Ongkos

Gempita pendaftaran cagub/cawagub DKI memang seronok. Maklum, di sini domisili resmi kantor pusat semua parpol. Ini ibukota RI. Daerah khusus seluas 661,5 km² dengan APBD Rp67,1 triliun pada 2016. Sebanyak 7,4 juta dari 10 jutaan populasinya punya hak pilih; plus-minus pemutakhiran final/18 Agustus-6 Januari. Magnitude Pilkada DKI melebihi 100 Pilkada mana pun (7 provinsi, 76 kabupaten, 18 kota) yang berlangsung serentak, 15 Februari 2017.

Suka tak suka, puas tak puas, tiga pasang kandidat resmi terdaftar. Ketiganya diumumkan last minute. Rekomendasi tersebut 100% antiklimaks. Hambar kejutan, kecuali lenyapnya nama-nama yang (semula) diharapkan publik. Mencermati para ‘kreator’ penggerak ketiga jagoan yang berlaga di gelanggang berbiaya Rp478 miliar itu, Pilkada DKI serasa Pilpres.

Menguapnya nama-nama yang diprediksi kompetitif (YIM/RR) dengan gubernur-isi-ulang niradab tak terjadi sekonyong-konyong. Ada soal egoisme kerdil elit partai; di samping implikasi penampakan Sugianto Kusuma/Aguan di Istana. Padahal, Godfather geng sembilan naga ini berstatus tahanan/dicekal KPK. Apa pasal diundang Presiden? Jauh-jauh hari, Tan Malaka (1897-1949) telah mengingatkan, “Tuan rumah takkan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya.”

Benarkah itu berkaitan atau cuma dikait-kaitkan. Bos Agung Sedayu Group dan kubu Istana niscaya menyangkal. Tapi di balik ‘tontonan’ ilegal itu ada deal besar, yang belakangan bocor juga. Disebut-sebut mahar politik petahana angka nolnya 12 digit, plus sekian blok reklamasi. Agar tak ada dusta di antara kita, KPK wajib mengusut rumor serius ini. Toh jumlahnya jutaan kali kasus recehan Rp100 juta hasil OTT Irman Gusman/Ketua DPD RI.

Di era Pilkada, kandidat (usungan parpol) hampir musykil ‘jadi’ jika hanya punya pilar bagus dari aspek modalitas politik dan modalitas sosial. Tanpa modalitas finansial yang memadai, minimal setara dengan budget incumbent, sebaiknya urungkan mimpi memenangi pertempuran. Untuk yang namanya ‘sosialisasi’, rata-rata pemenang mencuri start 1 tahun—Silakan hitung berapa harus mengalokasikan dana untuk publikasi media cetak/personal maupun media luar ruang.

Mau contoh konkret? Pilkada Babel 2012. Pemilih di kotak suara cuma 510.000, terkonsentrasi di dua pulau besar. Pesertanya 5 pasangan. Petahana hanya menang tipis (18.366 suara) dari runner up. Untuk kontestasi 5 tahunan tersebut, sang incumbent menguras dana tak kurang dari Rp62 miliar—tentu saja mencakup political cost dan money politics. Padahal, popularitasnya bukan main: Bupati se-Bangka (di era Sumbagsel), Bupati Bangka Induk (2 periode), laksamana madya.

Di tengah mainstream pragmatisme stakeholders yang kian tak terbendung, makin musykil rakyat memperoleh kepala daerah sekaliber Muhammad Zainul Majdi/Gubernur NTB atau Nurdin Abdullah/Bupati Bantaeng, satu-satunya bupati yang guru besar di negeri ini.●

Salam,

Irsyad Muchtar

Bagikan ke: