Naikkan Harga Pertalite Berpotensi Menggerek Inflasi Pangan

Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Direktur Institute for Demographic and Proverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menilai menaikkan harga Pertalite merupakan kebijakan berisiko tinggi, karena inflasi tercatat Juli 2022 menembus 4,45 persen. Angkat itu sudah di atas target pemerintah sebesar 3-4,5 persen.

“Jadi, meskipun alasan subsidi membengkak, tapi kenaikan Pertalite akan menambah tekanan ke inflasi. Saat ini, inflasi kita ada di angka 4,49 persen. Dikhawatirkan juga berdampak ke inflasi pangan yang kini tembus 11 persen,” ungkap Yusuf, saat dihubungi, Senin (22/8/2022).

Dibandingkan menaikkan harga Pertalite, Yusuf menyarankan pemerintah melakukan pembatasan konsumsi BBM ini. Apalagi peluang kebijakan membatasi itu hanya untuk kelompok miskin, sangat terbuka dan teknologinya banyak tersedia.

Sayangnya kebijakan justru pembatasan Pertalite dengan cara menyulitkan kelompok miskin, yaitu melalui aplikasi MyPertamina. Padahal alternatif cara pembatasan Pertalite bagi kelompok miskin banyak tersedia. “Agar tepat sasaran, pembatasan Pertalite itu tidak berbasis aplikasi yang mengharuskan proses pendaftaran dan verifikasi, menuntut kepemilikan gadget, aplikasi dan pulsa,”jelasnya.

Menurutnya, alternatif yang lebih baik basisnya adalah kendaraan bermotor. Misalnya yang ditetapkan yang berhak membeli Pertalite adalah sepeda motor dan mobil angkutan umum dan niaga. Kendaraan tahun berapa juga diterakan, berikut kapasitas mesin dan lainnya.

Untuk sepeda motor dan mobil yang memenuhi kriteria, dapat dipasang alat pantau konsumsi Pertalite seperti teknologi RFID (Radio Frequency Identification). “Penyaluran Pertaliter berbasis kendaraan motor lebih tepat sasaran dibandingkan aplikasi di gadget,” kata Yusuf.

Terkait pernyataan pemerintah perbandingan harga BBM Indonesia dengan negara lain. Ia mengatakan, perbandingan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa melihat daya beli masyarakat.

Apalagi sekarang ini daya beli masyarakat Indonesia turun, maka selayaknya negara mendorong harga kebutuhan rendah, seperti Pertalite.”Persoalannya bukan paling murah atau tidak murah, tantangan kita adalah bagaimana mengendalikan inflasi yang melonjak. Jadi menaikkan harga Pertalite adalah berisiko tinggi,” pungkasnya. (s1).

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.