Mazhab Liberalisasi, Pangkal Petaka Pendidikan

Dengan penerapan MBS dan SBI di level SMA, sebagaimana berlakunya statuta PT BHMN/PT BH di perguruan tinggi, komersialisasi pendidikan di negeri ini makin menjadi-jadi. Kendali berpindah ketangan pemilik modal. Tak ayal, nasib pendidikan kita tidak pernah beranjak dari posisistatus quo.

 

SEORANG ayah terpana, seperti tak percaya. Ia harus merogoh Rp15 juta hanya untuk mendaftarkan anaknya di sebuah SD di Depok, Jabar. Usia pria ini awal 40-an. Agak telat menikah, memang. Itu sebab anaknya yang sulung baru masuk SD. Anak teman-teman seangkatannya rata-rata sudah duduk di bangku SMU (kelas 10-12), bahkan satu-dua sudah ada yang jadi mahasiswa.Membanding pada dirinya, bahkan hingga terdaftar jadi mahasiswa, ia tidak mengenal uang pangkal.

Kok heran? Bukankah itu ‘cerita’ biasa di tiap bulan Juni-Juli, awal tahun akademik? Rekan senior si ayah, yang kini memasuki usia pensiun, punya info tak kalah menghentak. “Delapan belas tahun silam, saatmenjadi siswaSD berlabel Islam, uang pangkal anak saya Rp5 juta. Itu di wilayah Japing (maksudnya Jakarta pinggir), yakni di wilayah Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kenapa begitu mahal? Jawaban para ahli pun umumnya klise, di negara mana pun, pendidikan memang tidak murah.

Menuntut pendidikan murah tentu agak kurang realistis juga. Namun, yang terjadi dalam 2-3 dasawarsa belakangan, ongkos untuk “mencerdaskan” melalui jalur formal semakin tak terjangkau oleh mayoritas penduduk. Billing rate itu makin relevan hanya dengan kalangan berkemampuan finansial memadai. Komersialisasi pendidikan menjadi fakta kasat mata, tanpa perlu perdebatan tentang indikator dan lain-lainnya. Tak berlebihan jika di sana-sini menggema jerit ironis, “Orang miskin dilarang sekolah,(dan) orang miskin dilarang sakit”.

Sederhananya, komersialisasi berarti kegiatan menjadikan segala sesuatu sebagai barang dagangan, komoditas. Dagangan dalam arti sempit: kegiatan menjual sesuatu (dalam hal ini barang) untuk mencari keuntungan. Dengan komersialisasi pendidikan dimaksudkan tak lain tak bukan dari kegiatan memperjual-belikan pendidikan. Mencari keuntungan melalui pendidikan. Bahkan menjadikan pendidikan tak ubahnya komoditas niaga, lengkap dengan segala serba-serbi yang ada di dalamnya.

Komersialisasi pendidikan bisa dipilah dua. Yang pertama yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Yang kedua yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Diakui ataupundisangkal, komersialisasi telanjurkompleks dan mengakar. Aplikasi MBS (manajemen berbasis sekolah)boleh disebut sebagai cikal bakal legitimasi komersialisasi itu.

sekolah dasar

Tingkat Tinggi dan Misterius

 

Diperkenalkannya Sekolah Bertaraf Internasional(SBI) merupakan salah satu tonggak penanda monumental bagi berkibarnya komersialisasi. Model SBI dirintis di 100 sekolah (SMP, SMA/SMK) di seluruh Indonesia.Sejak 23-29 April 2010,SBI menerima siswa baru. Bentuk komersialisasi pendidikan yang dahsyat ini jelas menggenapkan fenomena yang sebelumnya sudah marak.”Proyek ini adalah metamorfosis dari sekolah unggulan, dan kelas internasional yang selama ini menjalankan komersialisasi pendidikan,” ujar sosiolog Musni Umar.

Di kelas-kelasinternasional yang diadopsi berbagai sekolah, dengan kurikulum sepenuhnya merujuk ke Cambridge atau International Baccalaureate, pembayarannya amat mahal. Sebagai contoh, SMAN 70 Jakarta, sekolah unggulan yang membuka kelas internasional, uang masuknya Rp31 juta per siswa. Tahun pertama dan tahun kedua, masing-masing Rp25 juta, belum termasuk uang semester. Tarif fantastis itu bukan berlaku tahun ini, melainkan beberapa tahun menjelang 2010.

Untuk kelas reguler saja di SMAN 70, para siswa baru pada tahun 2009 harus membayar Rp11 juta, ditambah Rp450.000/bulan, dan kelas akselerasi Rp1 juta/bulan. Di kelas internasional, ujarMusni, terjadi komersialisasi pendidikan tingkat tinggi dan misterius. Sebab, selain mahal dan mendapat subsidi dari pemerintah Rp 500 juta, pengelolaan keuangannya tidak transparan. Pasalnya, hanya pengelolanya dan kepala sekolah yang tahu. Boleh jadi karena pengelola kelas internasional harus membayar dalam jumlah yang besar kepada Cambridge tiap tahun.

Agar tampak demokratis dan ‘terkontrol’, hampir di seluruh kabupaten/kota dan provinsi dibentuk lembaga yang disebut dewan pendidikan; di samping komite sekolah/madrasah yang dibentuk pada banyak sekolah. Fungsi tempelan itu memang mengesankan sebagai komisaris dalam suatu perusahaan itu.Sejatinya, rerata Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah hanya sebagai aksesori pemantas. Memang ada fungsi kontrol di sana, khususnya untuk persoalan yang sifatnya remeh temeh.

 

Manusia Sebagai Konsumen

 

Di tingkat perguruan tinggi, kondisinya sama sebangun, bahkan terjadi lebih awal. Per tahun 2000, statuta empat perguruan tinggi di Indonesia (UI, UGM, ITB, dan IPB)bermetamorfosis menjadi PTN-BHMN (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara).Kampuslain yang menyusulberstatuta BHMN adalahUSU, Unair, dan UPI. Biayakuliahmelonjakakibat berbagai jalur masuk yang disediakan.Masyarakatmengeritikkeras.PTN papan atas dituding tak ramah kepada mahasiswa dari keluarga miskin.Pemerintah secara tidak langsung melegitimasi komersialisasi pendidikan. Tanggung jawab penyelenggaraannya diserahkan (hampir) sepenuhnya kepada pasar.

Kadar komersial yang melampauidosisitucobadiredam.EksistensiPT BHMN diubah menjadi perguruantinggi yang diselenggarakan pemerintah, lalu menjadi PTN BH (PerguruanTinggiNegeriBadanHukum).Keempat PTN BH ituberwenang membuka dan menutup program studi. Mereka juga leluasa mengembangkan kerja sama dan usaha;yang pendapatannya tidak masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak. Pengelolaan keuangan pun lebih fleksibel.Tiga eks PT BHMN lainnya (USU, Unair, dan UPI)menyusuldisahkansebagai PTN BH.

Statuta terbaru ini disahkan dengan PP No. 58/2013 yang ditandatangani Presiden Yudhoyono, Oktober 2013.Disebut-sebut,PTN BH tidak boleh komersial. PTN BH jugadijanjikanakan lebih berkualitas, tetapi harus tetap terjangkau bagi masyarakat. Takkalahpenting, mereka harus menerima minimal 20 persen mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.Kisi-kisinormatifsemacamini, sepertibiasa, hanyacantiksebagai formula tapisulitdicaribatanghidungnyadalamrealita.

Berburutitelsarjanajadibegitupentingbagimayoritasanak bangsa kita mengagungkan gelar akademis.Mitosnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin meningkat pula strata sosialnya; begitu juga sebaliknya.Psikologimassaitupulalah yang ditangkapdenganbaikolehpebisnis di duniapendidikan. Sulitdipungkiri, arus pasar bebas (neoliberalisme) sangat berperan besar dalam fenomena pendidikan berbasis komersil ini. Indonesia sedang dihadapkan pada situasi pasar yang lebih memihak pada kelompok pemodal. Ilmu dan pendidikan menjadi barang komoditi yang bisa diperjualbelikan, sedangkan manusia diposisikan sebagai konsumen.

Dalam konteks komersialisasi pendidikan, kini penyedia lembaga pendidikan formal adalah pemodal. Karena desakan arus pasar bebas (neoliberalisme) dan pengaruh privatisasi, lembaga pendidikan terdoronguntuk mengambil peran sebagai pemodal. Dalam terminologi struktur kelas, pemodaltentulahberperan sebagai kelas borjuis. Di mana kelas borjuis merupakan penindas kelas proletar.

Pada 1998, di bawahtekananarogansiDana Moneter Internasional(IMF), pemerintah RI menendatangani surat kesepakatan tentang pelaksanaan kebijakan uang ketat (tight money policy) dan penghapusan subsidi untuk publik (terutama pendidikan dan kesehatan). Alhasil, Indonesia terjerembab ke dalam jurang kapitalis modern.Sistem seperti itu bukan memakmurkan rakyat Indonesia dengan untaian perjanjian-perjanjian tertulis, tetapi justru menyesangsarakan rakyat Indonesia.

Sejak negara sepakat menerapkan sistem pasar bebas era globalisasi, semua sektor kehidupan dijadikan sebuah sistem komersialisme, termasuk sistem pendidikan. Jadi, jangan heran jika pendidikan di Indonesia menjadisedemikianmahal dan tidak berpihak kepada rakyatbanyak.Lembaga pendidikan berlomba-lomba menaikkan akreditasinya. Perguruan tinggi berpacu mengejar target standarWorld Class University (WCU). Setelah menjadi WCU, nilai tawar ijazah universitas tersebut dengansendirinyamenjadi tinggi.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah proses menuju peradaban. Konstitusimenggariskandenganjelasbahwa“Negara memprioritaskan anggaran pen­didikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penye­lenggaraan pendidikan nasional”. Pada pasal 31 ayat 1: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan pasal 31 ayat 2: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.Malangnya, 35-40% APBN yang habisuntukmembayarhutangluarnegerisetiap tahun jadi faktor pendorong privatisasi pendidikan.

 

Entri Komoditas GATS

 

Biaya pendidikan nasional seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi UUNo. 20/2003, Bab XIV pasal 50 ayat 6 menyatakan “perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan lembaganya”. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah membiayai pendidikan nasional.Khususnya pendidikan tinggi, yang dimasa lalu disubsidi 75% dan 25% lagi berasal dari biaya masyarakat termasuk dana SPP.

international school

Dengan melemahnya peran negara dalam menjamin pendidikan murah terhadap warga negaranya, peran pasar bebas menguasai sektor pendidikan formalotomatis menguat.Tak ayal jika nasib pendidikan kita tidak pernah beranjak dari posisistatus quo. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan semacam ini juga ada dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sayangnya, pemerintah sendiri tak konsisten dalam menjalankan ketentuan ini.

Melalui globalisasi pendidikan tinggi lintas negara atau cross border higher education, jumlah mahasiswa yang belajar di luar negeri semakin mudahdanbanyak. Gerakan ini dikenal sebagai internasionalisasi pendidikan tinggi, terintegrasinya dimensi internasional, interkultural dan global ke dalam tujuan, fungsi (tri dharma), dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.Motif yang melatarbelakangi internasionalisasi pendidikan tinggiiniberagam. Ada yang didasari pada tujuan sosial-budaya untuk menyiapkan mahasiswa menjadi warga dunia (global citizen), tujuan politis untuk diplomasi budaya, dan ada pula yang bermtif ekonomi.

Lebihjauh, pendidikan dewasainibahkanmasukkedalam General Agreement on Trade in Services (GATS), yang dipromotori Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia dan Jepang.Kebijakan GATS memberlakukan pendidikan sebagai komoditas perdaganganinijelasmencemaskan.UNESCO pun menyatakankekhawatirannya.Dalam Deklarasi Delhi 2003, UNESCO menekankan pentingnya pendidikan tinggi bagi bangsa terutama dalam melindungi budaya, menjaga kemandirian, dan memelihara nilai-nilai bangsa.

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tingkat Asia-Pasifik tahun 2008. Internasionalisasi dimaknai sebagai upaya untuk menyiapkan mahasiswa lokal go global, menjadi global citizen yang kompetitif dan membanggakan bangsanya.

Mobilitas mahasiswa ke luar negeri akhir-akhir inilumayansignifikan, 6.000 mahasiswa asing di Indonesia vs. lebih dari 50.000 mahasiswa Indonesia di luar negeri.Asimetrisepertiituharus dikurangi. Dengan efektifnyaMEA (Masyarakat ASEAN) pada akhir2015, sudah seharusnyalah lahir perguruan tinggi ASEAN di Indonesia.

Untuk melegalkan pelepasan tanggung jawab negara atas pendidikan, disahkanlah berbagai perangkat peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Undang-undang dan peraturan tersebut pada dasarnya dibuat agar pendidikan di Indonesia menjadi komersial, kapitalistik, dan tidak berpihak pada rakyat.

Bagikan ke: