LPDB Siapkan dana bergulir Rp 50 miliar untuk KUMKM Papua Barat

SORONG- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mengalokasikan dana  sebesar Rp 50 miliar untuk memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Provinsi Papua Barat. Untuk tahap awal penyaluran akan diberikan porsi maksimal Rp 5 miliar kepada KUMKM yang mengajukan pinjaman dan maksimal hingga Rp 50 miliar bahkan bisa mencapai Rp 100 miliar.

LPDB di Papua

“Besarnya pinjaman yang kami layani   minimal Rp 250 juta dan maksimal hingga Rp 50 miliar hingga Rp100 miliar, tergantung dari kelayakan proposal usaha yang diajukan,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial dalam acara Walk In Assessment LPDB-KUMKM Senen (1/2/16) di Kota Sorong, Papua Barat.  Acara yang dibuka dengan pemukulan  Tifa oleh Walikota Sorong Limberthus Jitman itu dihadiri sekitar 250 orang pelaku KUMKM.

Kunjungan dan Walk in Assessment  ke Kota Sorong, kata Kemas Danial dimakudkan untuk  menyosialisasikan program LPDB ke daerah  yang  penyerapan dana bergulir relatif masih  rendah. Papua Barat merupakan provinsi ke dua setelah sebelumnya dilakukan acara yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dipilihnya Kota Sorong sebagai daerah tujuan sosialisasi dana bergulir, karena pertumbuhan ekonomi di daerah ini cukup pesat, terutama dengan makin banyaknya arus modal dan pendatang dari daerah lain yang mengadu nasib di ibukota Papua Barat ini. Melalui program dana bergulir LPDB yang bunganya sangat rendah (2,5% flat per tahun) diharapkan KUMKM dapat tumbuh dan mempunyai daya saing tinggi di pasaran.

Kemas mengingatkan pinjaman pembiayaan dana bergulir adalah untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan namun masih terkendala perbankan.  Namun demikian, lanjut dia, LPDB bukan lembaga bantuan sosial (bansos), dana yang pinjaman harus dikembalikan ke LPDB sehingga bisa disalurkan kembali ke KUMKM lain yang membutuhkan.

“Ini adalah dana stimulus bagi pelaku KUMKM dan harus dikembalikan, karena kelangsungan lembaga ini sangat tergantung pada komitmen KUMKM mengembalikan pinjamannya,” tegas Kemas.

 

Ekonomi Sorong Pesat

Sementara itu Walikota Sorong Limberthus Jitman dalam sambutannya mengatakan kehadiran LPDB-KUMK  di Kota Sorong sudah tepat, karena pertumbuhan usaha di kota ini sangat pesat dan banyak dipadati oleh para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi.

“Saya menyambut gembira kehadiran LPDB ke Kota Sorong, apalagi lembaga ini memberikan angina segar bagi pelaku KUMKM, yaitu memberikan pinjaman murah dengan bunga 2,5% per tahun. Mohon kesempatan baik ini jangan disia-siakan,” ujarnya.

Dikatakan, dari sekitar 700 ribu penduduk di Provinsi Papua Barat, sebanyak 350 ribu atau 50% berada di Kota Sorong. Provinsi ini juga mempunyai prospek yang sangat menjanjikan terutama di sektor pariwisata. “ Papua Barat punya potensi alam yang sangat indah yang belum sepenuhnya digali. Saat ini baru Raja Ampat  yang sudah terkenal, yang lainnya masih banyak,” ungkap Limberthus Jitman.

Terkait dengan penggelontoran dana bergulir LPDB, dia menegaskan segera menugaskan instansi terkait untuk mengawasi dan pendampingan  kepada KUMKM yang akan mengakses dana bergulir LPDB. Selain itu, Pemkot Sorong mengalokasikan dana hingga Rp1,5 miliar  untuk KUMKM Kota Sorong. “Orang Papua tidak boleh hanya jadi penonton, mereka juga harus ikut jadi pelaku ekonomi yang andal dan bisa dipercaya. Dan  bantuan dana bergulir LPDB-KUMKM ini adalah peluang yang jangan disia-siakan,” tandasnya.

Hingga per Desember 2015, LPDB telah menyalurkan dana sebesar Rp 6,3 triliun kepada 4000 lebih mitra usaha di seluruh pelosok Tanah Air. Tahun 2016 LPDB menargetkan penyaluran dana bergulir Rp 1,55 triliun melalui 415 mitra usaha dengan konsentrasi ke sejumlah daerah yang masih rendah menyerap dana bergulir.  Berdasarkan catatan penyebaran dana bergulir, terdapat 10 provinsi  yang masih rendah menyerap dana bergulir yaitu:

Sulawesi Utara (Rp 8,525 miliar); Maluku (Rp 8,576 miliar); Maluku Utara (Rp 11,600 miliar); Sulawesi Barat (Rp12,125 miliar); Nanggroe Aceh Darussalam (Rp 14,150 miliar); Bangka-Belitung (Rp16,815 miliar); Kepulauan Riau (Rp 19,716 miliar); Bengkulu Rp 24 miliar) dan Jambi (Rp 36 miliar). (Ira)

 

Bagikan ke: