OJK : Pengumpulan Dana Pandawa Group Depok Ilegal

Masyarakat Depok dan sekitarnya diminta waspada terhadap pengumpulan dana atas nama Pandawa Group. Pasalnya, sudah ada keputusan OJK yang menghentikan aktivitas lembaga tersebut.

pandawa-group

Setelah dipantau cukup lama, akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas pengumpulan dana oleh KSP Pandawa Group di Depok Jawa Barat. Alasannya, kegiatan Pandawa Group dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar Undang-undang  Perbankan.

“Satgas Waspada Investasi telah memanggil pimpinan Pandawa Group Salman Nuryanto dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing.

Dalam rapat tersebut, Satgas Waspada Investasi memutuskan empat hal. Pertama, menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan/atau Pandawa Group terhitung sejak 11 November 2016.

Kedua, menyatakan segala kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group adalah ilegal. Ketiga, memerintahkan kepada Salman Nuryanto dan KSP Pandawa Mandiri Group untuk tidak menggunakan nama Pandawa Group dalam kegiatan menghimpun dana masyarakat dan mengganti papan nama dan segala yang berkaitan dengan Pandawa Group menjadi KSP Pandawa Mandiri Group.

Ketiga, meminta Salman Nuryanto melanjutkan pembenahan KSP Pandawa Mandiri Group sehingga memenuhi ketentuan tentang perkoperasian. (drajat).

 

Tindak Lanjut Keputusan Satgas Waspada Investasi:

  1. Salman Nuryanto dan KSP Pandawa Mandiri Group melaksanakan keputusan rapat Satgas Waspada Investasi tersebut.
  2. Kementerian Koperasi dan UKM melanjutkan pembinaan terhadap KSP Pandawa Mandiri Group sehingga KSP tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perkoperasian.
  3. OJK melaksanakan sosialisasi kepada KSP Pandawa Mandiri Group terkait tata cara pendirian lembaga jasa keuangan.
  4. Apabila masih terdapat kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan/atau Pandawa Group tanpa izin, OJK dan Bareskrim Polri akan melakukan penyidikan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 46 UU Perbankan mengenai larangan penghimpunan dana tanpa izin atau bank gelap dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp200 miliar.

Sumber : OJK, 2016.

Bagikan ke: