (15/12)  menerangkan, dalam revisi itu, nantinya hanya 25 persen ASN yang bekerja di kantor. Sementara itu, 75 persen lainnya akan bekerja di rumah.

Lanjut dia pengetatan WFH 75 persen akan berlangsung selama hampir 3 minggu sesuai dengan arahan Luhut. Hal ini berlaku mulai 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021 untuk menekan laju penyebaran virus Corona (COVID-19) menjelang dan setelah tahun baru.

“Tanggal mulai ditetapkan sesuai dengan arahan Pak Luhut, demikian berlakunya sejak 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021,” pungkasnya.

Bagikan ke: