Naiknya Suku Bunga Acuan BI Menggerus Daya Beli Masyarakat

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Kenaikan suku bunga berdampak ke berbagai sektor dan melemahkan kemampuan masyarakat bertransaksi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, naiknya suku bunga acuan BI sebanyak 50 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga dengan pelemahan pertumbuhan sebesar 0,5 hingga 0,75 persen pada tahun 2022, jika dibandingkan skenario tanpa naiknya bunga acuan.

“Pertumbuhan ekonomi juga berisiko alami tekanan bersumber dari gangguan pada realisasi investasi. Ini karena naiknya cost of fund dan tekanan pada konsumsi kelas menengah,” kata Bhima melalui keterangan tertulis, Jumat (30/9/2022).

Untuk menjaga dampak kenaikan suku bunga acuan BI, Bhima berharap pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan penyesuaian. 

Seperti, sebut dia, menaikan bantuan subsidi uang muka perumahan dan juga menaikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun dari anggaran saat ini yang sebesar Rp 21,5 triliun.

Bantuan FLPP ini menurutnya, akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah ditengah naiknya bunga acuan. 

Selanjutnya Bhima juga menyarankan agar pemerintah menurunkan tarif bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 2 persen. “Karena bunga saat ini sebesar 5 persen sangat memberatkan, terlebih untuk kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” ujarnya.

Begitu juga tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disarankan turun menjadi 8 persen dari yang saat ini sebesar 11 persen.

Penurunan tarif PPN ini menurutnya, akan membantu meringankan beban mulai dari masyarakat kelas bawah miskin dan rentan hingga masyarakat kelas menengah.

“Karena kebijakan tarif PPN menyasar ke semua masyarakat. PPN juga bisa mengurangi harga konsumen dan dampak inflasi,” imbuhnya.

Terkait pemberian sejumlah bantuan dan intensif yang akan diberikan tahun depan, Bhima menekankan harus dipertimbangkan dengan baik, mengutamakan target sasaran yang lebih segmented mengingat kebutuhan fiskal saat ini terbatas.

Misalnya, sebut dia, pada sektor-sektor usaha yang mengalami tekanan daya belinya seperti di sektor ritel, makanan dan minuman, elektronik, dan properti. Begitu juga bantuan untuk sektor UMKM dan padat karya.

Lebih lanjut Bhima menegaskan bantuan subsidi upah (BSU) perlu lebih di perluas lagi dan tidak hanya menyasar pada kelompok kerja formal. Target sasarannya diperlebar hingga penerima gaji di bawah Rp 5 juta. 

“Idealnya BSU diberikan sebesar Rp1 juta per bulan kepada satu penerima, jika pemerintah ingin memberikan bantuan kepada masyarakat kelas menengah agar daya beli mereka tetap terjaga,” kata Bhima.

Selain itu, lanjutnya, pekerja informal juga banyak belum mendapatkan BSU. Ini karena mereka bukan pekerja upahan atau dibayar per bulan. Seperti pekerja dengan upah harian, buruh bangunan. 

“Mereka tidak mempunyai BPJS ketenagakerjaan. Mereka harus dimasukan kedalam target penerima BSU,” tambahnya.

 Bhima juga menyarankan agar defisit anggaran tahun depan diperlebar lagi untuk menjaga stimulus ekonomi melalui perlindungan sosial dan bantuan UMKM.

Namun menurutnya, dengan catatan bukan diperlebar untuk belanja mega proyek dan beban birokrasi.

Bagikan ke: