Pemerintah Pangkas Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Pemerintah memangkas anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp 336,7 triliun pada tahun 2023. Anggaran ini lebih rendah dibandingkan nilai subsidi dan kompensasi pada tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi 2023 sejalan dengan harga minyak mentah dunia yang diperkirakan turun menjadi 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel pada tahun depan. Selain itu kurs juga diperkirakan dalam situasi yang relatif baik, dibandingkan situasi ekonomi saat ini yang bergejolak.

“Khusus subsidi yang mencapai Rp 502 triliun tahun ini, termasuk subsidi energi dan kompensasi, tahun depan anggarannya sebesar Rp 336,7 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci anggaran itu terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 210,7 triliun dan anggaran kompensasi sebesar Rp 126 triliun.

“Tahun depan penetapan anggaran Rp 336,7 triliun itu lebih karena asumsi dari harga, dan juga dengan implisit volume seperti yang ada pada tahun 2022,” ujar Sri Mulyani.

Maka itu menurutnya, volume subsidi energi seperti jumlah kilo meter atau juta kilo meter untuk pertalite, solar dan jumlah elpiji harus dikendalikan. Jika tidak terkontrol, anggaran subsidi Rp 502 triliun bisa jebol.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, anggaran subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp 138,3 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 72,3 triliun.

Anggaran itu menurut Menkeu, nantinya akan diarahkan untuk melanjutkan pemberian subsidi selisih harga minyak tanah dan subsidi tetap BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan.

Adapun kebijakan subsidi listrik tahun depan diarahkan untuk memberikan subsidi listrik hanya golongan yang berhak. Subsidi listrik rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Lebih lanjut ia menegaskan, peningkatan volume penyaluran BBM bersubsidi yang di luar kontrol dapat menyebabkan alokasi subsidi dan kompensasi energi melebihi dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini.

“Jadi meskipun APBN-nya surplus sampai Juli, tapi kalau volumenya tidak terkendali, maka tagihannya nanti akan semakin besar di semester dua,” ungkap mantan menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.  

Sri Mulyani juga mengatakan, kenaikan harga minyak di tingkat dunia dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dapat memberi tekanan terhadap APBN. Kondisi ini berdampak akan ada tambahan anggaran di atas Rp 502 triliun.

“Anggaran subsidinya bisa jebol, belum harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan 100 dolar AS per barel. Kemarin  pernah sampai 120 dolar AS per barel. Jadi itu juga akan menambahkan,” ujarnya.

Data Pertamina mencatat penyaluran BBM subsidi jenis pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter hingga Juli 2022. Ini artinya kata Menkeu, kuota pertalite hingga akhir tahun hanya tersisa 6,25 juta kiloliter dari total kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.

Kemudian penyaluran BBM subsidi jenis solar telah mencapai 9,9 juta kiloliter hingga Juli 2022. Maka sisa kuota solar hingga akhir tahun hanya tersisa lima juta kiloliter dari total kuota 15,1 kiloliter.

Atas kondisi ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Pertamina mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi agar postur APBN tetap terjaga.”Jadi saya berharap Pertamina dapat mengendalikan volume energi, agar APBN kita tidak terpukul,” pungkas perempuan kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962.

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.