Menyamakan persepsi kredit macet LPDB

Kapan penagihan dana bergulir dinyatakan macet? Persepsinya di antara instansi pemerintahan ternyata masih belum kompak. Konstruksi dana stimulus untuk UKM ini juga unik, Murni pinjaman namun tanpa perjanjian kredit.

Hanya tiga bulan sejak kucuran dana bergulir berhenti sementara, permintaannya terus melonjak. Ribuan proposal pengajuan pinjaman pembiayaan yang ditujukan ke badan layanan umum ini terus berdatangan. Sementara, hingga Mei lalu, jumlah dana bergulir yang sudah mengucur mencapai Rp 516 miliar atau sekitar 22% dari pagu pembiayaan sebesar Rp 2,35 triliun tahun 2015.

Mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya, tahun ini LPDB lebih selektif menyalurkan pinjaman agar beban piutang bermasalah alias kredit macet tidak semakin membengkak.

Tingginya angka kredit macet bisa dimaklumi lantaran masih kental persepsi mitra usaha lembaga ini, yaitu kalangan koperasi dan UMKM yang beranggapan dana bergulir adalah hibah.

Karenanya, guna menekan angka kredit macet tersebut LPDB, menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan seperti Kejaksaan, Polri, KPK, dan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL). Harapan kepada KPKLN yang merupakan perangkat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan agaknya lebih besar lantaran instansi ini bisa menagih langsung terhadap mitra usaha LPDB bermasalah.

Masalahnya, kriteria kredit macet versi LPDB hingga kini belum belum seragam dengan KPKLN sehingga penyelesaian di lapangan juga cenderung molor.

gujati 59

Guna menyamakan persepsi tentang kredit macet, kedua instansi tersebut menggelar Rapat Koordinasi selama dua hari akhir Mei lalu di Surabaya. Rakor yang dihadiri sebanyak100 orang dari unsur KPKLN dan kepala dinas yang membidangi koperasi dari sejumlah provinsi itu merekomendasikan agar kriteria kredit macet LPDB dipertegas. “Dana bergulir ini murni pinjaman namun tidak ada perjanjian kreditnya sehingga kami sering ragu bertindak tegas terhadap mitra usaha bermasalah, karena bukti pinjamannya hanya kwitansi saja,” kata Kepala Wilayah DJKN Sumatera Utara, Hadi Purnomo. Kesulitan lain, sambungnya, tiadanya aset tetap dari para mitra yang seyogyanya bisa disita sebagai barang jaminan.

Sejumlah Kanwil DJKN yang hadir dalam Rakor titu berharap pemerintah mengijinkan LPDB membuka cabangnya di daerah. Dengan tenaga SDM terbatas sementara jangkauan layanan dari Sabang hingga Merauke yang begitu luas, memang sulit bagi LPDB menjaga kinerjanya.

Bagikan ke: