Payung Hukum Tengah Dirampungkan

Selain mengatur tata cara jual-beli online, pemerintah juga bakal memungut pajak dari bisnis yang nilai transaksinya diperkirakan sekitar Rp115 triliunini.

DALAMsatudasawarsa terakhir, bisnis onlinetumbuhdenganmarak. Di sisilain, pertumbuhanitutidak terlepas dari kekhawatiran konsumen.Bagaimanapun,konsumenmemerlukanjaminan keamanan atas transaksi yang dilakukan melalui dunia maya.Khususnyaperlindungandaripraktiktipumenipu.Tentang penipuan yang dilakukan oleh situs e-commerce di Indonesia, Kemenkominfo mengakuimendapat banyak laporan, termasuk dari masyarakat luar negeri.
Dari segi hukum,kitasudahmemilikiKitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, dan PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Sederet aturan itu dinilai belum terlalu spesifik mengatur selukbelukbisnis online. Pemerintah sendiri menyatakan tidak tinggaldiam dalammerespons maraknya praktik e-commerce dan turunannya di Indonesia.
Guna melindungi masyarakat dari penipuan yang dilakukan oleh e-commerce yangtidak jelas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan penyelenggara e-commerce melakukan registrasi. Salah satu syarat dalam registrasi tersebut adalahkeharusan situs e-commerce memakai domain lokal berakhiran .i.
Kewajiban menggunakan domain lokal ini, ujarDirektur E-Business Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Azhar Hasyim,agar pemerintah bisa melakukan pelacakan, pemblokiran, hingga penegakan hukum terhadap situs e-commerce yang bermasalah. Tindakan ini tidak bisa dilakukan pada situs e-commerce dengan domain asing (.com misalnya).Pasalnya, menurut Azhar, pemerintah tidak memiliki data pemilik situs e-commerce Indonesia dengan domain asing.
Peraturan ini,selainmenguntungkankonsumen, juga untuk memberikan manfaatbagipenyelenggara e-commerce itu sendiri.“E-commerce dengan domain Indonesia dan terdaftar akan dipublikasikan oleh Kemenkominfo sebagai situs belanja yang aman,” kataAzhar. Namun, Managing Director and CEO GoIndonesia Yusuf IJ menilai langkah ini akan menghambat pertumbuhan e-commerce di dalam negeri. Selain memberatkan dengan syarat dan biaya untuk mendapatkan domain, penggunaan domain .id juga akan menyulitkan situs e-commerce untuk bersaing di tingkat global.

photo

Perdagangan Online
Pemerintah juga tengah menyiapkan draf rancangan peraturan pemerintah yang mengatur perdagangan online. Kebijakan ini merupakan beleid turunan dari UU No. 7/2014 tentang Perdagangan.MenurutDirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, aturan soal perdagangan online ini dikeluarkan, di antaranya, setelah pemerintah memperhatikan mulai maraknya perdagangan lewat media online belakangan ini.
Perdagangan online ini tak hanya melalui situs-situs belanja online, tapi juga memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. “Kebijakan itu akan mengatur dua pelaku dalam kegiatan transaksi elektronik, yaitu media penyelenggara perdagangan dan pedagangnya,” ujar Srie.Dalam merumuskan aturan tersebut, Kementerian Perdagangan tak bergerak sendiri, melainkan menggandeng sejumlah pemangku kebijakan terkait, seperti instansi pemerintah pusat, pelaku usaha, dan akademisi.
Adapun sejumlah hal pokok yang akan diatur dalam draf beleid itu antara lain mengenai informasi minimum yang harus disampaikan kepada konsumen pada awal penawaran, syarat sah, dan penentuan waktu terjadinya kontrak dagang. Selain itu, aturan ini akan menyebutkan hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam e-commerce, kewajiban penggunaan yang standar, dan sertifikasi sistem elekronik sesuai dengan undang-undang.
Beleid itu juga akan mengatur tata cara serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa perdagangan online. “Yang juga penting, pelaku e-commerce harus terdaftar secara sah di Indonesia,” tutur Srie. Seperti diketahui, UU No. 7/tentang Perdagangan mewajibkan pelaku usaha perdagangan secara elektronik menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. Pelanggaran atas ketentuan itu diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp12 miliar.
Tak hanya mengatur tata cara jual-beli online, pemerintah juga berencana memungut pajak dari bisnis ini. Hal ini tak lepas dari besarnya nilai transaksi dari belanja online di Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai US$10 miliar atau sekitar Rp115 triliun. “Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat potensi peningkatan penerimaan negara dari pajak atas kegiatan e-commerce,”ujar Srie.
Jika semua payung hukum itu telah rampung dan siapditegakkan, maka belanja online dapattumbuhsebagai arena bertransaksi yang menyenangkanbagibanyakkalangan.

Bagikan ke: