Pengelolaan Cadangan Pangan Harus Terintegrasi

Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Kesuksesan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) tidak hanya mengurus masalah harga saja.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan, kalau kebijakan pemerintah menetapkan 11 komoditas cadangan pangan itu hanya mengurusi masalah harga saja. Maka kesejahteraan pertani dan pengembangan masyarakat perdesaan sebagai lumbung pangan akan terabaikan.    

“Tujuan kebijakan penetapan 11 komoditas cadangan itu, pengelolaan pangan harus utuh, bukan hanya masalah stabilisasi harga atau inflasi,” ujar Khoduri dalam diskusi FDB Pataka secara virtual, Selasa (30/8/2022).  

Ia juga mengingatkan, kebijakan pengelolaan pangan harus dibuat terintegrasi dari hulu, tengah dan hilir. Hal ini perlu dilakukan karena  karakter komoditas pangan yang berdaya simpan terbatas demi meminimalisasi kerugian akibat kerusakan stok cadangan.   

“Cadangan pangan pemerintah (CPP) harus memiliki kepastian penyaluran,” kata Khoduri.

Pemerintah menurutnya, harus belajar dari persoalan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Itu banyak masalah yang dihadapi karena Bulog harus terus menyerap gabah dan beras petani, tapi tidak mempunyai kepastian jaminan pasar.    

“Jadi kesuksesan pengelolaan CPP ditentukan dari mekanisme yang simpel, cepat dan jaga kepastian skema pembiayaannya, termasuk ketika cadangan pangan mengalami turun mutu atau rusak” papar Pengiat Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP).

Lebih lanjut Khoduri mengatakan, badan atau pengurus yang dibentuk dalam kebijakan itu juga harus melakukan harmonisasi peraturan dan penetapan tata kelola CPP.  

Adapun 11 komoditas cadangan pangan tersebut di antaranya beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, cabai, telur ayam, daging ruminansia, daging unggas, minyak goreng dan ikan.    

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Saifulloh mengatakan, pengadaan CPP akan dilakukan secara bertahap dimulai dari tiga komoditas yakni beras, jagung, dan kedelai. Pengelolaan tiga komoditas akan dilakukan oleh Perum Bulog. Pada tahap selanjutnya, untuk perluasan komoditas CPP akan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (NFA).

Untuk delapan komoditas lainnya, NFA dapat langsung menugaskan Bulog sebagai operator. Selain itu juga dapat meminta BUMN Pangan dengan persetujuan Menteri BUMN. “Jadi nanti pengelolaannya akan fleksibel, tapi Bulog tetap memiliki peran utamanya untuk beras, jagung, dan kedelai,” pungkas Saifulloh. (S1).

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.