Optimalisasi Literasi Masyarakat dan Regulasi untuk Tangkal Investasi Ilegal Berkedok Koperasi

Ilustrasi-Foto: Aliena.id

JAKARTA—Banyaknya oknum yang tak bertanggungjawab memanfaatkan perkembangan teknologi digital membuat praktik investasi ilegal berkedok koperasi belakangan ini cukup marak terjadi.Di sisi lain banyaknya permintaan masyarakat atas jasa keuangan ini.  Iming-iming yang tinggi membuat masyarakat gampang tergiur. 

“Fenomena ini menunjukkan kurangnya literasi masyarakat pada praktik-praktik jasa keuangan, terutama yang memanfaatkan perkembangan teknologi,” ujar Staf Ahli Menteri Kemenkop UKM Rulli Nuryanto dalam Webinar “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal Berkedok Koperasi” di Jakarta, Rabu (14/7/21).

Dikatakannya, masyarakat harus terus menerus didorong memahami risiko menggunakan jasa layanan keuangan, termasuk koperasi, serta mengoptimalisasi literasi pada masyarakat.

Kememkop UKM dalam hal ini  mempercepat pengisian jabatan fungsional koperasi  di provinsi dan kabupaten kota, serta terus menerus melakukan penguatan kerja sama, dengan otoritas pengawas lain, seperti ombusman, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hingga Kepolisian Republik Indonesia.

 Diperlukan Pembentukan Asosiasi KSP Digital

Sementara Ketua Satgas Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan Tongam L Tobing menyatakan berdasarkan Perturan OJK nomor 77 Tahun 2016 Pinjaman Online sebetulnya berfungsi untuk menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, seperti Tokopedia. Jadi bukan pemberi pinjaman.

Saat ini terdapat 125 fintech atau pinjol yang terdaftar, jumlah peminjamnya 65, 309 juta dan pemberi pinjamannya  605 ribu orang dan jumlah dana yang disalurkan Rp207, 07 triliun. Dari data pinjol itu diperlukan masyarakat dan menyengsarakan masyarakat itu adalah pinjol ilegal. Hingga Juni 2021, SWI OJK sudah menghentikan 3.193 pinjol ilegal.  Dilihat dari server kebanyakan berada di luar negeri dan hanya 22% di Indonesia.

SWI OJK bersama 12 lembaga kementerian sudah memblokir 101 aplikasi pinjaman online ilegal yang berkedok sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hingga Mei 2021.

Bahkan Tongam meminta masyarakat untuk melihat playstore dan mengetik koperasi simpan pinjam, maka akan muncul daftar KSP abal-abal.  Persoalannya, sekalipun pihaknya sudah berulangkali menutup  dan memblokir aplikasi-aplikasi ini, tetapi kemajuan teknologi membuat para oknum KSP ilegal ini mudah membuat aplikasi baru.

“Pada praktiknya, oknum-oknum KSP ilegal ini membuat web atau aplikasinya seakan-akan memiliki legalitas dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Bahkan, Ada pula yang mencatut nama dan logo aplikasi KSP yang sudah memiliki izin,” ungkap Tongam.

Dia mengusulkan untuk membuat asosiasi untuk KSP digital, yang bisa mendukung SWI dan Kementerian terkait untuk memberantas KSP ilegal dan membina KSP legal (Van).

Bagikan ke:

2 Comments on “Optimalisasi Literasi Masyarakat dan Regulasi untuk Tangkal Investasi Ilegal Berkedok Koperasi”

  1. Just wish to say your article is as surprising. The clearness for your put up is just cool and
    i can think you are a professional in this subject. Well together with your permission let
    me to grab your RSS feed to stay up to date with impending post.

    Thanks one million and please keep up the enjoyable work.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *