LPDB Alokasikan Dana Bergulir untuk NTB Rp 300 Miliar

Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan usaha mikro, kecil dan manangah (UMKM) cukup banyak. Dalam satu tahun bisa meningkat sekitar 100 ribu. Terkait mendapatkan permodalan pun tidak masalah. Pasalnya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap membantu permodalan yang diperlukan.

Demikian ditegaskan Direktur Utama LPDB Kemas Danial saat sambutannya di acara Monitoring dan Evaluasi Mitra LPDB di NTB, Kamis (28/4). Menurutnya hingga April 2016, lembaganya telah menggelontorkan dana bergulir di provinsi tersebut sebesar Rp 102 miliar melalui 49 mitra.

Besaran plafond itu akan terus ditambah jumlahnya jika mampu mengelola dengan baik. Mengingat NTB merupakan daerah paling kecil mengalami kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) di bawah 5 persen, dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. “Kami tantang para pelaku UMKM di NTB untuk mengajukan anggaran lebih besar. Pasti kami akan tambah tiga kali lipat, kalau pelaku UMKM bisa mengelola dengan baik,” ujarnya.

Danial menambahkan, alokasi tersebut sangat tergantung peran aktif para pelaku KUMKM. Bila banyak proposal masuk dan layak, alokasi dana akan ditambah, jika sebaliknya dana tersebut akan dianggarkan untuk daerah lain.

Adapun bunga yang ditetapkan cukup murah hanya 0,2 persen tiap bulan flat bagi Koperasi dan UKM bergerak di sektor riil. Danial menekankan, pelaku UMKM harus mampu meningkatkan usahanya agar meningkat kelasnya. Semisal dari usaha mikro ke usaha kecil, dan usaha kecil menjadi menengah dan seterusnya. Caranya, dengan inovasi berbasis teknologi dan mampu menciptakan pasar baru dan ikut aktif menggebrak pasar para pebisnis konvensional.

“Kita berikan bunga paling murah di dunia. Untuk mengaksesnya tentu ada syaratnya. Seperti telah berbadan hukum minimal dua tahun, melakukan RAT dua tahun terakhir untuk Koperasi, dan neraca keuangannya tidak boleh dalam kondisi merugi,” jelasnya lagi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Supran pun ditantang Danial untuk akses permodalan lebih besar lagi di wilayah kerjanya. Tetapi dia masih pikir-pikir untuk mengelola tambahan dana bergulir itu. Alasanya masih mendapatkan kendala terutama soal SDM mengelola keuangan dan kelembagaan. “Masih banyak UMKM yang belum siap terkait pengelolaan keuangan karena kemampuan SDM masih terbats,” kata Supran.

Sementara, M Amin Wakil Gubernur menyambut baik adanya alokasi dana bergulir tersebut. Anggaran tersebut nantinya dapat digunakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peran UMKM dan program pengantasan kemiskinan. Dimana pada Maret 2015, angka kemiskinan di NTB mengalami peningkatan 7.260 jiwa dari sebelumnya sebesar 816.620 jiwa menjadi 823.890 jiwa atau 17,05% dari total penduduk NTB.

Selain dihadiri Wakil Gubernur NTB dan Kepala Dinas Koperasi UMKM, ikut mendampingi Kemas dari Jakarta adalah Adi Trisnojuwono, Direktur Pengembangan Usaha LPDB, serta Direksi BPR dan 100 perwakilan pelaku UMKM.
Sebagai catatan pada September 2015, jumlah penduduk miskin di perdesaan NTB lebih tinggi dibanding perkotaan. Penduduk miskin diperkotaan 377,28 ribu orang (18,40%), sedangkan diperdesaan 425,01 ribu orang (15,18%). Tambahan 7.260 jiwa penduduk miskin itu cukup banyak. Karenanya diharapkan dana bergulir LPDB bisa meningkatkan ekonomi melalui peran peningkatan UMKM. Dengan demikian pada 2016 angka kemiskinan akan turun minimal satu persen. Saw.

Bagikan ke: