Maksimalkan Program P3DN, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto : Istimewa.

Tangerang (Peluang) : Diharapkan verifikasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri manufaktur Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)  Diharapkan, program itu dapat memacu produktivitas dan daya saing industri manufaktur, sehingga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

“Kami memfasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kami telah melakukan beberapa terobosan dalam upaya mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak sertifikasi TKDN,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam talkshow Peningkatan Penggunaan Produk Rapat Koordinasi di ICE BSD, Tangerang, Selasa (29/11/2022).

Agus menyebutkan, berbagai terobosan di antaranya menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Adminstratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). 

Regulasi yang berkaitan itu disebut Permenperin LVI ini tujuannya memperbanyak jumlah lembaga verifikasi dengan membuka kesempatan luas bagi unit kerja di lingkungan kementerian dan lembaga serta badan usaha lainnya supaya terlibat dalam proses sertifikasi TKDN. 

“Diharapkan banyaknya LVI, maka sertifikasi akan makin murah biayanya dan cepat prosesnya,” ujar Agus.

Selain itu,  Kemenperin juga  menerbitkan Permenperin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil.

Agus juga menjelaskan, Permenperin itu lahir sebagai upaya percepatan sertifikasi TKDN. Peraturan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan melaksanakan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

UU Cipta Kerja tersebut menegaskan, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengalokasikan minimal 40 persen belanjanya untuk UMK dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. 

Dengan bertambahnya jumlah industri kecil yang tersertifikasi TKDN, Agus berharap  usaha mikro kecil (UMK) koperasi tidak lagi menjual produk impor.

“Jadi hanya menjual produk industri kecil dengan sertifikasi TKDN,” ujarnya. 

Agus berharap, adanya sertifikasi TKDN membuat industri kecil dapat mengikuti tender dan mendapatkan preferensi harga.

Terkait proses penghitungan nilai TKDN bagi industri kecil gratis. “Sama sekali tidak ada biaya sertifikasi yang dibebankan kepada industri kecil, bahkan proses sertifikasinya pun dibuat sederhana dan cepat. Sehingga hanya membutuhkan waktu lima hari kerja saja. Semua proses dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),” urai Agus.

Lebih lanjut, ia menyebut produk dalam negeri yang bernilai minimal 40 persen baik diperoleh dari nilai TKDN saja atau didapat dari penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP, maka impor dilarang.

Hingga saat ini terdapat 30.233 produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN dan masih berlaku, dengan 19.216 produk di antaranya memiliki nilai TKDN di atas 40 persen.

Data TKDN ini terbuka bagi publik, sehingga menurutnya, siapapun dapat mengakses bahkan mengunduhnya melalui situs tkdn.kemenperin.go.id secara bebas. 

“Data TKDN ini juga telah diinterkoneksikan dengan beberapa platform milik pemerintah, seperti e-Katalog LKPP, dan beberapa platform lainnya yang masih dalam tahap proses interkoneksi,” ujar Agus.

Agus berharap, ke depannya semakin banyak platform lainnya milik pemerintah atau badan usaha yang dapat memanfaatkan data TKDN yang di Kemenperin.

“Kami harapkan semakin banyak yang terinterkoneksi dengan sistemnya guna memudahkan dan mempercepat implementasi P3DN dalam belanjanya,” pungkasnya.

Bagikan ke: