Membaca Demokrasi Ekonomi Lewat Pasar Tradisional

Pikiran besar, mendasar dan konstruktif Mohammad Hatta di bidang ekonomi memang tertuang dalam konstitusi negeri ini. Dalam implementasi tujuh dekade kehidupan berbangsa, realitas berbicara sendiri tentang pencapaian yang jauh panggang dari api. Mengelak dari kedigdayaan perangkap liberalisasi global itu sungguh sulit.

 

Rakyat berdaulat, rakyat tidak lagi ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya. Mereka menjadi penentu atas nama masa depannya sendiri melalui mandat yang mereka berikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.Begitupandangan Bung Hatta yang dirujukYudi Latif dalam buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Gramedia, 2011).

Mencermati demokrasi itu tidak melulu demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. MenurutBung Hatta, salah seorang founding father Indonesia, “Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Karenanya, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia,” papardwitunggalitulebihjauh.

Hatta menolak mengikuti demokrasi liberal sebagaimana berkembang di Barat. Demokrasi ala Barat yang dipancangkan melalui revolusi Prancis pada abad ke-18 membawa masyarakat Prancis pada demokrasi politik ansich.Pada level tertentu,demokrasisemacaminihanya menguntungkan masyarakat borjuasi dan menepikan masyarakat jelata.

Demokrasi liberal, padahemat Bung Hatta, tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya perikemanusiaan dan keadilan sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, Mohammad Hatta menghendaki karakter utama demokrasi ekonomi Indonesia terletak pada tiadanya watak individualistik dan liberalistik dari jiwa perekonomian Indonesia.

Secara makro, hal ini diterjemahkan dengan menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional serta diikutsertakannya semua pihak yang memiliki kepentingan dalam lapangan koperasi, termasuk para pekerja dan konsumen koperasi untuk turut bergabung menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, pelembagaan kedaulatan ekonomi rakyat sebagai wujud demokrasi ekonomi dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang atau individu, hanya bisa diwujudkan dengan menyusun perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pemikiran Bung Hatta dan para pendiri bangsa telah tertuang ke dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 33. Ayat (1) pasal 33, menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (3), menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hubungan ini, sesuai dengan konstituasi, hadir peran negara dalam rangka menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi di Indonesia.

 

Pasar Tradisional, Cermin Demokrasi Ekonomi

Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, apakah cita-cita demokrasi ekonomi sebagaimana dipikirkan Bung Hatta dan kawan-kawan dan sudah tercantum dalam UUD 1945 itu sudah terwujud? Untuk menjawab hal ini, kita mesti melihat penerapan demokrasi ekonomi dalam wujud real yang benar-benar memihak kepada kepentingan rakyat pada umumnya, bukan individu, atau orang per orang itu dalam proses pembangunan.

Sudahkah masyarakat Indonesia, khususnya ekonomi kelas bawah, mendapat perhatian sungguh-sungguh? Di bidang ekonomi, khususnya di bidang pendapatan masyarakat ekonomi kelas bawah, tidakkah keadaan mereka malah semakin terpuruk karena kalah bersaing dengan para kapitalis tatkala berkiprah di bidang usaha kecil, misalnya, sebagai pedagang pasar tradisional?

Salah satu wahana ekonomi kerakyatan yang akrab dengan masyarakat adalah pasar tradisional. Pasar tradisional sudah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat kecil. Tetapi pasar tradisional yang dulu dibanggakan bahkan belakangan acap dikunjungi para kandidat presiden dan kepala daerah untuk menebar janji demi meraup suara pemilih, kini mulai ditinggalkan oleh para pembeli. Masyarakat mulai beralih ke pasar modern, seperti mini market dan supermarket. Alasan yang paling masuk akal adalah bahwa pasar tradisional pada umumnya belum banyak bergeser dari kesan bau, jorok, becek, dan predikat lain sejenis itu. Sementara, pasar modern dirasa lebih nyaman, bersih, dan bergengsi. Kondisi pasar tradisional seperti itu mulai mengurangi minat orang berbelanja ke situ, kemudian beralih ke pasar modern yang lebih memiliki daya pikat.

Jika negara yang diwakili oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam hal ini tidak menghendaki pasar tradisionalhidup merana, maka sudah waktunya untuk lebih gencar melakukan pembenahan/revitalisasi. Upaya-upaya pemerintah yang sudah menunjukkan perhatian terhadap pasar tradisional seperti membuat pasar percontohan dan pembenahan lainnya mesti lebih diperkuat sehingga pasar tradisional bisa terjaga eksistensinya ke depan.

Eksistensi pasar tradisional sangat didambakan oleh lebih dari 12,6 juta pedagang yang tercakup ke dalam 13.450 unit pasar, karena di sanalah kehidupan mereka bergantung. Di pasar tradisional itu mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Jika pasar tradisional dibiarkan hidup seperti kerakap tumbuh di batu dan berangsur-angsur kolaps, akan dibawa ke mana 12,6 juta rakyat Indonesia yang selama ini menggantungkan hidupnya di situ dan bagaimana pula dengan keluarga mereka?

Eksistensi pasar tradisional menjadi cermin pelaksanaan demokrasi ekonomi di negeri ini. Semoga pemikiran adiluhung yang telah diwariskan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa ini dapat diwujudkan secara nyata di bumi Indonesia.

adi sasono

Masa Depan KedaulatanEkonomi

Kemajuan teknologi informasi di era ini, membuat batas dimensi ruang dan waktu semakin tipis. Hubungan antarnegara pun menjadi semakin terbuka. Salah satunya contohnya, pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN China free Trade Agreement (ACFTA) akan mengurangi makna kebebasan pemerintah dalam kebijakan publik.

Rontoknya ekonomi Indonesia secara tiba-tiba beberapa tahun lalu yang mengakibatkan krisis berkepanjangan. Krisis tersebut menjadikan bangsa kita, yang dahulu dikenal sebagai MacanAsia, terpaksa bergantung pada pihak asing. Kedaulatan di dalam menentukan kebijakan ekonomi dan politikdengansendirinyatergadai. Padahal, bangsa yang hidupnya bergantung dan terdikte pihak asing hamper tak mungkin menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

AdiSasono, mantan Menteri Koperasi RI, mengingatkan pesan Bung Hatta. MenurutBapak Koperasiitu, agar menjadi tuan di negeri sendiri, kedaulatan nasional harus diperjuangkan karena kedaulatan nasional tidak jatuh dari langit.Kontekskekiniannya, “Dalam arus globalisasi sekarang,”ujarAdi, “bila kita tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman, kita akan mati.

Duniaberhadapandengantiga kondisi. Pertama, pola dominasi kegiatan agraris praindustri, kedua adanya budaya produksi dan pendidikan masal yang berskala raksasa, dan ketiga berkembangnya masyarakat informasi. Tiga faktor itu memunculkan tatanan baru global yang menuntut kesadaran baru”.

Era kemajuan teknologi informasi (TI) yang mengglobal kian mengaburkan batas-batas yang membedakan bisnis, media, dan pendidikan. Teknologi informasi mendorong pemaknaan ulang perdagangan. Teknologi memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah terjangkau, memiliki potensi untuk mendorong pembangunan masyarakat yang demokratis.

Dampak positif kemajuan TI, posisi kolektifrakyat yang berdaulatbertambahkuat. Ekonomi kerakyatan dapat berkembang lebih cepat. Masyarakat lebih mudah memiliki alat-alat yang membantu pengembangan usaha mereka, dan menikmati hasilnya secara mudah dan murah.“Sayangnya, karena kitatertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam posisi arus informasi dari berbagai faktor modal yang bersifat searah, rakyat akhirnya hanya menjadi konsumen, sumber bahan mentah, dan buruh murah,” kata Adi.

Kedaulatan nasional dalamsituasisepertiiniterbelenggu oleh tiga hal. Pihak asing yang dapat ikut menentukan kebijakan publik dalam bidang ekonomi dan sosial, penguasaan devisa akan kembali berada di pihak asing dengan intensitas yang lebih tinggi, dan ekspansi asing untuk penguasaan aset dan unit ekonomi akan makin meluas dan intensif.

Sebagiankalanganmenyebutagenda nasional rakyat Indonesia saat ini adalah membangun masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berkeadilan, beradab, demokratis, dan berdaulat secara ekonomi dan politik dalam dinamika perubahan lingkungan strategik pada tingkat nasional dan internasional.

Ketergantungan kepada sumber daya asing harus dikurangi sejauh mungkin.

Masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi kekuatan independendalam membangun harga diri dan martabatnya. Merekatidak perlu membungkuk-bungkuk kepada pemilik modal atau kekuasaan.Di sini peran pemerintah penting agar keberadaan ekonomi rakyat terus berkembang maju.Paraleldenganitu, peran masyarakat menjadi faktor kunci untuk membangun pemberdayaan masyarakat.

“Tugas kita secara nasional adalah menjalankan amanat konstitusi, yaitu menyusun perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kondisi saat ini—dimanaa kelompok kecil masyarakat memiliki sebagian besar aset sedangkan sebagian besar masyarakat memiliki sedikit aset—harus segera dihentikan,” ujarDr. AdiSasono.Bagaimanapun, denganrealitaskesenjangan yang sedemikianjauhnya, pencapaiankesejahteraankolektif yang berbasispadadaulatekonomicumajadiceritamanisdalamrumusanwacana.

Bagikan ke: