Minyakdi Bumi Kita, tapi Bukan Milik Kita

Control oil and you control nations. control food and you control the people (Henry Kissinger). Tampaknya, agenda neokapitalis semacam ini tak kelewat disadari—atau para penyelenggara negara di negeri berpenduduk keempat terbesar sejagad raya ini bersikap kura-kura dalam perahu…

Ibarat nasi yang telanjur jadi bubur, mau dibilang apalagi. Cadangan minyak Indonesia ditaksir tersisa sekitar 3,7 miliar barel. Malangnya, hampir 90% cadangan tersebut justru dikelola oleh perusahaan asing, seperti Chevron, BP, Conoco Phillips. Hanya 10% yang dikuasai Pertamina,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Wianda Pusponegoro, dalam sebuah diskusi Publik. Dari 90% cadangan minyak milik Indonesia saat ini, memang ada yang dikelola perusahaan nasional seperti PGN dan Medco Energi, tapi porsinya kecil.

Di atas fakta separah itu, Pertamina menyebut ambisinya menjadi perusahaan kelas dunia pada 2025.“Pertamina ingin jadi global champion bisa kelola lebih besar sumber migas, ingin kelola cadangan lebih besar. Di mata internasional ingin diakui dan bisa akuisisi blok-blok migas besar. Saat ini, bentuk dukungan pemerintahberupa keluarnya Permen ESDM No. 15/2015, blok-blok yang akan habis masa berlakunya ingin dominan dikelola Pertamina sebagai manajer operasi (operator),” ujarnya.

Argumen atas hasrat muluk perseroan plat merahitu, “Pada 2014, kita berkontribusi Rp9 triliun dividen. Kami ingin jadi instrumen utama dari pemerintah. Selama57 tahun kita distribusikan BBM terutama PSO (subsidi). Pertamina memiliki 109 terminal BBM di seluruh Indonesia.Tercatat65 dari 140-an kapal milik Pertamina dikelola untuk menstribusikan BBM,” ujarnya.

Sejatinya, tak sedikit kalangan membenarkan kedaulatan negara dan berbangsa dalam sektor energi kini berada di titik kritis. Pemerintah diingatkan untuk mulai mengelola potensi kekayaan alam sendiri.”Kekayaan alam kita sudah sampai pada titik lampu kuning,” ujar tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif. Pemerintah saat ini harus tegas dalam mengatur energi. “Sebab, hidup matinya bangsa kita bergantung kepada bagaimana berpolitik secara tepat dan bijak,” ujar BuyaSyafii.

Peyamun sumber daya alam Indonesia berasal dari bangsa asing dan agen domestik. Agen domestik, katanya, adalah orang Indonesia bermental pragmatis serta tidak lagi memiliki visi dan misi keindoinesiaan, kebangsaan, dan keadilan. “Jika tidak ada tindakan radikal dari pemerintah untuk memberantas asing dan oknum bangsa, Indonesia di kemudian hari akan gelap. Oknum itu adalah anak bangsa yang tuna moral dan tuna fisik”.

pertamina

Penetrasi Neokapitalisme

            Di balik fakta sumber daya alam kita yang kini hanya atas nama tapi bukan milik kita lagi sebetulnya berlangsung proses yang lebih destruktif. Sejak reformasi, agency asing masuk ke Indonesia melalui lembaga-lembaga negara, MNC & NGO’s. Penetrasi neokolonialisme masuk melalui slogan “demokrasi, HAM & lingkungan hidup” untuk menjajah Indonesia dengan cara membuka national security (pertahanan & keamanan) untuk menjarah national resources (sumber daya alam) sehingga dapat mengendalikan national interest (kepentingan national) Indonesia.

Dalam era globalisasi, national security merupakan eksistensi bahkan penentuan masa depan sebuah negara. Hal itu sepenuhnya ditentukan oleh ketersediaan food & energy yang berada di dalam yurisdiksi teritorial. Diseluruh negara-negara maju, national security, national resources & national interest secara fisik dijaga oleh milter dan secara nonfisik dijaga oleh intelijen. Semua sendi-sendi strategis inilah penentu kualitas kedaulatan bangsa.

Asing melumpuhkan Indonesia secara sistematis, diawali dengan melumpuhkan national security Indonesia. Tanggal 1 April 1999, TNI dipisahkan dari Polri; dilanjutkan dengan melumpuhkan sistem pertahanan melalui Keppres No. 38/2000 yang dikeluarkan Gusdur tentang pembubaran Bakorstranas  dan penghapusan Litsus. Tahun 2000, Presiden Gusdur memerintahkan seluruh aparat intelijen masuk kedalam Lembaga Intelijen Negara (LIN) dibawah Departemen Pertahanan. Januari 2001, Gus Dur secara resmi mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) Keputusan ini diperkuat oleh Megawati dengan Instruksi Presiden No. 5/2002.

Langkah selanjutnya dilakukan liberalisasi dihampir seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perubahan konstitusi. Makalahirlah UU dan peraturan yang membuat organisasi maupun individu termasuk sindikat dan mafia bebas masuk ke Indonesia tanpa filter. Dalam dunia intelijen, wilayah Indonesia menjadi teritori tak bertuan, yang lebih dikenal sebagai “an empty space”.

Carut marut di sektor migas akibat revisi UU Migas berpangkal dari terbitnya UU Migas No.22/2001. Adalah Purnomo Yusgiantoro yang menyarankan, “Kalau UU tidak direvisi, investasi takakan meningkat”. Nyatanya apa? Investasi tak kunjung meningkat dan produksi pun anjlok secara berkelanjutan. Dengan revisi UU Migas No. 22/2001 menggantikan UU Migas No. 8/1971 diubaholeh SBY, Kuntoro Mangkusubroto dan Purnomo Yusgiantoro, di era Yudhoyono itu, harga minyak yang saat ini dipakai menggunakan mekanisme pasar.

Alhasil, kini, pengelolaan perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Silakan kritisi secara konstruktif persoalan komoditas apapun, muaranya takkan beranjak dari persoalan konstitusi, UU, atau peraturan. Logis saja jika selanjutnya pasar-lah (pengusaha/sindikat) yang mengatur negara. Akibatnya,food & energy tergantung impor. Jatidiri kedaulatan NKRI jadi tak independen, terkooptasi tanpa posisi tawar, bahkan secara sungguh-sungguh patut dipertanyakan.

Bagikan ke: