Pembiayaan dan Jaminan Sosial  

Mengamankan dana bergulir agar utuh kembali ke kas negara adalah target LPDB dalam menjalin kerja sama dengan pihak terkait. Namun, sasaran akhirnya tetap mengacu pada misi pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) merupakan upaya menejermahkan bahwa LPDB tak melulu mematok pembiayaan dengan sasaran untung, tapi juga ikut memberikan rasa  nyaman dan aman bagi UMKM menjalankan usahanya.

Selain BPJS -TK, pada saat yang sama  juga ditandatangani kerja sama dengan Bank Jabar Banten, dan Kadin Jawa Barat yang berlangsung Jumat, (2/9) di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Keempat instansi sepakat menjalin kerja sama  strategis untuk pembiayaan dan jaminan sosial bagi koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

Nota kesepahaman empat instansi tersebut masing-masing ditandangani oleh Direktur Utama bank BJB Ahmad Irfan, Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial, Direktur Utama BPJS-TK  Agus Susanto dan Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal serta disaksikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dengan adanya kerja sama empat instansi tersebut, pelaku Koperasi dan UMKM, khususnya di Jawa Barat,  mendapat keuntungan ganda, yaitu pembiayaan dan pembinaan usaha serta mendapat jaminan sosial dari  BPJS TK.   Adapun tugas LPDB  menjalankan pola channeling dan executing pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM yang berkolaborasi dengan bank BJB. Sementara  Kadin Jabar  memberikan dorongan serta memotivasi dan memfasilitasi pengembangan usaha.

jamsos

Peran strategis LPDB dalam kerja sama  itu antara lain memberikan fasilitas permodalan dan pembinaan untuk debitur   Koperasi dan UMKM di Jawa Barat serta mewajibkan mereka ikut  program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS-TK.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk KUMKM   sudah selayaknya dilakukan, mengingat pentingnya mereka memiliki rasa aman dan ketenangan dalam melakukan pekerjaannya.  (Ira)

Bagikan ke: