Menkop dan UKM AAGN Puspayoga: LPDB, Lembaga Keuangan Alternatif bagi KUMKM

Sering kali dikatakan bahwa ketersediaan modal bukan satu-satunya faktor yang mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Namun, faktanya ketersediaan modal yang cepat, dan mudah dijangkau, masih merupakan kebutuhan vital bagi pelaku usaha kecil.

Celakanya, sejumlah lembaga keuangan yang diharapkan dapat memecahkan kebuntuan permodalan bagi kalangan KUMKM tersebut justru lebih banyak menutup rapat akses pembiayaannya lantaran kebanyakan usaha mikro, kecil dan koperasi dinilai tidak layak perbankan. Akibatnya terdapat gap yang cukup besar dalam akses kesumber pembiayaan oleh koperasi dan usaha mikro, kecil. Di tengah kebuntuan akses permodalan terhadap KUMKM itulah LPDB lahir sembilan tahun lalu, tepatnya 18 Agustus 2006. Pemerintah memutuskan untuk membentuk Lembaga berstatus Badan Layanan Umum ini sebagai lembaga keuangan alternatif yang fleksibel dan dapat melayani permodalan sesuai kebutuhan KUMKM.
Dengan demikian, sesungguhnya kelahiran LPDB digagas oleh keinginan yang luhur untuk menciptakan akses ekonomi kepada siapapun terutama  usahawan  mikro kecil dan koperasi. Cita-cita lideal dan luhur itu harus tetap dipertahankan karena outputnya  tidak hanya menyelamatkan perekonomian rakyat tetapi juga berdampak pada upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga kembali menegaskan urgensi LPDB-KUMKM dalam konteks pengembangan KUMKM di Indonesia. Dalam usianya yang memasuki tahun ke sembilan ini, LPDB-KUMKM diminta tetap konsisten dan professional menjalankan misi yang ditugaskan pemerintah dalam menumbuhkembangkan wirausaha. “LPDB-KUMKM dilahirkan dengan niat pemerintah yang sungguh suci guna membantu
tumbuh kembangnya KUMKM melalui perkuatan permodalan.

gdg

Mari kita jaga niat suci itu, dengan ikhlas dan amanah, dengan demikian, saya yakin ke depan koperasi dan UMKM akan semakin tumbuh dan berkembang,’ tegas Puspayoga dalam peringatan Ultah LPDB-KUMKM, di Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Kendati tidak di setting sebagai lembaga pembiayaan yang harus mendulang profit, namun LPDB diingatkan untuk tidak rugi dan menjalankan usahanya dengan SDM yang profesional. Karenanya, pesan Menkop lagi,  tantangan yang harus dihadapi, adalah terkait Standard Operating Procedure (SOP) Penyaluran, yang pada akhirnya berdampak hukum terhadap SDM dan Manajemen LPDB-KUMKM. Kemenkop dan UKM  juga telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas mekanisme penyalurannya, sehingga ke depan dapat berkinerja lebih baik lagi dan tidak mengalami permasalahan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengatasi kendala di lapangan, di mana sebaran KUMKM secara nasional  begitu luas sampai kepelosok tanah air, sedangkan LPDB-KUMKM hanya berada di Jakarta, Menkop memang belum menyarankan pembukaan
perwakilan di daerah. Untuk tahap awal ini dia menyarankan LPDB berkoordinasi secara intensif dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah. Hal itu, sangat penting, dan dapat memperkecil risiko. Lantaran itu, Puspayoga meminta  LPDB-KUMKM dan Dinas wajib saling membagi peran dan tanggungjawab dalam mencapai sasaran penyalurannya. Antara lain, misalnya Dinas menseleksi koperasi yang akan memperoleh pinjaman/ pembiayaan, sedangkan LPDB-KUMKM memutus kredit dan menyediakan dana bergulir, serta memonitor pengembaliannya. Apapun alasannya Dinas Koperasi dan UKM yang akan lebih tahu kondisi koperasi di masing-masing wilayahnya. Walaupun tetap keputusan akhir kredit tetap menjadi kewenangan LPDB-KUMKM, namun  referensi Dinas patut jadi pertimbangan dalam pemutusan pemberian pinjaman. Dalam rentang sembilan tahun, LPDB-KUMKM telah berhasil menyalurkan pinjaman pembiayaan sebesar Rp.6,04 Triliun, kepada 3.944 mitra Koperasi dan UMKM. Sedangkan realisasi pendapatan yang telah diperoleh sampai dengan saat ini sebesar Rp.796,01 Miliar.

Selain itu, pencapaian yang telah diraih antara lain, mempertahankan implementasi ISO 9001:2008 sejak tahun 2011 sampai
dengan saat ini, peringkat 12 Besar Survey Integritas Pelayanan Publik oleh KPK (Tahun 2012), Predikat BLU terbaik dari Kementerian Keuangan (Tahun 2012), dan Predikat AA-Baik, dalam penilaian Kinerja BLU (tahun 2013) Dengan sejumlah prestasi tersebut, kinerja LPDB-KUMKM tentunya semakin positif di mata publik. Namun dari sisi operasional masih terdapat sejumlah kendala yang cukup sulit.

Seperti diungkapkan Direktur Utama LPDB-KUMKM  Kemas Danial, tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain tidak memiliki kantor perwakilan di daerah, jumlah SDM yang tidak sebanding dengan luas layanan yang diberikan, dan kurang jelasnya perlindungan hukum bagi direksi dan karyawan LPDB terkait dengan proses penyaluran pinjaman pembiayaan  LPDBKUMKM seperti diakui Kemas, bukan lembaga pembiayaan bagi KUMKM yang paling baik, tetapi menurutnya lembaga ini cukup fleksibel sebagai Badan Layanan Umum, sehingga dapat memenuhi pembiayaan sesuai kebutuhan Koperasi dan UMKM

Bagikan ke: