Masa Depan Energi di Eksplorasi Panas Bumi

Sumber daya air dan panas bumi jumlahnya melimpah di Tanah Air.  Kedua sumber pembangkit listrik itu baru tergarap sebagian sangat kecil. Karenanya wajib diolah secara maksimal. Pada kedua sumber daya alam inilah bertumpu jaminan pasokan energi masa depan bangsa ini untuk berbagai keperluan supporting of life.

peresmian-infastruktur

Untuk meningkankan daya saing bangsa, “Harga listrik harus lebih murah”. Presiden Joko Widodo menyebut itu ketika meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 & Unit 6 (di Tomohon Seltan, Provinsi Sulawesi Utara), sekaligus peresmian PLTP Ulubelu Unit 3 (Provinsi Lampung) di Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Provinsi Sulawesi Utara (27/12). Sebagai komponen infrastruktur dasar, ketersediaan dan kontinutas pasokan listrik yang memadai sungguh fital.

Dengan tambahan 2 x 20 MW dari kedua unit ini, total kapasitas PLTP Lahendong menjadi menjadi 120 MW. Keenam unit—Unit 1 sampai Unit 4 sudah beroperasi sebelumnya—diarahkan untuk melistriki 25.000 rumah tangga (RT) di Sulawesi Utara. Sedangkan PLTP Ulubelu Unit 3, yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus, Lampung, ditargetkan beroperasi pada 2017 ini.

Lebih dari 15 tahun PLN telah mengelola unit 1 hingga 4 Lahendong. Hingga kini, keempat instalasi PLTP Lahendong mampu memproduksi listrik 520 GWh. Alhasil, dengan tambahan pembelian 2 x 20 MW ini, total kapasitas energi yang disalurkan PLN untuk masyarakat dapat memenuhi 240 ribuan kepala rumah tangga di Minahasa.

“Total kapasitas terpasang saat ini 51—52 ribu MW, di luar listrik swasta. Kalau tumbuh 6% saja (angka asumsi yang populer 6,5%), keduanya 70 ribu MW plus cadangan 30% di seluruh daerah,” tutur Menteri ESDM, Ignatius Jonan. Pada 2017, pemanfaatan energi panas bumi diproyeksikan bertambah 255 MW. Ini untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan 23% pada 2025. Pengelolaan PLTP signifikan perannya dalam pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

Berbagai lelang proyek digelar untuk wilayah kerja panas bumi di kawasan Graho Nyambu, Jambi (kapasitas 110 MW), Gunung Hamiding (2 x 10 MW), Gunung Galunggung (110 MW), Gunung Wilis, Jatim 2 x 10 MW), Simbolon Samosir (110 MW), dan Gunung Ciremai  (2 x 55 MW). Pemanfaatan panas bumi tahun 2017 diplot di Telaga Ranu (1 x 5 MW), Sekincau (110 MW), dan Oka Ile Ange (10 MW). Per April 2017, menyusul pengembangan di Kapahiang di Bengkulu, Aceh, dan Gunung Pandan di Jawa Timur.

Potensi panas bumi Indonesia mencapai 29,4 gigawatt (GW) atau sekira 24,77% dari potensi panas bumi dunia. Namun, realisasi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia baru 5% dari target pengembangan nasional. Panas bumi merupakan harta karun miliki bangsa Indonesia. Sesuai amanat konstitusi, kekayaan dari karunia alam itu harus dijaga dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Karenanya, rencana akuisisi Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN (Persero) patut dikaji ulang. “Jika akuisis tersebut jadi terlaksana, saya kira itu merupakan langkah mundur dari industro Geothermal kita yang mana dampaknya akan bersifat negatif dan merugikan masyarakat juga,” Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan. Sebab, PGE merupakan perusahaan yang bertugas mencari sumber panas bumi.

Pengembangan PLTP secara kontinu dioptimalkan untuk mendukung target Kebijakan Energi Nasional (KEN) hingga tahun 2025. (PLTP) ditargetkan berkontribusi 7.242 MW pada bauran energi nasional pada 2025. Target kapasitas terpasang PLTP tahun 2017 mencapai 2.500 megawatt (MW). Indonesia sebagai negara dengan rangkaian gunung api yang cukup panjang memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, yaitu 29 GW, namun  pemanfaatannya masih sekitar 5%.

Deregulasi dan debirokratisasi perizinan terus digulirkan untuk percepatan pengembangan energi panas bumi. Tahun kemarin, lelang proyek telah pula dilakukan di beberapa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yakni di WKP Gunung Lawu (rencana kapasitas 165 MW), di WKP Gunung Talang dan Bukit Kili (20 MW), dan di WKP Way Ratai (55 MW). Dari ketiga pelelangan tersebut, telah diperoleh pemenangnya, dan kini menunggu penerbitan Izin Panas Bumi.

Seluruh jajaran terkait diharapkan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air ini. Yang pembangunannya tengah dirampungkan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM/PLTH) sebesar 9,45 MW. Rinciannya, untuk PLTS tengah dibangun 6,61 MW dan PLTM/PLTH sebesar 2,84 MW. Pihak swasta yang akan berinvestasi pada proyek infrastruktur pembangkit listrik diberi kemudahan. Antaranya, insentif kemudahan perizinan. “Misalnya, percepatan perizinan,” tutur Jonan.

Secara keseluruhan, realisasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) telah 92% dari target 1.657,5 MW, yakni 1.513,5 MW. Pada tahun 2017, Indonesia sangat mungkin mengungguli Filipina sebagai pengguna panas bumi terbesar di dunia. “Jadi kita nyusul Filipina 2017. Tahun 2021 kita susul Amerika Serikat. Kalau Filipina sudah habis sumbernya jadi bisa kita susul,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE)‎ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.

Bagaimana dengan masalah harga yang tak kompetitif? Joko Widodo menyebut, “Akibat makelar dan broker, harga jual listrik di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kenapa mahal, karena banyak beban biaya. Terlalu banyak orang ‘di tengah’. Terlalu banyak broker, makelar.” Ini isu lama yang relevan digaungkan dan disikapi dengan tepat. Wajar saja jika ia meminta agar harga listrik di Indonesia dapat turun hingga mencapai US$2 sen/kWh.

Dikonfirmasi awak media, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, tak menampik adanya mafia dalam penjualan listrik. Istilah broker atau makelar yang digunakan Presiden seyogianyalah menjadi perhatian serius BUMN, khususnya PLN dan Pertamina.

Kementerian ESDM pun siap mengevaluasi harga jual listrik di Indonesia. Ditargetkan, awal tahun 2017 draf evaluasi rampung. “Ada beberapa skenario yang kita buat. Misalnya, semua inefisiensi dihilangkan, perizinan dipersingkat,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM Rida Mulyana di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (27/12).

Dari seremoni peresmian PLTP Lahendong, ada tekad mendongkrak kompetisi dunia industri. “Tarif Unit 5 dan 6 yang disepakati antara PLN dan Pertamina Geothermal Energy sebagai pemilik IPP sebesar US$11,42 cent/kWh, sedangkan untuk PLTP Ulubelu/Lampung, yang investasinya lebih rendah, tarifnya US$7,53 cent/kWh, namun Pertamina masih menegosiasi agar tarif PLTP Ulubelu US$8,4 cent per kwh,” ujar Jonan.●(dd)

Bagikan ke: