Penggelembungan Nomenklatur Megapolitan Jabodetabekpunjur

Makin hari tumpukan beban yang ditanggung wilayah Jakarta makin berat dan runyam. Tumbuh sebagai kiblat untuk hampir semua hal, mau tak mau dia memerlukan kerja sama yang apik dengan sejumlah daerah penyangga, sembari terbentuk menjadi sebuah megapolitan.

 

jabodetabek

SUKA tak suka, diakui ataupun diingkari, Jakarta adalah kota macet abadi, banjir sekonyong-konyong, produser sampah 8.000 ton/hari, ajang perpacuan membangun rimba beton pencakar langit, impian indah tentang ruang terbuka hijau, penurunan konsisten permukaan tanah atau amblesan, polusi dan interupsi air asin, dan kontras life style antara segelintir the haves pengguna mobil sekelas Lamborghini dan komunitas terpinggirkan yang mengais rezeki untuk sekadar survive dari hari ke hari.

 

Jalan & Kendaraan, Deret Hitung & Deret Ukur

Kemacetan menjadi pemandangan ‘normal’ di mana-mana. Cerita ‘penemuan’ jalan tikus paling banter berumur dua-tiga hari. Jalanan sepi hanya bisa dijumpai antara pukul 00.00 hingga 03.00, selain saat mudik Lebaran, Natal & Tahun Baru dan hari-H Pemilu. Menurut sebuah survai, dari 10 kota dunia dengan kemacetan terparah, Jakarta ada di urutan ke-5. Lebih baik dari Sao Paolo, Mumbai, Cairo, dan Bangkok; tapi lebih amburadul ketimbang Moskow, Manila, Shanghai, Mexico City dan Caracas.

Jumlah kendaraan bermotor saat ini 6,5 juta unit. Rinciannya, 6,4 juta unit (98,6%) kendaraan pribadi dan 88.477 unit (1,4%) angkutan umum, dengan pertumbuhan 11%/tahun. Jalan raya Jakarta tumbuh 401 m²/tahun, sedangkan luas kendaraan mencapai 361 km²/ tahun. Kendaraan roda dua bertambah 1.000-2.000 unit/ hari dan kendaraan roda empat 550 unit/hari. Panjang jalan (7.650 km dengan luas 40,1 km² atau 6,2% dari luas wilayah DKI yang 65o km²) hanya tumbuh 0,01 % per tahun. Artinya, panjang jalan yang ada baru memenuhi 60% dari total kebutuhan.

Akibat langsung dari kemacetan tentulah pemborosan bahan bakar. Yayasan Pelangi mencatat, kemacetan memboroskan senilai Rp 8,3 triliun/tahun. Data yang sama diungkapkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Susantono, mengacu pada kajian Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (SITRAMP 2004). Perhitungan itu mencakup tiga aspek, yakni pemborosan BBM akibat biaya operasional kendaraan (Rp 3 T), kerugian akibat waktu yang terbuang (Rp2,5 T), dan dampak kesehatan akibat polusi udara (Rp2,8 T).

Hasil Studi SITRAMP oleh JICA/Bappenas menunjukkan : Jika sampai tahun 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi), estimasi kerugian ekonomi Rp28,1 T dan kerugian nilai waktu perjalanan Rp36,9 T. Lebih dari itu, menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, di tahun 2020, hampir seluruh jalan di Jakarta bakal mencapai volume to capacity ratio lebih dari 1. “Artinya, jumlah kendaraan telah melebihi kapasitas jalan dan hal ini akan berakibat kemacetan total di hampir seluruh ruas,”

 

 

Kondisi sistem transportasi di Jakarta yang sudah sedemikian buruknya. Kehadiran jalur bus khusus (busway) sebenarnya memberikan dampak positif. Solusi monorel yang hingga kini belum jelas kelanjutannya adalah alternatif lain yang perlu benar-benar direalisasikan. Malaysia (Kota Putrajaya dan Kuala Lumpur) dan Singapura adalah bukti bahwa ketersediaan monorel mampu mengatasi kemacetan dengan baik.

Ihwal pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, kata pengamat tata kota ITN Dwi Sudiatmo, hanya memecahkan masalah transportasi secara parsial. Seharusnya kendaraan pribadi yang lainnya/mobil pribadi juga dibatasi. Pelarangan kendaraan pribadi bisa diterapkan bila pemerintah telah mampu menyediakan kendaraan angkutan publik. Lalu, di setiap titik pelarangan itu juga harus terintegrasi angkutan publik dari daerah penyangga.

Rencana pemberlakuan sistem genap-ganjil menguap begitu saja. Padahal, jika mau, praktik di Cina bisa menjadi solusi tambahan yang bisa ditiru oleh Pemda DKI Jakarta. Di Cina, sistem giliran penggunaan kendaraan itu begini. Hari Senin khusus untuk plat bernomor terakhir 1 dan 2; Selasa untuk ekor 3 dan 4; Rabu untuk 5 dan 6; Kamis untuk 7 dan 8; Jumat untuk 9 dan 0; Sabtu dan Minggu semua kendaraan boleh. Trik pemerintah Cina ini berhasil menekan kemacetan sekira 27 persen.

 

Sampah, Penurunan Tanah, dan ‘Kutukan’ 13 Sungai

Dalam kondisi normal/tanpa banjir, produksi volume sampah di wilayah Jakarta dengan populasi 12,7 juta jiwa saat ini meningkat drastis, dari 6.500 ton menjadi 8.000 ton per hari. “Jumlah truk sampah yang kita miliki masih sangat sedikit sehingga sampah menumpuk dan telat diangkut. Sebelumnya pengelolaan sampah oleh swasta, tetapi sekarang sudah tidak lagi,” ujar Gubernur Basuki (Ahok).

Berat keseluruhan sampah tersebut, ujar Ketua Jakarta Aksi Lingkungan Indah  (Jali Two) Prakoso, setara dengan 2.000 gajah (@3-4 ton) di Tempat Pemungutan Akhir (TPA) per harinya. Dalam hitungan kasar, setiap orang rerata menghasilkan sampah 1 kg/ hari, 17 persen di antaranya sampah plastik. “Organik adalah sampah terbanyak, yaitu sebesar 67 persen. Sedangkan sampah anorganik sebesar 32,8 persen dan 0,2 persen lainnya,” kata Prakoso menambahkan.

Inisiatif Prakoso mendirikan bank sampah bagi masyarakat di sekitar Jakarta Timur mengondisikan pemilik sampah untuk memilah sampah-sampah mana saja yang memang layak untuk dibuang, dan mana pula sampah yang bisa diproses menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan memilah sampah, “67 persen sampah organik bisa dibuat kompos; 32,8 persen sampah anorganik dapat dijadikan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Dengan begitu, selain mengurangi timbunan sampah, dapat juga memperoleh penghasilan tambahan,” kata Prakoso.

Pascabanjir, volume sampah naik berlipat ganda. Banjir besar melanda Jakarta bukan cuma pada 1976, 1996, 2002 dan 2007. Jakarta memang sudah dilanda banjir sejak zaman pendudukan Belanda. Batavia tercatat dilanda banjir besar pada tahun 1621, 1654, 1918. Kerugian akibat banjir 2002, berdasarkan data konsultan Belanda NEDECCO, mencapai Rp10 triliun; kerugian akibat banjir tahun 2007 menurut Bappenas Rp8,8 triliun, dan tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp15 triliun.

Posisi Jakarta yang menjadi muara bagi 13 sungai boleh jadi merupakan semacam ‘kutukan’ tersendiri. Ke-13 sungai yang terdapat di wilayah Jakarta adalah Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Cakung.

Parahnya lagi, setiap tahun muka tanah Jakarta turun sekitar 3 cm sampai 5 cm. Dalam waktu 20 tahun terakhir, telaj terjadi penurunan 60 cm hingga 100 cm. Hasil kajian ‘Jakarta Coastal Defence Strategy ( JCDF )’, Februari 2011, mengatakan bahwa periode 1974 hingga 2010, Jakarta sudah ‘turun’ hingga 4,1 meter. Pada tahun 2030 (15 tahun lagi), dataran Jakarta diprediksi akan mengalami penurunan hingga 6,6 meter! Penurunan muka tanah atau amblesan tanah ini juga menjadi pemicu penyebab banjir selain adanya perubahan tutupan lahan, kondisi geologi (kompaksi alamiah dan aktivitas tektonik) dan perubahan iklim global. Kondisi geografis Jakarta saat ini, 40% wilayahnya berada di bawah permukaan laut.

Rusaknya daya dukung Jakarta secara fisik berhubungan dengan pemancangan pondasi; penyedotan air bawah tanah yang berlebihan; perubahan penggunaan tanah (land-use); pertambahan penduduk dan arus urbanisasi. Akibat eksploitasi air tanah mencapai angka 17,5 persen. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah eksploitasi air tanah sumur dalam, yang biasanya berkedalaman ratusan meter. Sepanjang 1979-2007, hampir 4.000 sumur melakukan penyedotan air tanah (sumur). Volume air tanah yang disedot pun mencapai 650.000 m³/hari.

Untuk membatasi pengambilan air tanah di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), para pelanggar akan dikenai sanksi administrasi, perdata, hingga pidana (Perda No./1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pergub No. 113/ 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Usaha Air Bawah Tanah, Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan).
Megapolitan Merupakan Jawaban?

 

Konsepsi megapolitan dan pengelolaan wilayah adalah dua hal yang berbeda. Megapolitan adalah fenomena pertumbuhan wilayah perkotaan akibat menyatunya beberapa wilayah metropolitan yang terjadi secara alamiah dan tanpa dikehendaki. Bopunjur yang terletak di luar daerah yuridiksi kota Jakarta diharapkan dapat dipertahankan sebagai daerah konservasi air, untuk menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Pengembangan Jabodetabekpunjur tidak bisa lepas dari konsep river basin development. Sedangkan megapolitan pada hakikatnya adalah road basin development.

Merealisasikan konsep yang digulirkan di era Soetiyoso itu akan menimbulkan bencana bagi Jakarta dan sangat bertentangan dengan konsep RUTR DKI 2005 (Perda 5 Tahun 1984) yang direvisi menjadi RTRWP DKI Jakarta (Perda 6 Tahun 1999). Kedua konsep tersebut mengarahkan pengembangan kota Jakarta ke arah timur dan barat, sedangkan wilayah selatan dipertahankan sebagai daerah konservasi air. Soalnya, masing-masing wilayah metropolitan atau kota-kota yang termasuk dalam konstalasi wilayah megapolitan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak diatur dalam satu otoritas.

Sejauh yang digagas, pengembangan industri dikonsentrasikan di kawasan Cibitung dan Cikarang (Bekasi) serta Cikupa (Tangerang). Untuk pemukiman, pengembang-pengembang besar banyak membangun kota-kota satelit yang dilengkapi dengan sarana pendukung kota seperti sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat hiburan. Kota-kota satelit ini banyak berkembang di Kota Bekasi, Kota Tangerang, Serpong (Tangerang Selatan),Kota Depok dan Kawasan Cibubur meliputi: Cibubur (Depok), Cibubur (Bekasi), Cibubur Kecamatan Cileungsi (Bogor).

Tiga dari tujuh ciri wilayah megapolitan, menurut Metropolitan Institue, adalah: Terdiri dari sekurang-kurangnya dua wilayah eksisting metropolitan; Total penduduk lebih dari 10 juta pada tahun 2040; dan Terjadi akibat bergabungnya/konurbasi wilayah mikropolitan dan wilayah metropolitan yang berdampingan. (mikropolitan adalah suatu daerah hunian pedesaan yang sangat padat dengan corak kehidupan perkotaan/quasi metropolitan area).

Sekarang ini megapolitan dunia meliputi:· Northeast, Midwest, Gulcoast, Piedmont, NorCal, Southland, Valley of the Sun, Cascadia, Peninsula, I-35 Corridor di U.S.· Tokyo–Osaka, Jepang; Propinsi Gauteng, Afsel ( terdiri dari konurbasi Johanesburg, wilayah metropolitan Pretoria dan Vaal Triangle ); Ruhr Area dan sebagian Low Countries, Eropa Daratan; Midland and parts of northern England (termasuk London).

Mengacu kepada beberapa kriteria sebagai disebut di atas, sesungguhnya wilayah pesisir pantai utara P. Jawa mulai dari Anyer sampai Panarukan yang mencakup 5 wilayah metropolitan utama, meliputi Cilegon, Jakarta, Cirebon, Semarang , Surabaya adalah wilayah yang potensial untuk perkembangan sebuah megapolitan.

Jakarta plus Tangerang, Depok dan Bekasi sendiri saat ini telah berkembang sebagai sebuah konurbasi. Ditambah lagi dengan adanya pertumbuhan wilayah perkotaan yang kontinyu mulai dari Karawaci di Banten sampai Cikarang di Jawa Barat, merupakan cikal bakal sebuah megapolitan.

Dari seluruh penghuninya diperkiran sebesar 8,8 juta orang tinggal di Jakarta, 3,7 juta orang di Bekasi, 3,4 juta orang di Tangerang, dan 2,6 juta orang di Bogor. Populasi ini meningkat setiap tahunnya dikarenakan besarnya urbanisasi dari seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia memproyeksikan bahwa populasi Jabotabek akan mencapai 32 juta orang pada tahun 2016. Menurut statistik tersebut, Jakarta akan memiliki 12 juta orang dan daerah-daerah penyangganya memiliki 20 juta orang.

Permasalahan utama penataan ruang di Jabodetabekpunjur ada pada penerapan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang sering diabaikan. Secara teknis, kata Jehansyah Siregar, pengamat Perkotaan dan Permukiman dari ITB, solusi berupa pembuatan biopori maupun sumur resapan tidak memadai. “Diperlukan konsep land engineering yang sesuai dengan karakter lahan di setiap daerah. Jadi kebijakan penataan jangan disamaratakan seluruhnya,” katanya.

Kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan PP No. 26/2008 dan Perpres No.54/2008. Pada praktiknya, di kawasan ini justru banyak terjadi alih fungsi ruang kawasan lindung menjadi kawasan terbangun. Karenanya, Kementerian PU akan meninjau kembali peraturan daerah RTRW di seluruh wilayah Jabodetabekpunjur. “Kerja sama antardaerah di Jabodetabekpunjur tidak semudah di kawasan megapolitan lain seperti Mamminasata (Kota Makassar dan sekitarnya), Mebidangro (Kota Medan dan sekitarnya) atau Sarbagita (Kota Denpasar dan sekitarnya) yang secara administratif dalam satu provinsi,” ujar Imam Ernawi, Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Bagikan ke: