LPDB dan Kejaksaan Agung Tandatangani Kerja Sama

Jakarta (7/6)- Kejaksaan Agung menyatakan kesiapannya membantu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dalam setiap perkara terkait Perdata dan Tata Usaha Negara. Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangi kedua belah pihak, selasa (7/6) di Jakarta. Bertindak sebagai wakil Kejaksaan Agung dalam Mou tersebut Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi, sedangkan dari LPDB adalah Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial didampingi Direktur Umum dan Hukum Sutowo, Direktur Keuangan Fitri Rinaldi, Direktur Bisnis Warso Widanarto, dan Kadiv Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti.
Dengan kerja sama tersebut, kata Bambang SW, pihaknya siap memberikan pendapat sekaligus pendampingan hukum di pengadilan apabila terjadi perkara perdata maupun Tata Usaha Negara yang melibatkan LPDB.
Kerja sama tersebut menegaskan keberadaan Kejaksaan Agung sebagai ‘pengacara negara’ yang memang wajib mendampingi dan memberikan pendapat dalam hal gugatan di pengadilan.
Tidak hanya LPDB, tapi juga BUMN maupun Kementerian dan Lembaga Negara lainnya. “ini tugas khusus sebagai pengacara negara,” kata Bambang.
Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, kata Bambang, dalam setiap perkara PTUN misalnya, LPDB tidak perlu mendatangi pengadilan untuk mengikuti proses persidangan. Cukup memberikan surat kuasa kepada jaksa, selanjutnya jaksa akan menghadapi gugatan PTUN tersebut.
Dengan demikian, lanjut dia, Kejaksaan tidak hanya mendampingi masalah perdata dan PTUN saja, tapi juga terkait dengan pengadaan, perjanjian kontrak atau masalah strategis lainnya yang sesuai tupoksi.
Sementara itu, Kemas Danial mengatakan kerja sama dengan Jamdatun merupakan langkah strategis LPDB dalam upaya menyelamatkan uang negara yang telah digelontorkan melalui dana bergulir.
“Dana bergulir LPDB ini adalah uang negara, dan kalau ada masalah terkait hukum, Kejaksaan Agung yang langsung menangani sebagai pengacara negara,” ujarnya.
Dia menambahkan, kedepan LPDB akan mengintensifkan kerja sama dengan Jamdatun dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait pinjaman bermasalah.
Seperti diketahui, dalam menyalurkan pinjaman dana bergulir, LPDB mengacu pada standar internasional ISO 9001:2008, jadi proses pemberian dana ini tidak main-main. Sampai saat ini dana bergulir yang sudah disalurkan sebesar Rp7,3 Triliun kepada lebih dari 4 ribu mitra Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. (Irm)

Bagikan ke: