MEMBANGUN DARI PINGGIRAN

Sahihnya penyaluran dana bergulir  memang untuk kalangan pelaku usaha kecil, apalagi jika menyasar pelosok daerah ayng jauh dari jangkauan kota besar.

umkm-1

Dapat menyalurkan dana bergulir merata ke pelosok Tanah Air merupakan target besar LPDB. Itu sebabnya lembaga ini menjalin kerja sama dengan instansi terkait di daerah.  Langkah menyasar kawasan remote itu, Senen (21/11) diwujudkan melalui

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Kemas Danial menilai upaya tersebut sangat tepat, terlebih kawasan transmigrasi mempunyai KUKM binaan yang butuh modal dan juga butuh pasar.

Kemas mengatakan strategic partner sangat diperlukan khususnya untuk menyasar daerah tertinggal. Selanjutnya setelah kerja sama ini LPDB akan memberikan bantuan perkuatan modal bagi pelaku KUKM di daerah tersebut sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. KUKM yang akan mendapat bantuan modal tersebut, kata Kemas, adalah berdasarkan hasil rekomendasi dari Kemendes dan PDTT.

Kerja sama ini diharapkan dapat menggairahkan semangat kerja pelaku KUKM sehingga ekonomi di daerah bisa tumbuh lebih cepat. Dengan demikian kemiskinan dapat diatasi dan angka pengangguran dapat ditekan. Hal ini  sejalan dengan upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan meningkat jadi 5,1% pada 2017. “Apabila kita ingin pertahankan, KUKM inilah yang akan jadi ujung tombak ekonomi Indonesia ke depan, bukan konglomerat ,” tukas Kemas.

 

POTENSI BESAR

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes dan PDTT Roosari Tyas Wardani mengungkapkan semangat pelaku UKM di daerah transmigrasi sangat besar, namun belum didukung perkuatan modal. Untuk itu kerja sama dengan LPDB ini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi, apalagi bunga kredit bank sangat tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pelaku UKM. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberi manfaat untuk peningkatan ekonomi di kawasan transmigrasi.

Saat ini terdapat 621 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, namun ada 214 kawasan perlu perhatian pemerintah karena pengembangan ekonominya melambat. Sedangkan 104 daerah transmigrasi sudah menjadi daerah kabupaten sendiri, serta 2 menjadi ibu kota provinsi, yakni Mamuju, Provinsi Sulbar dan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

Roosari mengatakan potensi UKM di kawasan transmigrasi sangat besar, tetapi modal dan sumber daya manusia menjadi kendala. Bantuan modal dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas SDM dengan melibatkan lembaga terkait. “Kapasitas SDM-nya belum merata maka perlu tata kelola khususnya pendanaan harus dipertanggungjawabkan secara baik sehingga perlu ada peningkatan pelatihan,” katanya.

Pada prinsipnya daerah transmigrasi dibangun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat petumbuhan ekonomi di daerah dan menjalin persatuan dan kesatuan. Maka sejak digulirkan pada 70 tahun silam pengembangan daerah transmigrasi terus menjadi perhatian pemerintah. (Ira)

Bagikan ke: