Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM Lampaui Rp 7 Triliun

Berbagai kemudahan untuk mengakses pinjaman pembiayaan dana bergulir terus diupayakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Selain tingkat bunga yang terus menurun, jemput mitra ke sejumlah daerah melalui program Walk In Assessment, rescheduling pinjaman bermasalah hingga upaya membuka kantor perwakilan di daerah. Pendek kata, tidak ada alasan bagi LPDB menolak usaha mikro kecil dan koperasi yang datang mengajukan pinjaman, karena lembaga ini memang disediakan untuk menolong akses permodalan mereka.

Memasuki tahun ke 10 sejak didirikan pada 2006, lembaga berstatus Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini sudah menggelontorkan pinjaman pembiayaan mencapai Rp 7,05 triliun rupiah. Jumlah ini relatif kecil jika dibanding dengan total UMKM yang tercatat lebih dari 50 juta unit. Namun demikian kendati baru menyalurkan dana hingga Rp 7,05 triliun LPDB sudah kewalahan menghadapi serbuan proposal pinjaman pembiayaan dari berbagai pelosok Tanah Air. Layaknya setiap pengajuan kredit pembiayaan, pinjaman yang diajukan tentu tidak dengan serta merta dipenuhi LPDB. Ada sejumlah persyaratan yang harus dilewati, antara lain melakukan kunjungan lapangan (on the spot) yang tujuannya menyigi apakah kinerja usaha mitra yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan. Selanjutnya dilakukan analisis yuridis dan opini risiko, sidang komite yang akan menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3). Jika SP3 sudah diterbitkan barulah akad pinjaman pembiayaan dilakukan hingga terjadi proses pencairan. Tetapi tugas LPDB belum selesai karena masih harus dilakukan monitoring evaluasi dan mengawal penggunaan dana pinjaman hingga yang bersangkutan melunasi pinjaman.

 

Sepintas lalu, proses penyaluran pinjaman pembiayaan tersebut tampak mudah. Fakta di lapangan tidaklah demikian. Sejumlah kendala dihadapi antara lain, luasnya bentang operasi LPDB dari Sabang sampai Merauke, sementara kantor pelayanan hanya berada di ibu kota Jakarta. Kendala lainnya, jumlah karyawan yang belum seimbang dengan pelayanan terhadap mitra. Akibatnya, jadwal OTS yang molor, atau mitra usaha yang lalai memenuhi kewajibannya acapkali sulit terawasi.

Upaya menghadapi kendala tersebut, sejak jauh hari LPDB memang sudah menjalin kerja sama dengan lembaga terkait, seperti SKPD pembina koperasi di provinsi, kabupaten dan kota, Kejaksaan, BPK dan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk menghindarkan tingkat kredit bemasalah LPDB menggandeng sejumlah perusahaan penjaminan, yaitu PT Jamkrindo di tingkat pusat dan Jamkrida di daerah. Selain itu, kerja sama yang sifatnya represif dilakukan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terutama dalam memburu mitra usaha bandel yang tidak mau membayar pinjamannya.

Hingga Desember 2015, akumulasi kredit macet LPDB tercatat Rp 263 miliar yang penyelesaiannya ditangani oleh KPKNL di 13  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di berbagai daerah.

monitoring lpdb

Kantor Cabang Mendesak

Keinginan punya kantor perwakilan di sejumlah daerah mengemuka sejak empat tahun lalu. Hal itu lantaran sulitnya mengendalikan dan mengawasi putaran dana bergulir jika LPDB hanya berdomisili tunggal di ibu kota negara. “Salah satu penyebab bandelnya mitra usaha melunasi kewajibannya, karena kami kurang rajin mengontrol mereka. Masalahnya SDM kami terbatas, sementara yang kami harus kontrol dari Sabang sampai Merauke,” kata Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial beberapa waktu lalu kepada pers.

Lantaran kendala monitoring itu LPDB lebih berhati-hati menyalurkan pinjaman pembiayaan. Terlebih setelah Kementerian Keuangan memberikan ultimatum, batas toleransi pinjaman bermasalah atau Non-performing Loan- NPL Badan Layanan Umum ini maksimal 5%. Ibarat maju kena mundur kena, LPDB dihadapkan pada pilihan tak mudah. Disatu sisi menstimulasi KUMKM agar ‘naik kelas’, di sisi lainnya, penetapan NPL disamakan dengan perbankan umum.

Lantaran itu LPDB harus melakukan seleksi ketat terhadap mitra usaha yang mengajukan pinjaman dana bergulir. Seperti ditegaskan Kemas Danial, pihaknya terpaksa menetapkan persyaratan ketat, tidak hanya kinerja usaha yang positif tapi juga harus ada jaminan berupa agunan fisik, karena lembaga ini tidak boleh lagi kebobolan kredit bermasalah.

Dihadapkan dengan kendala monitoring dan pengawasan yang tak mudah diatasi itu, wacana kantor cabang LPDB di daerah belakangan kembali mengemuka. “Kebutuhan LPDB membuka kantor cabang di daerah sudah sangat urgent, apa sulitnya memenuhi permintaan tersebut jika hasilnya memang bermanfaat bagi masyarakat usaha mikro kecil dan koperasi, kata seorang pejabat KPKNL beberapa waktu lalu.

Menyoal kantor cabang yang makin mendesak itu, kepada pers Maret lalu Kemas Danial memberikan clue, bulan ini LPDB bakal punya dua kantor cabang LPDB di daerah, yaitu di Makassar (Sulsel) dan Solo (Jateng). Nantinya akan ada 10 sampai 12 karyawan di tempatkan di dua lokasi tersebut.

Dipilihnya Makassar sebagai lokasi kantor cabang LPDB karena daerah ini merupakan gerbang Kawasan Indonesia Timur dengan fasilitas transportasi lengkap. Selain itu, Makassar juga merupakan daerah penyaluran dana bergulir LPDB dengan tingkat kemacetan cukup tinggi, akumulasi mencapai Rp 100 miliar. Banyak pelaku usaha di Makassar yang gagal menjalankan usahanya sehingga kredit pengembaliannya jadi terhambat, kata Kemas.

Fenomena kegagalan dalam usaha, lanjut dia, merupakan hal yang biasa terjadi. Sehingga LPDB tidak serta merta membunuh atau mematikan usaha yang gagal itu, namun justru memberikan bantuan berupa kemudahan dalam hal pengembalian dana kredit. “Tidak bisa juga dipaksakan langsung mengembalikan keseluruhan, mungkin semampunya dulu. Sebab jika dipaksakan bisa-bisa usahanya justru makin babak belur. Apalagi kondisi ekonomi kita sekarang memang lagi seret, konglomerat aja banyak yang usahanya seret. Tapi saya tegaskan, dana bergilir LPDB ini bersumber dari APBN sehingga harus dikembalikan,” pungkasnya. (Irsyad Muchtar)

Bagikan ke: