Pemerintah Awasi dan Bina 20.000 KSP, Akankah Efektif?

Oleh : Abat Elias*

 Ebet Elias

Peran pemerintah mengawasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Wujudnya adalah pemberian rasa aman. Hal ini diatur dalam Permenkop No.17/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang Pengawasan Koperasi, walaupun bukan khusus KSP. Akan efektifkah pengawasan Pemerintah c.q. Kemenkop? Bukankah kewenangan pengawasan itu terbatas karena adanya otonomi daerah? Bukankah angka 20.000-an KSP/USP merupakan jumlah yang sangat besar dan tersebar di wilayah Tanah Air begitu luas?

Sebagai regulator, sewajarnya pemerintah melakukan pengawasan. Tetapi fungsi pembinaan harus dilepaskan. Berikan itu kepada Gerakan Koperasi.  Tanpa pemisahan, pengawasan tidak akan fair dan efektif. Bahkan terkesan “Jeruk makan Jeruk”. Pengalaman OJK mengawasi sekitar 200 Bank umum dan BPR dan Lembaga Keuangan non-Bank saja, mereka kewalahan. Bagaimana Deputy Pengawasan Kementerian Koperasi mengawasi dengan sekitar 20.000 KSP/USP?

 

Pengawasan Internal KSP

Dalam struktur organisasi koperasi, sebenarnya, pengawasan sudah dipraktikkan secara konsisten. Di samping mengelola, di tubuh KSP/USP  juga terdapat Pengawas. Mereka mewakili anggota untuk mengawasi baik operasional maupun kebijakan dan keputusan pengurus. Ini perintah undang-undang. Di dalam praktik, peran Pengawas KSP ini terkadang kurang kelihatan. Padahal, Pengawasan secara demokratis oleh anggota merupakan salah satu prinsip koperasi yang harus dipatuhi.

Kondisi seperti ini harus diperbaiki. Peran Pengawas KSP hendaknya disejajarkan dengan Pengurus. Kalau perlu, Pengawas berwenang menskors sementara Pengurus sampai dengan Rapat Anggota, jika ditemukan hal-hal yang dicurigai dapat merugikan KSP. Dengan skema ini, fungsi pengawasan pemerintah tinggal mem-back-up apa yang sudah dikerjakan secara internal.

Agar tugas-tugas terlaksana dengan baik,  kemampuan dan kompetensi  SDM Pengawas perlu ditingkatkan. Mereka mesti cakap  membaca dan menghitung ratio-ratio keuangan KSP yang standar. Di sisi lain, pemerintah perlu mengeluarkan juknis ratio keuangan KSP. Pengawas menjadikan acuan ini sebagai alat monitoring keuangan (tolls of finance monitoring) seperti ratio PEARLS yang digunakan Credit Union (Kopdit).

Singkatnya, Pengawas KSP harus “well educated” dalam bidang pengawasan keuangan KSP. Bila perlu, harus memiliki sertifikasi kompetensi pengawas KSP. Dari pengalaman selama ini, Pengawas KSP hanya pelengkap. Cenderung setuju saja dengan laporan pengurus dan takut berbeda pendapat. Padahal, beda pendapat itu penting sekali guna mengontrol dan meluruskan jika ada yang berjalan di luar jalur.

Di KSP kategori besar dan memiliki cabang di beberapa daerah, Pengawas internal dibantu oleh Eksekutif yang disebut staf SPI (Sistem Pengendalian Internal). Staf ini di bawah komando General Manager (CEO). Tanpa SPI, agak sulit GM/CEO memastikan apakah keputusan dan kebijakan operasional GM/CEO sudah dilaksanakan secara konsisten oleh Manajer cabang atau belum. Sehingga, kekeliruan atau salah persepsi akan lebih cepat terpantau dan diketahui, dan lebih cepat pula diambil solusi yang pas.

Saat ini, Pengawas Internal KSP belum memiliki perangkat pengawasan yang memadai. Misalnya, belum memiliki alat monitoring untuk mendeteksi perubahan kondisi keuangan KSP; tidak memiliki wewenang untuk bertindak cepat dan tepat jika menemui persoalan serius  yang dilakukan pengurus/pengelola KSP; umumnya belum memiliki kompetensi sebagai pengawas. Hal-hal ini semestinya diakomodir di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

 

Pembinaan dan Pengawasan KSP

Berbeda dengan pengawasan internal, pengawasan eksternal KSP praktis sangat minimal. Kehadirannya pun mungkin sekali dalam setahun, waktu beri sambutan pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengawasan seperti itu bagaikan pasukan Pemadam Kebakaran. Karenanya, perlu ditumbuhkan mekanisme wajib laporan keuangan tiga bulanan yang interaktif. Sebab, tanpa tanggapan atas laporan yang dibuat, KSP tak merasa perlu membuat laporan.

Banyak penyebab mengapa pengawasan Eksternal tidak berjalan efektif. Antara lain: 1. Jumlah KSP/USP tidak sebanding dengan jumlah petugas/staf di Dinas Koperasi; 2. Pejabat yang menghadiri RAT bisa saja staf yang tidak mengenal mekanisme RAT koperasi; 3. Anggaran pengawasan KSP sangat kecil, bahkan tidak ada, karena dinas koperasi di beberapa daerah digabungkan ke dinas lain; 4. Banyak pejabat/staf pengawas koperasi belum memiliki kompetensi di bidang KSP, hingga pusdiklat koperasi pusat dan daerah tidak berperan; 5. Belum memiliki alat monitoring keuangan khusus selain penilaian kesehatan untuk KSP/USP; 6. Mengalami beban psikologis karena pengawas dan pembina dari instansi yang sama: Dinas Koperasi, sehingga terkesanJeruk Makan Jeruk”.

Keberadaan Deputi Pengawasan di Kemenkop mudah-mudahan dapat mengatasi sebagian persoalan  tersebut,  sehingga  pengawasan eksternal lebih efektif. Sejalan dengan itu, koordinasi dan sinkronisasi di antara Deputi Kemenkop perlu diintensifkan guna menghindari tumpang tindih kebjakan dan tanggung jawab. Sudah saatnya Pemerintah  (Kemenkop) tidak lagi melaksanakan tugas Pembinaan. Serahkan tugas ini kepada Gerakan Koperasi, baik Dekopin maupun Induk-Induk Koperasi.

Pemerintah cukup menjalankan fungsi regulator (pembuat undang-undang dan peraturan) dan Pengawas. Banyak negara yang koperasinya sukses tanpa pembinaan dan peraturan ketat. Bahkan ada negara yang tidak memiliki undang-undang koperasi dan Menteri Koperasi; tetapi koperasinya besar, sehat, aman dan beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi. Menjamurnya peristiwa KSP bermasalah belakangan ini mungkin salah satu penyebabnya karena “Jeruk makan Jerukini. Tanpa evaluasi cerdas dan tuntas, menguat kesan sikap cuci tangan bahkan mencari kambing hitam.

 

Praktik yang Baik

Pengalaman Korea Selatan mungkin perlu kita petik hikmahnya. Di sana ada beberapa Induk Koperasi, antara lain Inkop Pertanian, Inkop Kredit (Credit Union), Inkop Konsumsi. Setiap Inkop harus mempunyai Regulasi Internal. Ini harus dipatuhi anggotanya/Primer Koperasi. Regulasi internal ini disahkan oleh pemerintah. Pengawasan Koperasi-koperasi primernya diserahkan kepada Induk-Induk Koperasi. Pemerintah hanya mengontrol kepala dari Induk-Induk koperasi tersebut.

Ambil contoh Induk Koperasi Kredit Nacufok (National Credit Union Federation of Korea). Lembaga ini sangat kuat karena menjunjung tinggi komitmen dan mematuhi Internal Regulation. Semua sistem dipusatkan di Nacufok, IT, pendidikan, perlindungan (asuransi), Pengawasan yang sesuai dengan Internal Regulation. Seperti Koperasi Primer, Induk Koperasi juga mengusahakan kebutuhan anggotanya, misalnya asuransi jiwa kredit, asuransi kerugian, dan lembaga keuangan.

Di Indonesia, dengan praktik otonomi daerah yang sedemikian beragam di wilayah yang begitu luas, koordinasi dan pengawasan oleh pemerintah tidak akan efektif di samping butuh SDM dan biaya banyak. Kebijakan versi Pusat  belum tentu dijalankan sepenuhnya oleh Pemda. Lain halnya jika kebijakan dan informasi melewati Induknya. Birokrasi (oleh dinas-dinas) di provinsi dan kab/kota semuanya bisa dipangkas.

Jika praktek bagus di Korsel itu kita adopsi, Pemerintah sebaiknya mengeluarkan PP tentang “Peran dan Fungsi Induk Koperasi”. Sekunder Koperasi sebaiknya hanya satu yaitu Induk Koperasi, sedangkan Sekunder di daerah jadi cabang dari Induk. Dengan garis komando yang jelas dan terarah seperti itu, birokrasi yang makin simpel akan menghasilkan efisiensi dan kemampuan berkompetisi di pasaran. Semoga.

 

* Penulis adalah Ketua I Induk Koperasi Kredit.

 

Bagikan ke:

One thought on “Pemerintah Awasi dan Bina 20.000 KSP, Akankah Efektif?

  1. I am glad for commenting to make you understand what a awesome discovery my wife’s daughter obtained viewing your web site. She picked up a lot of things, which include what it’s like to have an ideal coaching mindset to get many more quite simply know certain specialized matters. You really did more than readers’ expected results. Thanks for providing those powerful, dependable, revealing and also cool guidance on your topic to Lizeth.

Comments are closed.