Penyatuan Izin SIUP dan TDP

siup-tdp

Dalam rangka meningkatkan kemudahan bisnis di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Damin Nasution, mewacanakan penyatuan dua proses perizinan. Yakni Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). “Kami akan pelajari SIUP, TDP, dan hal lain yang memengaruhi kemudahan bisnis. Kami mendapat tugas untuk membereskan indeks kemudahan bisnis,” ujar Darmin (27/1).

Kedua izin tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan sepenuhnya. Penyatuan izin SIUP dan TDP tentunya akan memudahkan perizinan usaha yang sangat positif bagi pertumbuhan inisiatif bisnis di kalangan UMKM. Selama ini, calon pengusaha justru kesulitan mendapatkan izin, karena ada kewenangan perizinan ganda.

Dalam praktik di daerah-daerah, perizinan tersebut—baik untuk bisnis kecil/kekayaan bersih Rp50juta-Rp500 juta, menengah/Rp500 juta-Rp10 miliar, maupun besar/di atas Rp10 miliar—sumbernya ada dua. Kewenangan daerah dan hasil desentralisasi. “Banyak daerah yang masih mengacu pada kebijakan lama, Padahal, otoritas untuk itu sudah dilimpahkan ke daerah,” katanya.

Wacana penyatun izin ini diharapkan sang mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan segera direalisasikan. Sehingga, kemudahan berbisnis di Indonesia pun akan bergerak secara merata dan makin banyak warga berkiprah di dunia usaha. “Kalau tinggal satu (izin), apalagi dilengkapi dengan standardisasinya, ini akan memangkas lamanya waktu/proses perizinan di daerah,” tutur Darmin Nasution.


 

Bagikan ke: