Pengusaha Mal Desak Pemerintah Subsidi Gaji Pegawai 50 Persen

Ilustrasi Parys van Java-Foto: Ayo Bandung.

JAKARTA—Kebijakan PPKM Darurat mewajibkan pusat perbelanjaan modern atau mal ditutup sepenuhnya. Kebijakan ini membuat pengusaha mal pusing tujuh keliling untuk membayar gaji pegawai.

Untuk itu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendesak pemerintah membantu dengan mensubsidi 50 persen gaji untuk pekerja.

Ketua APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat belanja tapi bisa langsung diberikan kepada para pekerja. Dia mencontohkan subsidi diberikan dalam bentuk  BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain.

“Bantuan subsidi gaji akan sangat membantu pihaknya untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, pusat belanja sama sekali tak bisa beroperasi dengan kebijakan PPKM Darurat yang telah berlaku sejak 3 Juli 2021,” ujar Alphonsuz, Rabu (21/7/21).

Kondisi terkini para pekerja di pusat perbelanjaan sebagian sudah dirumahkan meski masih dibayar penuh. Dirumahkannya karyawan dilakukan karena pusat belanja masih harus ditutup seiring dengan kebijakan PPKM Darurat.

Tahap kedua, katanya kalau PPKM diperpanjang, pekerja akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar penuh dan opsi terakhir adalah PHK. Ini tergantung seberapa lama PPKM Darurat berlangsung.  Dia berharap opsi ketiga ini tidak harus terjadi,” katanya.

Pemerintah juga bisa memberikan relaksasi dan subsidi lainnya, seperti listrik, gas, pajak reklame hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  Biaya-biaya tersebut harus ditanggung pengusaha dengan besaran yang sama. 

APPBI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, tapi kami juga harap pemerintah bisa bantu pusat perbelanjaan. Pada saat PPKM Darurat ini pihaknya  harus banyak beri bantuan kebijakan ke penyewa karena mereka tidak bisa operasi.

Sementara  pada  di sisi lain banyak biaya yang dibebankan tetap harus ditanggung, nilainya tidak berubah meski pusat belanja tutup.

Dengan tanggungan tersebut, Alphonzus mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan pun kian berat. Sejak 2020 perusahaan telah menggunakan dana cadangan untuk menopang operasional.

Meskipun demikian, dia membenarkan sebelum lonjakan kasus positif, di semester I 2021 kondisi sudah lebih baik dari 2020 tapi di semester I kemarin hanya boleh operasi 50 persen jadi tetap defisit.

“Jadi setelah tidak punya dana cadangan, memasuki 2021 tanpa dana cadangan kondisinya masih defisit ditambah PPKM Darurat,” ucap dia.

Alphonzus juga menilai kebijakan PPKM Darurat tidak hanya berdampak kepada pusat perbelanjaan atau penyewa saja tetapi juga banyak usaha nonformal di sekitarnya, mulai dari warung kecil, ojek, kos-kosan hingga parkir yang memang bergantung dari para pekerja di mal.

“Selama pusat perbelanjaan tutup mereka kehilangan pelanggannya, para pekerja di pusat belanja,” pungkasnya.

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *