Mayoritas dengan Porsi Ekonomi Minimalis

Dari tiga kelas pendapatan masyarakat kelas atas (20%), kelas menengah (40%), dan kelas paling bawah (40%) manfaat pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelas terbawah justru merosot. Populasi UMKM yang 57,9 juta, penopang 70% perekonomian nasional, makin sulit memberdayakan diri dan ‘naik kelas’ jika ekonomi nasional hanya tumbuh di bawah 5%.

Krisis moneter yang membesar jadi krisis ekonomi dan menggelembung jadi krisis politik pada 1998 mendaulat usaha mikro, kecil dan menengah  sebagai pahlawan. Mereka jadi penyelamat, hingga ekonomi Indonesia tak sampai babak belur. Toh usaha-usaha besar/konglomerasi yang nyaris tak mengenal nasionalisme itu memilih ngibrit, cari aman dengan memarkirkan
fulus mereka di luar negeri (capital flight).

Rupiah merosot amat drastis dari Rp2.300 (medio 1997) ke level terburuk Rp17.000 (Januari 1998). Krisis 1998 disebabkan, antara lain, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek; kelemahan dalam sistem perbankan; tidak jelasnya arah perubahan politik; miss government; diabaikannya early warning system: defisit transaksi berjalan yang 32,5% dari PDB; kelemahan sektor finansial yang over gradueted but under regulete dan masalah moral hazard; dan membesarnya kapitalisme kroni dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik.

Beberapa pengamat ekonomi kritis melihat, kini gejala-gejala serupa mulai muncul ke permukaan, buktinya. Yakni, Indonesia kebanjiran uang dari luar (hot money) yang disimpan dalam Surat Utang Negara dan/atau Sertifikat Bank Indonesia; pemerintah telah  membuka kesempatan kerjasama  dengan pihak swasta untuk meningkatkan infrastruktur; Amerika
dan Cina sedang perang ekonomi, tak ada yang mau mengalah. Korea Selatan dan Korea Utara sudah memulai mengasah pedang untuk berperang.

Krisis 17 tahun lalu itu menjelaskan satu hal yang sangat serius. Yakni rapuhnya fundamental ekonomi yang dibangun berdasarkan hutang,  baik pemerintah  maupun swasta. Fundamental dalam konteks forex (foreign exchange/perdagangan luar negeri), adalah kebenaran umum akan faktor-faktor global pada suatu negara yang berdampak terhadap pergerakan
harga mata uang. Semua faktor  fundamental terkumpul ke dalam empat kelompok/kategori besar, yakni: faktor politik, faktor keuangan, faktor eksternal, dan faktor ekonomi.

Fundamental terkait tidak  hanya dengan harga mata uang tapi juga harga saham, komoditas minyak, gas alam, logam mulia,
emas. Dalam posisi rupiah yang belakangan lunglai (kurs tengah Rp14.111 pada 31/8). “Di antaranya karena fundamental perekonomian Indonesia yang rapuh,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Natsir Mansyur. Selain itu, faktor defisit transaksi perdagangan, besarnya impor migas (45%), bahan baku industri pangan (60%), disamping faktor jasa.

Mereka Menopang 70% Perekonomian

“Ini angka yang cukup tinggi. Kalau dikelola dengan baik, PKL merupakan potensi bangsa kita,” kata Ketua DPD RI, Irman Gusman. “Kondisi kita di sektor formal  belum mampu mendukung, makanya butuh sektor informal. Sektor formal tumbuh tapi tidak secepat tumbuhnya lapangan kerja yang dibutuhkan,” ujar Irman. “PKL ini marketnya besar. Kenapa tidak berkembang karena tidak terorganisasi, tidak terdaftar, tidak tertib. Harapan melalui asosiasi ini, kita bisa kokoh dan disiplin
agar diterima masyarakat dan berkembang,” kata dia.

irman gusman

Jumlah keseluruhan UMKM yang dewasa ini disebut-sebut berjumlah 57,9 juta itu, ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azzam
Azman Natawijana, “Tidak sinkron dengan penyerapan angkatan kerja di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran mulai mewabah, yang  bisa saja menimpa UMKM.

Situasi ekonomi yang tidak menguntungkan UMKM ini menjadi distorsi dalam penyerapan tenaga kerja di  Indonesia,” katanya. Seyogianya pemerintah memiliki data yang akurat tentang permasalahan ekonomi, data UMKM dan penyerapan tenaga kerja. “Kewaspadaan itu sangat diperlukan dalam menentukan keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Khusus yang berkenaan dengan UMKM, yang sangat menyentuh rakyat kecil,” ujar Azzam.

Bagaimanapun, problem ekonomi ini bisa melebar menjadi kesenjangan sosial bahkan kekacauan situasi politik nasional.  Logisnya, populasi 57,9 juta UKM itu “Mestinya mampu menyerap 114 juta tenaga kerja,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir. Namun, melemahnya ekonomi yang  dibarengi mengendurnya daya beli telah menggerus banyak
industri kecil. “Pemerintah harus melakukan safety first yaitu dengan memberikan insentif berupa kemudahan mendapatkan bahan baku murah, atau kredit KUR berbunga rendah. Jika tidak, maka pengangguran akan bertambah sehingga angka kriminal pasti tinggi. Ini ancaman bagi NKRI,” kata Achmad Hafisz Tohir lebih lanjut.

Tantangan Kemiskinan 2015

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau 12,25% dari populasi. Pada tahun 2014, jumlah itu 11,25% atau 28,28 juta jiwa (data BPS). Pada 2015, ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa. Dari 60 juta keluarga miskin selama 2008-2010, sekitar 1,5 juta rumah tangga miskin berhasil keluar dari kategori miskin tetapi masih rentan terhadap kemiskinan. Sebanyak 2,1 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kategori sangat miskin tetapi tetap miskin.

Sebanyak 0,9 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kondisi sangat miskin tetapi jatuh lagi dalam kemiskinan. Sementara, 1,5 juta keluarga miskin masih berada dalam kemiskinan yang kronis. Indonesia masih memiliki 100 kabupaten/kota yang indeks kesejahteraannya masih rendah. Lokasi ini terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur meskipun secara jumlah penduduk miskin banyak terdapat di pulau Jawa.

Ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya juga semakin terlihat jelas. Dari sisi pendapatan, masyarakat Indonesia terbagi atas tiga kelas. Kelas atas (20%), kelas menengah (40%), dan kelas paling bawah (40%). Pada 2005, kelas terbawah menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi 21% (kelas atas 40%), tetapi pada 2014 menurun menjadi 16,9% (kelas atas 49%).

Pengasong

Bagikan ke: