Meliadi Sembiring “Serius, Koperasi Nakal Bakal Kami Tindak”

Meliadi sembiring

Kocok ulang jabatan eselon satu di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM akhir Desember 2015 lalu masih sebatas tukar posisi jabatan antar personel. Yang berubah hanya penciutan jumlah deputi dari semula tujuh menjadi enam. Deputi Bidang Produksi dan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdadya UKMK dipangkas. Harapannya, seperti dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, agar perampingan struktur baru itu bisa menjawab tantangan terhadap perubahan pengelolaan koperasi.

Namun, Puspayoga menambah satu kedeputian baru, yakni Deputi Bidang Pengawasan, yang dipimpin oleh Meliadi Sembiring. Urgensi deputi baru ini, lantaran selama ini tidak ada pengawasan serius terhadap usaha koperasi. Deputi baru ini akan menjadi wacthdog, apakah koperasi sudah bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi yang berlaku. “Tidak ada lagi koperasi liar,” tegas Puspayoga. Apa saja program kerja yang disiapkan kedeputian baru tersebut agar mampu menjawab harapan Puspayoga?

Jumat, akhir Januari lalu, Meliadi Sembiring menerima Pemimpin Redaksi Majalah PELUANG Irsyad Muchtar. Sejumlah langkah yang tengah disiapkan ia beberkan. Mantan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK ini didampingi sejumlah stafnya, antara lain Daniel Asnur (Sekretaris), M Yusuf Choirullah (Asdep Kepatuhan), Suparyono (Asdep Pemeriksaan Kelembagaan), Asep Kamaruddin (Asdep Penilaian Kesehatan USP) dan Budi Suharto (Asdep Penerapan Sanksi). Berikut petikannya.

 

Lahirnya kedeputian bidang pengawasan menimbulkan harapan baru, tata kelola koperasi bakal membaik karena pemerintah mulai serius mengawasi. Apa program yang tengah anda siapkan?

 

Ini deputi baru. Strukturnya baru, orang-orangnya baru, pengadaannya juga baru. Jajaran pesonel kami sudah lengkap. Daniel Sesdep, Suparyono Asdep pemeriksaan kelembagaan, Budi Suharto dari LIPI untuk penerapan sanksi, selain tiga asdep lainnya yaitu Kepatutan, Yusuf Choirullah, pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Ahmad Gofar, dan Asdep penilaian usaha Kesehatan Simpan Pinjam Asep.

Ruang lingkup dari kedeputian pengawasan ini terbaca dari strukturnya. Mulai dari kepatuhannya terhadap UU yang ada, termasuk hal-hal yang kita awasi, pemeriksaan dan penilain, hingga pengenaan sanksi. Untuk penerpan sanksi memang tidak mudah. Kita akan dilakukan langkah persuasif, pemantauan dan pembinaan agar sanksi itu tidak dijatuhkan, kecuali yang tetap bandel tak mematuhi aturan yang ada.

 

Koperasi simpan pinjam paling sering terstigma tidak tertib memenuhi aturan UU. Apakah ini bakal jadi sasaran utama pengawasan?

 

Khusus kesehatan KSP, dulu memang ditangani oleh Deputi Pembiayaan. Nah kini jadi kewenangan Deputi Pengawasan. Namun, kebersamaan lintas deputi tetap perlu. Misalnya untuk simpan pinjam, peraturannya disiapkan oleh Deputi Pembiayaan, lalu kita yang melaksanakan dan mengawasinya. Contoh lainnya, kemarin Pak Menteri sudah menyusun Permen No. 15 dan 16 terkait dengan simpan pinjam konvensional dan syariah. Peraturannya dibuat Deputi Pembiayaan, tapi dalam pengawasannya kita ada di situ. Oleh sebab itu kami akan membuat task force atau tim buser supaya bisa sinkron betul.

 

Kalau begitu bakal banyak nih koperasi yang kena semprit?

 

Kita tidak berharap itu terjadi. Deputi Bidang Pengawasan ini tidak untuk menakut-nakuti apalagi mencari-cari kesalahan. Kita justru ingin menfasilitasi supaya koperasi-koperasi menjadi tahu dan sadar, aturan seperti apa yang harus diikuti. Sehingga, kalau koperasi menjadi besar, itu diakui oleh semua. Bukan koperasi besar yang belakangan diketahui ada ‘tapi’-nya.

Katakanlah anda menemui koperasi kelas nakal atau kelas ‘tapi’ itu. apakah sudah disiapkan aturan mengenai sanksinya?

 

Koperasi semacam itu jelas menjadi concern dan objek binaan kami. Aturannya ada, dan akan dilengkapi dengan Permen dan UU Koperasi yang baru, sehingga semua akan menjadi clear. Kita akan sosialisasikan. Mereka tidak boleh mengakal-akali lagi aturan yang ada. Kalau koperasi ya jalankan seperti koperasi, jangan berpraktik seperti bank. Kalau ada yang berpraktek demikian jelas tidak benar. Nah, kalau sudah diberikan pemihakam tetapi masih tidak benar melakukannya ya harus menerima sanksi. Apa sanksinya? Yang paling berat badan hukumnya dicabut. Pokoknya arahan kita adalah melakukan pembinaan. Fungsi pengawasan ini untuk membina.

MS dan rekan

Ada koperasi nakal dalam praktik ada pula yang mengabaikan prinsip-prinsip perkoperasian. Misalnya tidak rutin menggelar rat atau manajemen one man show, apakah ini juga masuk domain kedeputian anda?

 

Koperasi yang keluar dari jati dirinya, ya kita luruskan pelan-pelan. Mereka berprinsip seperti itu karena belum tahu. Sebenarnya kita ikut salah karena tidak memberi tahu kepada mereka. Kalau dia paham bahwa, untuk menjadi anggota, seseorang harus melalui tahapan pendidikan, pasti dia akan melakukannya. Karena belum paham, maka muncul pikiran: kenapa sudah menjadi anggota harus dididik lagi? Calon anggota memang harus dilatih atau dididik dulu supaya tahu persis koperasi itu seperti apa. Kita sebagai pembina harus terus memberi pemahaman pada pelaku koperasi.

Pelan-pelan kita ingatkan agar mereka memahami koperasi, termasuk dalam menerapkan besaran bunga kita ingatkan. Soal RAT itu juga aturan sangat baku, mereka harus patuhi. Kalau mau disebut koperasi, ya harus melakukan RAT karena itu diwajibkan dalam regulasi. Kalau koperasi tidak melakukan RAT, pasti ada penyebabnya. Sebagai pembina, kita harus memberi pemahaman dan meluruskan hal-hal yang mereka langgar.

 

Dalam praktiknya, selama ini koperasi nakal beroperasi leluasa. ‘Oknum’ pejabat pemerintah sering hadir dalam RAT, bahkan ada yang jadi penasihat. Bagaimana membenahinya?

Saya setuju dengan sinyalemen Anda. Praktik berkoperasi, apalagi KSP, memang berliku. Tetapi kita juga kekurangan personel. Oleh sebab itu, kita sedang membuat team work terutama di daerah. Dulu kita pernah mempunyai satuan tugas pengawas KSP yang dikendalikan oleh Deputi Pembiyaan. Nah sekarang akan kita tingkatkan menjadi tim pengawas koperasi.

Pengawasan ini nantinya akan berjenjang. Khusus izin koperasi yang dikeluarkan kabupaten/kota, pengawasannya menjadi kewenangan dinas daerah setempat. Di provinsi pun begitu. Setiap level ada team work-nya. Dengan dinamika perputaran pejabat yang sangat tinggi, di kabupaten/kota bisa saja tidak ada yang menangani pengawasan koperasi ini. Padahal koperasi banyak terdapat di daerah tersebut.

Nah kita akan membuat terobosan ke arah sana, dengan Kementerian Dalam Negeri, misalnya, kita meminta agar struktural terkait pengawasan terhadap koperasi diadakan, entah disub apa dan eselon berapa nantinya terserah, atau misalnya kita usulkan kabag pengawasan di setiap dinas harus ada. Kalau ini berhasil akan menjadi gambaran peran dan kemauan pemerintah daerah untuk mengawasi koperasi.

 

Pendekatan seperti apa yang sudah dilakukan terhadap pemerintah kabupaten/kota untuk menegaskan bahwa SKPD yang bernama Dinas Koperasi itu memang cost center tetapi ke depannya akan menjadi profit juga buat masyarakat?

 

Pendekatannya jelas: jangan mengedepankan sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi kemanfaatannya. Kalau koperasi atau UKM-nya bagus, PAD dan perekonomian di daerah itu pasti juga bagus. Jangan PAD langsung ansik masuk ke APBD. Kalau ini yang mejadi acuan memang konyol. Berarti cuma yang mendatangkan PAD saja atau dinas pajak saja yang dibesarkan. Padahal, ada hal-hal lain yang bisa menghasilkan perubahan perekonomian di daerah tanpa langsung terlihat di PAD. Siapa dia? Ya koperasi dan UKM. Kalau peran pemerintahnya besar terhadap sektor itu kita bisa lihat kok. Di daerah yang koperasinya bagus. perekonomian masyarakatnya juga bagus. Secara umum itu kelihatan.

 

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pejabat daerah bersemangat mengawasi peran koperasi. Kadinasnya selalu mengejar koperasi yang belum membuat laporan. Di masa jabatannya, dia tidak ingin ada koperasi yang merugikan masyarakat. Didukung gubernur yang peduli, dinasnya biasanya ikut giat.

Betul itu. Perekonomian di daerah tersebut tumbuh dan berkembang karena koperasi dan UKM juga bagus. Dan koperasi banyak manfaatnya. Itu pendekatan yang betul, seharusnya daerah lain demikian. Hanya saja pemahaman kepala daerahnya memang berbeda-beda. Pesan kita pada koperasi, utamakanlah kualitas. Agar berkualitas, koperasi ya kita arahkan supaya mengikuti aturan. Sehingga, jika mereka besar, ya besar dalam arti yang berkualitas. Itu harapan kita.

Bagikan ke: